Pertemuan Kim Jong-un dan Vladimir Putin bawa harapan untuk ribuan pekerja Korut di Rusia

koryo
Image caption Seorang pelayan sedang bertugas di Koryo, restoran Korea Utara di Moskow.

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, sudah bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin, pertemuan pertama antara kedua pemimpin negara.

Bagi ribuan pekerja migran Korut di Rusia dan perusahaan yang menampung mereka, pertemuan keduanya diharapkan bisa membalikkan keadaan mengingat rangkaian sanksi PBB pada 2017 mengharuskan para pekerja migran Korut hengkang dari Rusia akhir tahun ini.

Terselip di dalam pusat perbelanjaan tidak jauh dari pusat kota Moskow, restoran Korea Utara, Koryo, menjadi daya tarik wisatawan yang tak terduga.

Restoran yang pemilik dan seluruh stafnya merupakan warga Korut itu menawarkan gambaran bagi penikmat kuliner, bagaimana rasanya bersantap di Pyongyang.

Selama bersantap di restoran tersebut, pengunjung akan disuguhi musik Korut pada televisi, serta kimchi dan mi dingin pada menu.

Sewaktu Kim Jong-un dan Vladimir Putin bertatap muka di Vladivostok, tempat itu sungguh ramai.

Banyak meja disatukan untuk menampung para pengunjung yang bersantap bersama.

"Apakah hari ini adalah hari libur Korea Utara," tanya saya kepada seorang pelayan.

"Tidak. Ini hari biasa," jawabnya dengan bahasa Rusia yang terbata-bata.

Hak atas foto Reuters
Image caption Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, di Rusia.

Para pelayan di Koryo merupakan bagian dari sekitar 8.000 migran Korut yang diperkerjakan oleh perusahaan-perusahaan di seantero Rusia.

Angka itu turun tajam dari dua tahun sebelumnya. Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, pada 2017 terdapat 40.000 orang Korut yang bekerja di Rusia.

Sebagian besar terpaksa hengkang untuk mematuhi rangkaian sanksi PBB yang melarang negara-negara memperkerjakan warga Korut karena negara itu masih menjalankan program nuklir.

Warga Korut yang bisa bekerja di Rusia adalah mereka yang menandatangani kontrak kerja sebelum sanksi diterapkan pada September 2017, sebut humas Kementerian Tenaga Kerja kepada BBC Rusia.

Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan lebih dari 85% migran Korut bekerja di bidang konstruksi.

Sisanya berkecimpung di berbagai sektor, mulai dari industri garmen, pertanian, penerbangan kayu, katering, dan pengobatan tradisional.

Bagi warga Korut yang dilanda kemiskinan, mendapat pekerjaan di Rusia adalah tiket impian, kata Profesor Andrey Lankov, pakar Korut dari Universitas Kookmin di Seoul, Korea Selatan.

"Mustahil mendapat kerja di Rusia tanpa membayar suap (di Korea Utara)," cetusnya.

Dalam kasus pada 2015, para petugas imigrasi di Nakhodka, bagian timur Rusia, mendapati tiga ahli ekonomi pertanian Korea Utara bekerja sebagai pembersih salju di jalan.

Perusahaan Korut-Rusia yang memperkerjakan mereka mengklaim pekerjaan tersebut tidak jauh dari tugas utama mereka memantau hasil panen. Namun, aparat tidak yakin dengan klaim itu sehingga ketiganya dideportasi.

Menurut Kementerian Tenaga Kerja Rusia, warga Korut rata-rata dibayar US$415 (Rp5,8 juta) per bulan, 40% lebih rendah dari upah rata-rata di Rusia.

"Anda harus menyerahkan setengah dari gaji kepada negara (Korea Utara). Namun yang tersisa jauh lebih banyak dari yang didapat di kampung halaman," kata Profesor Lankov kepada BBC Rusia.

Perusahaan-perusahan Rusia yang ingin memperkerjakan warga Korut harus mendaftar di Kementerian Tenaga Kerja untuk mendapat "kuota" dan izin memberdayakan tenaga kerja asing senilai US$200 (Rp2,8 juta) per orang.

Sebagian besar ditempatkan di bagian timur Rusia, tempat Kim Jong-un dan Vladimir Putin bertatap muka pekan ini.

Lantaran populasi di kawasan itu menyusut, wilayah tersebut kekurangan tenaga kerja sehingga pekerja asal Korut dapat berkiprah.

Akan tetapi, rangkaian sanksi PBB sangat berimbas terhadap pekerja Korut. Tahun lalu kuota untuk 900 pekerja Korut dirilis pemerintah, sangat turun dari tahun-tahun sebelumnya.

Data Kementerian Tenaga Kerja pada 2018 menunjukkan pekerja Korut tersebar di berbagai lokasi di Rusia.

Sebanyak 40% dari semua izin kerja karyawan asal Korut diberikan kepada perusahaan-perusahaan di Moskow dan St Petersburg.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Pesawat maskapai Air Koryo milik Korea Utara.

Di St Petersburg, pekerja konstruksi asal Korut dilaporkan terlibat dalam pembangunan stadion sepak bola untuk Piala Dunia tahun lalu.

Sebuah perusahaan di St Petersburg yang membuat seragam untuk serdadu-serdadu Rusia, BTC Group, memiliki izin memperkerjakan 270 warga Korut pada 2017—meskipun humas perusahaan membantah ada orang Korut yang ditawari pekerjaan.

Pada 2018, BTC mengajukan izin untuk memperkerjakan warga Vietnam, berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja.

Kemudian di Karachay-Cherkassia yang terletak di Kaukasus Utara, perusahaan pertanian Yuzhniy mengantongi izin pada 2018 untuk memperkerjakan 150 warga Korut. Mereka dikontrak memanen sayuran guna memasok supermarket.

Lantas di Sverdlovsk, kawasan Ural, ada enam pelatih asal Korut yang bekerja di klub tenis meja sebuah pabrik pada 2017.

Perusahaan-perusahaan yang paling banyak menampung warga Korut di Rusia adalah perusahaan yang dimiliki orang Korut.

Data dari sistem informasi bisnis di Rusia, Spark, menunjukkan terdapat 300 perusahaan semacam itu pada awal 2018.

Lebih dari setengahnya bergerak di bidang konstruksi, seperti perusahaan Enisei di Siberia yang baru-baru ini membangun penjara baru.

Maskapai nasional Korut, Air Koryo, memiliki izin menerbangkan pesawat komersial dari Vladivostok. Ada pula cabang Bank Dagang Asing Korut. Keduanya tidak menanggapi permintaan wawancara BBC pekan ini.

Image caption Sebanyak 8.000 pekerja asal Korut tersebar di berbagai tempat di Rusia.

Mayoritas perusahan Korut di Rusia dimiliki perseorangan.

Itu adalah tanda, kata Andrey Lankov, bahwa betapa bisnis Korut telah terdesentralisasi.

"Kementerian Perdagangan Asing adalah contohnya. Namun, kementerian, departemen, organisasi kecil, dan pengusaha juga bisa memulai bisnis di luar negeri.

"Pemilik sebuah perusahaan swasta bisa seorang pejabat pemerintah, seseorang dari dinas keamanan, atau pengusaha Korea Utara dengan uang dan kenalan yang baik."

Rangkaian sanksi PBB tidak disambut dengan baik oleh perusahaan-perusahaan Korut di Rusia.

Di Vladivostok, perusahaan konstruksi Yav-Stroi pernah menjadi salah satu perusahaan terbesar penampung karyawan asal Korut. Pada 2017, perusahaan itu mengantongi izin memperkerjakan 400 orang Korut.

"Kami tidak bisa berbisnis tanpa migran," kata seorang juru bicara perusahaan yang meminta identitasnya dirahasiakan, kepada BBC setelah sanksi-sanksi diterapkan.

Di Moskow, Klinik Pengobatan Timur pernah memperkerjakan 10 dokter asal Korut. Pada 2018, kuotanya turun menjadi hanya empat orang.

"Jika mereka harus meninggalkan pasien kami, banyak di antaranya adalah anak disabilitas akan kehilangan perawatan," kata direktur klinik saat itu, Natalya Zhukova, setelah sanksi diberlakukan.

Sanksi-sanksi PBB juga mencakup bisnis urunan, namun ada beberapa pengecualian.

Rasonkontrans adalah contohnya. Perusahaan itu merupakan perusahaan Rusia-Korut yang terlibat dalam proyek rel kereta dan pelabuhan di bagian timur Rusia.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Stadion Saint Petersburg disebut-sebut terwujud berkat kerja sejumlah warga Korut.

Jelas bahwa pejabat-pejabat Rusia ingin rangkaian sanksi terhadap Korut dilonggarkan.

Dalam sebuah pertemuan dengan Menlu Korut di Moskow pada April 2018, Menlu Rusia, Sergey Lavrov, mengatakan kedua pihak telah mendiskusikan cara untuk mendorong hubungan ekonomi tanpa harus mematuhi resolusi PBB.

"Kemungkinannya ada," ujarnya.

Bulan ini, delegasi dari parlemen Rusia bertandang ke Korut dengan tujuan serupa.

"Kami adalah negara tetangga, kami terikat oleh persahabatan dan kemenangan besar dan kami harus membantu satu sama lain," kata anggota parlemen Rusia, Kazbek Taysaev, kepada BBC seusai kunjungan.

"Khususnya karena sanksi-sanksi yang diterapkan terhadap Korut selama 70 tahun terakhir dan sanksi-sanksi yang dikenakan kepada negara kami. Kami adalah pasangan jiwa."

Di Restoran Koryo, Moskow, para pelayan enggan berbicara kepada BBC tentang nasib mereka yang akan datang.

Tapi, para pengunjung yang memburu kuliner Korea Utara mungkin diberitahu agar menikmati santapan selagi bisa.

Reportase tambahan oleh wartawan BBC Rusia: Petr Kozlov dan Anastasia Golubeva

Berita terkait