Krisis Sudan: Mengapa yang terjadi di Khartoum mendapat perhatian Saudi, Mesir, Turki, hingga Rusia?

sudan Hak atas foto Getty Images
Image caption Ketegangan di Sudan dipantau negara-negara di Timur Tengah serta negara-negara adidaya.

Sejumlah orang terjatuh setelah tubuh mereka ditembus peluru, sementara kelompok-kelompok paramiliter menenteng senjata seraya memukuli dan melepaskan tembakan ke arah warga sipil secara membabibuta.

Konflik berdarah di Sudan telah menewaskan sedikitnya 113 orang sejak pemerintah memerintahkan penumpasan massa demonstran pada 3 Juni, menurut para dokter yang terkait dengan kubu oposisi.

Pemerintah sejauh ini mengakui ada 46 orang tewas.

Kondisi yang terjadi di Khartoum menarik perhatian dari sejumlah negara, dari Arab Saudi, Mesir, Turki, hingga Rusia.

Wartawan BBC Arab, Omar El Tayeb, menjelaskan negara mana saja yang punya kepentingan dalam konflik di Sudan dan bagaimana mereka bakal menentukan perkembangan ke depan.

Hak atas foto AFP
Image caption Kepala junta militer Sudan, Letnan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, di Mekah, pada 1 Juni. Ketika Sudan dikuasai militer, Saudi dan sekutu-sekutunya di Teluk memperoleh pengaruh di negara itu.

Persekutuan Saudi-Uni Emirat Arab-Mesir

Faktor-faktor yang membentuk konflik di Timur Tengah sama persis dengan konflik di Sudan, khususnya perseteruan antara Arab Saudi dan sekutu-sekutunya di Teluk versus Turki dan Qatar.

Saudi bersama Uni Emirat Arab dan Mesir telah sangat membantu penguasa militer di Khartoum.

Ketiga negara itu selama ini berupaya membendung pengaruh gerakan-gerakan populer di kawasan tersebut, terutama Ikhwanul Muslimin yang dianggap sebagai ancaman terhadap rezim otoriter mereka.

Riyadh dan Abu Dhabi mendukung junta militer Sudan dengan bantuan keuangan senilai US$3 miliar, atau sekitar Rp 43 triliun, guna menopang mata uang Sudan serta mendanai impor barang-barang kebutuhan pokok.

Sebelum aksi penumpasan demonstran berlangsung, para jenderal tertinggi Sudan berkunjung ke Saudi, UEA, dan Mesir guna mengamankan sokongan diplomatik untuk aksi mereka.

Pengaruh ketiga negara ini meningkat sejak penguasa lama Sudan, Omar al-Bashir, dilengserkan pada April lalu.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Saat Sudan diperintah Omar Al-Bashir, hubungan Sudan dan Turki begitu erat.

Turki dan Qatar

Turki dan Qatar berada di kubu seberang, memimpin aliansi Islam sekaligus menjalin hubungan erat dengan Sudan.

Qatar berinvestasi di sektor pertanian dan pangan Sudan, sedangkan Ankara dan Khartoum semakin erat melalui kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan dan Omar Al-Bashir.

Pada Maret 2018, Qatar, Turki, dan Sudan menandatangani proyek US$4 miliar untuk pembangunan Pelabuhan Suakin di Laut Merah, yang pernah dikuasai Kekaisaran Ottoman. Berkat investasi itu, Turki amat mungkin menempatkan kapal-kapal Angkatan Lautnya di sana.

Selama 30 tahun berkuasa, Al-Bashir mampu menjaga keseimbangan. Pada satu sisi, dia merapatkan diri dengan kelompok-kelompok Islam, namun di sisi lain bertempur bersama Arab Saudi di Yaman melawan milisi Houthi pro-Iran.

Al-Bashir menempuh kebijakan itu setelah berkunjung ke Arab Saudi pada Maret 2015, setelah memutus hubungan dengan Iran sekaligus menutup semua pusat kebudayaan Iran di Sudan.

Akan tetapi, penguasa militer disebut-sebut lebih dekat dengan Arab Saudi, terutama pemimpin Dewan Transisi Militer, Letnan Jenderal Abdul Fattah Al Burhan, serta Letjen Mohamed Hamdan Dagalo selaku orang kedua dalam junta militer yang menjabat komandan Pasukan Penyokong Cepat (RSF).

Hak atas foto Getty Images
Image caption Demonstran pro-demokrasi di Sudan berikrar melancaran tekanan sampai kekuasaan dialihkan ke sipil.

Uni Afrika

Baik Arab Saudi dan sekutu-sekutunya maupun Turki dan Qatar merapatkan hubungan dengan kubu oposisi Sudan atau tertarik dengan pemerintahan Sudan yang demokratis.

Gelombang demonstrasi yang saat ini terjadi di Sudan dikoordinasi sebuah kelompok yang memayungi organisasi masyarakat sipil, serikat dagang, kaum berhaluan tengah, kaum kiri, partai-partai pan-Arab, serta simpati pemberontak Sudan Selatan.

Mereka didukung negara-negara Barat dan Uni Afrika yang telah membekukan keanggotaan Sudan serta memperingatkan aksi lanjutan jika kekuasaan tidak kunjung dialihkan ke otorita transisi pimpinan sipil.

Masalahnya, militer Sudan dapat mengandalkan sekutu kuat di tubuh Uni Afrika, yaitu Mesir yang kini menjabat ketua Uni Afrika.

Guna menjembatani perundingan antara oposisi dan militer, Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, tiba di Khartoum pada Jumat (07/06).

Namun, kubu oposisi menolak tawaran berunding dengan alasan militer telah melanggar perjanjian sebelumnya sehingga tidak bisa dipercaya.

"Dewan (militer) mengundang kami berdialog dan pada saat bersamaan menakut-nakuti warga di jalanan," kata Madani Abbas Madani, pemimpin Pasukan Deklarasi Kebebasan dan Perubahan (DFCF) kepada kantor berita Reuters.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Akses yang dimiliki Sudan ke Laut Merah menjadikan negara itu sebagai kawasan strategis bagi aliansi-aliansi internasional.

Rusia, China, dan AS

Rivalitas negara-negara kuat di sekitar Sudan diperkuat oleh absennya aktor besar, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Melalui Saudi, AS menekan Khartoum untuk mengakhiri pemberangusan demonstran damai. Namun, kepentingan pemerintahan Donald Trump di Sudan boleh dibilang suam-suam kuku.

Baru pada Januari lalu, AS mencabut sejumlah sanksi ekonomi dan perdagangan terhadap Sudan terkait terorisme dan pelanggaran HAM dalam konflik di Darfur pada 1990-an.

Terhadap Uni Eropa, militer Sudan tertarik bekerja sama untuk memerangi terorisme internasional dan menghentikan laju migran ke Eropa.

Terakhir, Rusia dan Cina. Dari semua topik, kedua aktor itu tertarik dengan stabilitas.

Selama berpuluh tahun Moskow telah menjual peralatan militer ke Sudan, meskipun embargo persenjataan PBB telah diterapkan pada 2005.

Pada 2017, Sudan menjadi negara Arab pertama yang memperoleh pesawat tempur Sukhoi-35 generasi keempat dari Rusia.

Selain itu, ada pula kepentingan komersial. Perusahaan-perusahaan Rusia telah meningkatkan saham mereka pada industri tambang di Sudan, khususnya emas dan minyak mentah.

Kerja sama Sudan-China juga telah berlangsung selama berdekade-dekade. Beijing telah mendukung industri minyak Sudan dan kini berinvestasi pada sektor komunikasi, pembangunan jalan, dan konstruksi.

Berita terkait