Pemerintah China peringatkan pengunjuk rasa Hong Kong agar tidak 'bermain api'

Seorang pengunjuk rasa melempar batu ke arah aparat di luar kantor polisi Tin Shui Wai dalam demonstrasi 5 Agustus lalu Hak atas foto Getty Images
Image caption Aksi demonstrasi di Hong Kong tidak menunjukkan tanda-tanda mereda

Pemerintah China mengeluarkan peringatan keras terhadap para pengunjuk rasa Hong Kong, dengan menyatakan bahwa upaya mereka "bermain api hanya akan jadi bumerang".

Seorang juru bicara kantor kebijakan utama urusan Hong Kong di China mengatakan kepada para demonstran untuk tidak "meremehkan tekad bulat pemerintah pusat".

Hong Kong diwarnai aksi unjuk rasa anti-pemerintahan selama sembilan pekan berturut-turut.

Pada hari Senin, seruan mogok massal menyebabkan kekacauan, di mana lebih dari 200 jadwal penerbangan dibatalkan.

Para demonstran menuntut sejumlah hal, di antaranya digelarnya penyelidikan independen terhadap dugaan aksi kekerasan polisi, penarikan sepenuhnya rancangan undang-undang ekstradisi yang kontroversial, dan pengunduran diri pemimpin Hong Kong, Carrie Lam.

Demonstrasi yang dilakukan seringkali berakhir dengan bentrokan dengan polisi. Para pengunjuk rasa dianggap menjadi tantangan pemerintah China di kawasan tersebut - sekaligus sebagai cerminan betapa banyaknya warga Hong Kong yang khawatir kebebasan mereka tengah dikikis.

Bekas koloni Inggris itu adalah bagian dari China, namun mereka memiliki kebebasan unik yang tidak berlaku di China daratan.

Apa yang dikatakan China, dan kenapa itu penting?

"Demonstrasi radikal" yang terjadi telah mendorong Hong Kong "ke ambang situasi yang sangat berbahaya", kata Yang Guang, juru bicara Kantor Urusan Hong Kong dan Makau (HKMAO).

Ia memperingatkan para pengunjuk rasa untuk tidak "keliru mengartikan sikap menahan diri sebagai bentuk kelemahan".

Upaya untuk memaksa Lam mundur dari jabatannya "tak akan berhasil", ujarnya sambil menambahkan bahwa aksi demonstrasi telah mengakibatkan "dampak serius" terhadap perekonomian Hong Kong.

Hak atas foto GREG BAKER/AFP/Getty Images
Image caption Yang Guang (tengah), juru bicara Kantor Urusan Hong Kong dan Makau (HKMAO) menggelar konferensi pers, Selasa (06/08) untuk memperingatkan warga Hong Kong akan dampak demonstrasi yang dilakukan

Ini adalah salah satu peringatan paling keras dari Beijing selama unjuk rasa terjadi. HKMAO sangat jarang menggelar konferensi pers di Hong Kong - namun ini menjadi kali kedua mereka menggelarnya dalam dua pekan terakhir.

Guang mengatakan bahwa pasukan "radikal dan keras" berada di garis depan unjuk rasa, sementara "beberapa warga yang disesatkan namun berniat baik" terjebak di tengah-tengah.

Ia menuduh "pasukan anti-China" dari Barat dan "campur tangan di belakang layar" sebagai dalang kerusuhan.

Sebagai contoh, ia mengutip Ketua DPR AS Nancy Pelosi yang mengatakan bahwa unjuk rasa tersebut "sebuah pemandangan yang indah untuk dilihat", dan mantan menteri luar negeri Inggris Jeremy Hunt yang mendorong agar dilakukan penyelidikan terhadap penggunaan kekerasan oleh kepolisian Hong Kong.

Meski demikian, politisi pro-demokrasi, Lam Cheuk-ting, mengatakan kepada BBC bahwa tidak ada "kekuatan dari luar" di belakang demonstrasi yang terjadi.

"Ini bukan gerakan yang diorganisir oleh pemerintahan asing, tetapi rakyat Hong Kong secara sukarela," ujarnya.

Para pengamat mengatakan bahwa unjuk rasa tersebut sebagian besar muncul tanpa dipimpin siapa pun dan tidak dapat diprediksi, serta melibatkan pembangkangan sipil gaya "flash mob" dan urun suara melalui aplikasi media sosial.

Dapatkah militer ikut terlibat?

Meskipun Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) menempatkan pasukan di Hong Kong, mereka diperkirakan tidak akan ikut campur ke dalam masalah lokal - walau undang-undang mengizinkan pemerintah Hong Kong meminta bantuan mereka untuk menjaga ketertiban umum, atau penanganan bencana.

Selama konferensi pers, Guang ditanya terkait kemungkinan dilibatkannya militer China - namun ia menjawab bahwa Beijing yakin polisi Hong Kong dapat memulihkan ketertiban.

Pekan lalu, tentara China di Hong Kong memicu kegelisahan lewat sebuah unggahan video di media sosial China, Weibo, yang berisi sejumlah tentara menjalani latihan anti-kerusuhan.

Unjuk rasa apa yang sebenarnya terjadi?

Demonstrasi dipicu kekhawatiran terhadap rancangan undang-undang yang memungkinkan tersangka kasus kriminal dikirim ke China daratan untuk diadili.

Sejumlah pengamat mengatakan bahwa RUU itu dapat merusak independensi peradilan Hong Kong dan dapat dimanfaatkan untuk menarget orang-orang yang menentang pemerintahan China.

Hak atas foto ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images
Image caption Pengunjuk rasa melempar balik gas air mata yang ditembakkan polisi di Wong Tai Sun pada aksi mogok massal, Senin (05/08)

Perselisihan semakin meningkat ketika polisi diduga menggunakan kekuatan berlebih terhadap para pengunjuk rasa.

Meskipun RUU itu kini telah ditangguhkan, para demonstran ingin agar RUU tersebut ditarik sepenuhnya. Mereka juga menunjukkan amarah terhadap polisi, dan menuntut amnesti bagi para demonstran yang dituduh melakukan kerusuhan.

Para pengunjuk rasa menjadi lebih konfontratif dalam beberapa pekan terakhir, dengan alasan bahwa pemerintah tidak merespon aksi damai yang sebelumnya dilakukan.

Aksi mogok massal hari Senin lalu melumpuhkan layanan transportasi dan menyebabkan kota tersebut lumpuh.

Sekitar 250 jadwal penerbangan dibatalkan karena pegawai bandara dan maskapai penerbangan turut serta mogok kerja.

Unjuk rasa kemudian digelar di sejumlah distrik, di mana polisi menembakkan gas air mata kepada para demonstran yang berkumpul di malam hari, membakar dan mengepung kantor polisi.

Di satu distrik yang dikenal mendukung Beijing, orang-orang yang menggenggam tongkat panjang bentrok dengan para demonstran sebelum akhirnya mundur.

Polisi mengatakan bahwa 148 orang, berusia 13 hingga 63 tahun, ditangkap saat aksi unjuk rasa Senin lalu.

Pada hari Senin, Lam kembali muncul di hadapan media setelah dua pekan, dan memperingatkan bahwa Hong Kong berada "di ambang situasi yang sangat berbahaya".

Ia juga menuduh sejumlah aktivis menggunakan RUU ekstradisi sebagai kedok untuk mencapai tujuan mereka sebenarnya, yaitu untuk "menghancurkan Hong Kong".

Topik terkait

Berita terkait