PM Inggris bekukan parlemen jelang Brexit: 'Perampokan demokrasi', petisi publik, hingga pound anjlok

Demo menentang pembekuan parlemen menjelang Brexit Hak atas foto Reuters
Image caption Unjuk rasa menentang keputusan PM Boris Johnson membekukan Brexit menjelang tenggat keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

Berbagai kalangan menyatakan kemarahan setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson membekukan parlemen menjelang batas akhir keluarnya Inggris dari Uni Eropa, proses yang dikenal dengan Brexit.

Berdasarkan kesepakatan, Inggris akan keluar dari blok Uni Eropa pada 31 Oktober.

Mendekati tanggal tersebut PM Johnson meminta Ratu Elizabeth II untuk membekukan parlemen pada Rabu (28/08) terhitung mulai tanggal 10 September.

Permintaan yang telah diluluskan Ratu ini diajukan hanya beberapa hari setelah masa sidang parlemen dimulai.

Langkah ini bermakna bahwa parlemen kemungkinan besar tidak akan memiliki cukup waktu untuk membahas segala rancangan undang-undang yang dimaksudkan menghalangi Inggris keluar dari Uni Eropa.

Tanggal Inggris keluar dari Uni Eropa sudah ditetapkan dalam undang-undang, jadi jika tidak ada perubahan sama sekali maka secara otomatis Inggris tetap akan keluar dari keanggotaan Uni Eropa, baik dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan.

Pemimpin oposisi dari Partai Buruh, Jeremy Corbyn, menggambarkan tindakan Johnson sebagai "perampokan demokrasi" karena pembekuan pada praktiknya tidak memberi kesempatan bagi parlemen untuk mengawasi pemerintah dalam mengambil keputusan penting seperti Brexit.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Selama parlemen dibekukan, para anggota tidak bisa mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah.

Kemarahan juga datang dari partai PM Johnson, Partai Konservatif.

Anggota parlemen dari Konservatif, Ken Clarke, menyebut langkah Johnson "sangat tidak pantas", sementara mantan pejabat di kantor PM, David Lidington, mengatakan pembekuan parlemen akan sangat menyulitkan badan legislatif meminta pertanggungjawaban eksekutif.

Namun tak sedikit juga yang membela langkah Johnson.

Para pejabat senior mengatakan bahwa apa yang dilakukan Johnson adalah "konstitusional" dan pemerintah perlu "memastikan semua agenda bisa diterapkan".

Tak lama setelah pengumuman pembekuan, digelar unjuk rasa di kompleks parlemen di London untuk menentang langkah PM.

Sementara itu, petisi untuk menghentikan pembekuan parlemen hingga Kamis (29/08) siang didukung oleh lebih dari 1,3 juta tanda tangan.

Pembekuan tidak hanya berdampak secara politis.

Di pasar mata uang, mata uang Inggris, poundsterling, melemah terhadap dolar Amerika.

Pengumuman PM Johnson membuat pound tertekan dan melemah satu persen menjadi US$1,2155.

Apakah perdana menteri bisa membekukan parlemen?

Ya, ia bisa melakukannya.

Istilah resmi untuk mendiskripsikan penutupan Parlemen Inggris adalah "proroguing" atau membekukan parlemen tanpa membubarkannya.

Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption Boris Johnson menepis anggapan pembekuan parlemen dimaksudkan untuk membatasi waktu pembahasan Brexit.

Para anggota parlemen tidak mempunyai suara dalam pembekuan, dengan kata lain, para anggota parlemen tak bisa menghentikan langkah PM.

Wewenang sepenuhnya berada di tangan Ratu, atas permintaan perdana menteri. Ini adalah salah satu hak prerogatif Ratu.

Jadi itu adalah kewenangan PM Boris Johnson untuk meminta Ratu menutup parlemen sehingga memangkas pengaruh parlemen.

Di antara hal yang tidak akan bisa dilakukan parlemen dalam keadaan dibekukan adalah, para anggota tidak akan dapat melakukan pemungutan suara untuk menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah.

Bagaimana parlemen biasanya ditutup?

Parlemen biasanya ditutup sekali satu tahun untuk periode singkat, biasanya pada bulan April atau Mei.

Selama penutupan itu, semua kegiatan dihentikan, jadi mayoritas rancangan undang-undang yang pembahasannya belum rampung dengan sendirinya gagal, meskipun sebagian mungkin dilanjutkan dalam masa sidang berikutnya.

Para anggota parlemen tetap menduduki kursi mereka dan para menteri tetap memegang jabatan mereka, tetapi tidak ada dengar pendapat atau pemungutan suara di parlemen.

Ini berbeda dengan "pembubaran" parlemen ketika semua anggota parlemen meninggalkan kursi mereka untuk selanjutnya berkampanye dalam pemilihan umum.

Bukan hal aneh bagi pemerintahan baru membekukan parlemen untuk menggelar Pidato Ratu yang berisi rencana pemerintah untuk satu tahun-tahun berikutnya.

Lama pembekuan itu bervariasi.

Misalnya pada tahun 2016, Parlemen Inggris ditutup selama empat hari kerja, sedangkan pada tahun 2014 parlemen ditutup selama 13 hari.

Tahun ini, Parlemen Inggrus akan dibekukan selama 23 hari kerja sebelum Pidato Ratu pada tanggal 14 Oktober.

Meskipun penutupan parlemen merupakan hal normal, pemilihan waktunya kali ini "jelas sangat kontroversial," kata Maddy Thimont-Jack di lembaga pemikir Institute for Government.

Mengapa kontroversial?

Selain memangkas pengaruh anggota parlemen dalam pengambilan keputusan penting, pembekuan parlemen juga dapat mempersulit perencanaan Brexit tanpa kesepakatan.

Hak atas foto Chris Jackson
Image caption Ratu Elizabeth II telah menyetujui pembekuan parlemen sesuai dengan permintaan PM Boris Johnson.

Pasalnya, perdana menteri - tanpa parlemen bersidang - tidak akan mampu mengesahkan undang-undang untuk menopang dampak dari Brexit tanpa kesepakatan.

Undang-undang seperti itu, misalnya digunakan sebagai landasan untuk menyediakan dana atau sumber dana tambahan.

Pihak-pihak yang mendukung pembekuan parlemen berpendapat bahwa lembaga tersebut menghormati hasil referendum tahun 2016 dengan memastikan Inggris keluar dari Uni Eropa pada tanggal 31 Oktober.

Namun mereka yang menentang langkah itu mengatakan pembekuan parlemen tidak demokratis dan merongrong para anggota parlemen - mayoritas mereka menentang Brexit tanpa kesepakatan.

Posisi Ratu tidak memungkinannya menolak permohonan perdana menteri, jelas wartawan BBC urusan kerajaan, Jonny Dymond. Ratu berttindak atas dasar nasihat perdana menterinya.

Berita terkait