Diperangi Erdogan, tak diakui di Suriah, siapa sesungguhnya bangsa Kurdi?

Pria Kurdi di pasar di Sulaimaniya, Irak (17 October 2002) Hak atas foto AFP

Antara 25 hingga 35 juta orang Kurdi menghuni kawsan pegunungan di perbatasan antara Turki, Irak, Suriah, Iran dan Armenia. Mereka merupakan kelompok etnik terbesar keempat di Timur Tengah, tetapi tidak memiliki negara sendiri.

Asal usul

Bangsa Kurdi merupakan salah satu penduduk asli daratan Mesopotamia dan di dataran tinggi di Turki bagian tenggara, Suriah barat laut, Irak utara, Iran barat laut dan barat daya Armenia.

Kini mereka membentuk komunitas tersendiri, disatukan melalui ras, budaya dan bahasa sekalipun mereka tak punya dialek standar. Agama dan kepercayaan mereka berbeda sekalipun mayoritas adalah Muslim Sunni.

Mengapa mereka tak punya negara?

Hak atas foto Reuters
Image caption Sekalipun memiliki sejarah panjang, bangsa Kurdi tidak pernah memiliki negara sendiri.

Awal Abad ke-20, orang Kurdi mulai mempertimbangkan membentuk negara - disebut sebagai "Kurdistan". Sesudah Perang Dunia Pertama dan kalahnya kekhalifahan Turki Usmani, melalui Perjanjian Sevres, negara itu dipertimbangkan untuk dibentuk.

Namun tiga tahun kemudian melalui Perjanjian Lausanne yang menetapkan perbatasan Turki modern, rencana itu dibatalkan, dan menyebabkan orang Kurdi menjadi kelompok minoritas di negara-negara yang baru dibentuk.

Selama 80 tahun terakhir, upaya untuk membentuk negara Kurdi merdeka selalu dipatahkan dengan brutal.

Mengapa orang Kurdi di garis depan melawan ISIS?

Hak atas foto AFP
Image caption Petempur Peshmerga Kurdi di Irak bertempur di garis depan melawan kombatan ISIS di kawasan Irak utara.

Tahun 2013, kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS menyerang tiga kawasan Kurdi di Suriah utara yang berbatasan dengan daerah kekuasaan mereka. Hingga tahun 2014 serangan ini dilawan oleh People's Protection Units (YPG) - sayap militer dari Kurdish Democratic Union Party (PYD) yang berkedudukan di Suriah.

Serangan ISIS di Irak utara Juni 2014 juga menarik orang Kurdi ke dalam konflik. Pemerintahan otonom Wilayah Kurdistan mengirimkan pasukan Peshmerga ke daerah yang diabaikan oleh pasukan Irak.

Agustus 2014, melalui rangkaian serangan, ISIS memukul Peshmerga mundur dari beberapa wilayah, dan beberapa kota - seperti Sinjar - berhasil diduduki ISIS.

Hak atas foto AFP
Image caption Personal militer Turki berdiam diri ketika posisi pasukan Kurdi di Kobane, Suriah utara, diserang oleh ISIS.

Pasukan multinasional yang dipimpin Amerika kemudian melancarkan serangan udara untuk mendukung Peshmerga. YPG dan Partai Buruh Kurdi (PKK) - yang berjuang meraih otonomi Kurdi di Turki - membantu serangan ini.

Hak atas foto AFP
Image caption Kurdi menuduh pihak berwenang Turki terlibat dalam serangan bom bunuh diri yang menewaskan aktivis Kurdi di Suruc, Turki, tahun 2015.

Etnik Kurdi - yang bertempur bersama milisi Arab setempat di bawah bendera Syrian Democratic Forces (SDF) dan dibantu serangan udara dan senjata dari pasukan koalisi - berhasil mengusir ISIS di wilayah Suriah timur laut dan menguasai wilayah puluhan ribu kilometer persegi yang berbatasan dengan Turki.

Oktober 2017, SDF berhasil menguasai Raqqa yang dianggap sebagai ibu kota ISIS, lalu terus maju ke Provinsi Deir al-Zour - yang merupakan markas terakhir ISIS di Suriah.

Hak atas foto AFP
Image caption Aliansi Syrian Democratic Forces (SDF) yang dipimpin oleh tentara etnik Kurdi berhasil menguasai benteng terakhir ISIS di Raqqa, yang dianggap ibu kota kekhalifahan.

SDF kemudian menyatakan "pemusnahan total" dari "kekhalifahan ISIS". Mereka kini mengurusi kombatan ISIS yang ditangkap dalam dua tahun terakhir, serta anak-anak dan perempuan yang terkait dengan ISIS.

Amerika Serikat meminta repatriasi bagi warga negara asing yang ada dalam tahanan itu, tapi negara asal mereka umumnya menolak.

Hak atas foto AFP
Image caption SDF kini menahan sekitar 70.000 orang sipil yang melarikan diri dari wilayah yang pernah dikuasai oleh ISIS.

Mengapa Turki melihat Kurdi sebagai ancaman?

Hak atas foto AFP
Image caption Pemimpin Partai Buruh Kurdi (PKK) Abdullah Ocalan dipenjara oleh Turki sejak tahun 1999.

Ada permusuhan tersembunyi antara negara Turki dengan etnik Kurdi yang merupakan 15-20% dari keseluruhan populasi Turki.

Etnik Kurdi mendapat perlakuan kasar di tangan otoritas Turki selama bergenerasi. Nama dan pakaian etnik Kurdi dilarang, penggunaan bahasa Kurdi dibatasi. Bahkan keberadaan etnik Kurdi ditolak, dan mereka dipanggil dengan sebutan "orang Turki Pegunungan".

Tahun 1978, Abdullah Ocalan mendirikan PKK, yang menyerukan negara Kurdi merdeka di Turki. Enam tahun kemudian PKK memulai gerakan bersenjata, dan sejak saat itu 40.000 orang tewas dan ribuan terusir dari kediaman mereka karena konflik ini.

Hak atas foto AFP
Image caption Lebih dari 40.000 orang tewas sejak PKK melaukan perlawanan bersenjata pada tahun 1984.

Tahun 1990, PKK mengubah tuntutan kemerdekaan menjadi otonomi budaya dan politik, dan meneruskan perjuangan bersenjata. Tahun 2013 kedua pihak mengadakan gencatan senjata.

Gencatan senjata ini gagal tahun 2015 sesudah sebuah bom bunuh diri menewaskan 33 orang aktivis Kurdi di Suruc, dekat perbatasan Suriah. ISIS dituduh bertanggungjawab terhadap bom itu, tetapi PKK menuduh pihak berwenang Turki membiarkannya, lalu menyerang polisi dan tentara Turki.

Pemerintah Turki lalu melancarkan serangan yang mereka sebut "perang terpadu melawan teror" menghadapi PKK dan ISIS.

Sejak itu, ribuan orang tewas dalam konflik di Turki tenggara, termasuk di antaranya ratusan orang sipil.

Hak atas foto AFP
Image caption Kota Cizre hancur akibat pertempuran antara pasukan pemerintah Turki dan pasukan PKK.

Agustus 2016 Turki mengirim tank ke Suriah utara untuk mendukung pemberontak Suriah melawan ISIS. Di saat yang sama mereka menghalangi pasukan Kurdi YPG dan SDF dari menguasai wilayah Jarablus, agar tak terhubung dengan wilayah Afrin yang sudah dikuasai Kurdi.

Tahun 2018, pasukan Turki dan pemberontah Suriah menyerang Afrin dan mengusir pasukan YPG dari sana.

Pemerintah Turki menyebut YPG adalah kepanjangan PKK dan menganggap mereka organisasi teroris yang harus dimusnahkan.

Apa yang diinginkan orang Kurdi di Suriah?

Hak atas foto AFP
Image caption Democratic Union Party (PYD) merupakan kekuatan politik dominan di kawasan Suriah yang dihuni oleh etnik Kurdi.

Etnik Kurdi merupakan 7% - 10% dari keseluruhan populasi Suriah. Mereka tinggal di Damaskus dan Aleppo serta tiga wilayah yang berdekatan: Kobane, Afrin dan Qamishli.

Mereka telah lama ditekan dan tak diberi hak-hak sipil. Sekitar 300.000 orang tak diakui kewarganegaraannya sejak tahun 1960-an, dan tanah orang Kurdi dirampas dan diberikan kepada orang Arab dalam upaya untuk "meng-Arab-kan" wilayah-wilayah Kurdi.

Ketika penentangan terhadap Presiden Assad berubah menjadi perang, partai politik Kurdi di Suriah secara terbuka menolak berpihak. Tahun 2012, pemerintah berkonsentrasi menghadapi pemberontakan, dan kelompok Kurdi menggunakan kesempatan ini untuk bangkit.

Hak atas foto AFP
Image caption YPG muncul sebagai aliansi utama dari pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat dalam menghadapi ISIS.

Bulan Januari 2014, partai-partai politik Kurdi - termasuk partai Democratic Union Party (PYD) yang dominan - mendeklarasikan pembentukan "administrasi otonom" di tiga wilayah di Afrin, Kobane dan Jazira.

Maret 2016, mereka mengumumkan pembentukan "sistem federal" yang meliputi area Arab dan Turki yang berhasil diambil alih dari ISIS. Deklarasi ini ditolak oleh pemerintah Suriah, pemberontak Suriah, Turki dan AS.

Hak atas foto AFP
Image caption Pembentukan sistem federal di kawasan yang dikuasai Kurdi di Suriah utara diumumkan pada tahun 2016.

PYD mengatakan tidak berupaya mencapai kemerdekaan Kurdi tetapi mereka berkeras segala bentuk penyelesaian politik di Suriah harus memasukkan jaminan hukum bagi hak-hak orang Kurdi serta pengakuan otonomi mereka.

Presiden Assad bertekad akan menguasai kembali "setiap jengkal" wilayah Suriah dan menolak tuntutan Kurdi untuk otonomi, maupun adanya bentuk federal.

Apakah suku Kurdi di Irak akan meraih kemerdekaan?

Hak atas foto Hulton Archive
Image caption Kesepakatan damai disetujui antara KDP dan pemerintahan Irak tahun 1970 tetapi runtuh empat tahun kemudian.

Kurdi di Irak merupakan 15% - 20% dari keseluruhan populasi. Secara historis mereka lebih menikmati hak mereka, tetapi juga menghadapi tekanan yang brutal.

Tahun 1946, Mustafa Barzani membentuk Kurdistan Democratic Party (KDP) yang mengupayakan otonomi di Irak, dan tahun 1961 ia memulai perjuangan bersenjata untuk itu.

Hak atas foto AFP
Image caption Sekitar 1,5 juta orang Kurdi di Irak lari ke Iran dan Turki sesudah pemberontakan tahun 1991 dipukul pemerintah Irak.

Akhir 1970-an pemerintah Irak mulai menempatkan orang Arab di wilayah mayoritas Kurdi - seraya memindahkan paksa orang Kurdi - terutama di kota Kirkuk yang kaya minyak.

Kebijakan ini meningkat di tahun 1980-an ketika terjadi perang Iran-Irak, dan orang Kurdi mendukung Iran. Tahun 1988, Saddam Hussein melancarkan serangan balasan kepada orang Kurdi, termasuk serangan senjata kimia di Halabja.

Ketika Irak kalah dalam Perang Teluk tahun 1991, perlawanan Kurdi dilakukan oleh Patriotic Union of Kurdistan (PUK) yang dipimpin oleh Jalal Talabani dan Massoud Barzani - anak Mustafa Barzani.

AS sempat melakukan zona larangan terbang ketika perlawanan PUK ditindak dengan keras. Etnik Kurdi pun sempat menikmati pemerintahan sendiri di sana ketika itu. KDP dan PUK berbagi kekuasaan, hingga ketegangan dan perang kemudian terjadi antara mereka di tahun 1994.

Hak atas foto AFP
Image caption Massoud Barzani dari KDP dan Jalal Talabani dari PUK berbagi kekuasaan sesudah kejatuhan Saddam Hussein di Irak.

Namun mereka bekerja sama dengan invasi Amerika tahun 2003 yang menjatuhkan Saddam Hussein. Bersama, mereka kemudian membentuk koalisi Kurdistan Regional Government (KRG), yang memerintah di Provinsi Dohuk, Irbil dan Sulaimaniya.

Massoud Barzani menjadi presiden setempat, sementara Jalal Talabani menjadi kepala negara non-Arab pertama di Irak.

September 2017 referendum kemerdekaan diadakan di Wilayah Kurdistan dan di wilayah yang dikuasai Peshmerga tahun 2014, termasuk Kirkuk. Referendum ini ditentang dan dianggap ilegal oleh pemerintah pusat Irak.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Penduduk di kawasan yang dikuasai Kurdi secara tegas mendukung kemerdekaan dalam referendum yang diadakan pada September 2017.

Dari hasil referendum, lebih dari 90% suara mendukung pemisahan diri. Pejabat KRG mengatakan hasil ini memberi mereka mandat untuk negosiasi dengan Baghdad, tapi ini ditolak Perdana Menter Iran Haider al-Abadi.

Sebulan kemudian pasukan pemerintah Irak mengambil alih wilayah yang dikuasai Kurdi, termasuk Kirkuk yang kaya minyak. Kehilangan sumber pemasukan minyak ini menyurutkan aspirasi Kurdi akan pemerintahan sendiri.

Berita terkait