Jokowi angkat Prabowo jadi Menhan: Dari musuh ke koalisi, langkah yang menjadi 'hari gelap' HAM dan 'turunkan' nilai demokrasi

Prabowo (tengah) bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Mensesneg Pratikno. Hak atas foto Antara
Image caption Prabowo (tengah) bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Mensesneg Pratikno.

Langkah Presiden Joko Widodo mengangkat Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan banyak disorot media asing yang antara lain memberi judul pengangkatan "dari musuh ke koalisi" serta "hari gelap" dalam hak asasi manusia.

The Guardian, Inggris menaruh judul, "hari gelap HAM" terkait pengangkatan Prabowo mengutip Usman Hamid, dari Amnesty International Indonesia.

Sementara Sydney Morning Herald mengangkat judul "dari musuh ke koalisi dalam enam bulan," pengangkatan yang disebutkan akan menurunkan nilai demokrasi di Indonesia.

Jokowi dan Prabowo bersaing ketat dua kali dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019 dan hasil kedua Pilpres ini digugat sampai Mahkamah Konsitusi dan gagal.

Koalisi antara rival lama ini berpotensi menyebabkan menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia, kata Sydney Morning Herald.

Pengamat politik Greg Fealy dari Australian National University menyatakan pengangkatan Prabowo kontroversial dan yang paling mengejutkan karena kedua belah pihak bersaing ketat sebelumnya.

"Menurut saya sangat kontroversial dan banyak calon lain untuk posisi yang bisa membawa angkatan bersenjata ke arah yang diperlukan Indonesia dalam kondisi strategi di Asia tenggara yang lebih tidak stabil, dari situ, pengangatan ini sangat disayangkan," kata Greg kepada BBC Indonesia.

"(Pengangkatan Prabowo) sangat diperhatikan oleh media, diplomat, akademisi, karena rekor Prabowo di Timor Leste, penculikan mahasiswa pada 1998, itu sudah banyak pelanggaran HAM, sudah terbukti, saya kira pasti kontroversial," kata Greg.

Ia juga mengatakan negara-negara lain mengamati langkah Jokowi ini dengan pragmatis.

Hak atas foto Antara
Image caption Prabowo dalam upacara pelantikan Rabu (23/10).

"Kalau Prabowo ke negara mereka mungkin tak ada hambatan lagi"

"Mungkin untuk pemerintah luar negeri punya sikap yang pragmatis dan mereka mengamati keputusan Jokowi mengangkat Prabowo sebagai Menhan. Jadi kalau Prabowo ingin ke negara mereka mungkin tak ada hambatan lagi, tapi Prabowo jelas jadi topik diskusi di kalangan internasional," tambahnya.

Prabowo sendiri pernah ditolak masuk Amerika Serikat pada 2014 setelah dicantumkan dalam daftar hitam karena latar belakang pelanggaran HAM.

Mantan komandan jenderal Kopassus ini pernah menjadi komandan salah satu group di Timor Leste pada 1978-1979.

Pada masa reformasi, Prabowo juga banyak dituding terlibat dalam penculikan aktivis.

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengatakan Prabowo dipilih sebagai menteri pertahanan karena kompetensinya di bidang pertahanan.

Saat mengumumkan nama Prabowo sebagai menteri pertahanan, Jokowi mengatakan, "Saya kira, tugas beliau saya tidak usah menyampaikan, beliau lebih tau daripada saya," kata Jokowi.

Berita terkait