Rusia pulangkan puluhan ribu pekerja Korea Utara menyusul sanksi PBB, perusahaan hingga restoran ditutup

Korea Utara, Rusia, Restoran Hak atas foto Getty Images
Image caption Restoran "Koryo", restoran Korea Utara paling terkenal di Moskow, Rusia

Pekerja Korea Utara dalam jumlah besar meninggalkan Rusia menyusul sanksi PBB terhadap Korea Utara. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah perusahaan tempat warga Korea Utara bekerja di Rusia telah ditutup, di antaranya perusahaan konstruksi, industri garment, dan restoran.

Restoran Koryo, restoran Korea Utara paling terkenal di Moskow - dengan menu kimci dan selada pakis- buka hampir sepanjang minggu sampai 22 Desember.

Di malam hari, ada banyak pengunjung di aula - lebih dari separuh total meja ditempati dengan beberapa meja digabung untuk kelompok besar.

Sepanjang pekan lalu mereka menjawab melalui telepon restoran bahwa mereka tidak tahu sampai jam berapa mereka akan bekerja pada hari Sabtu dan apakah mereka akan buka pada hari Minggu.

"Kami tidak punya hak untuk berbicara," kata salah satu karyawan restoran kepada BBC.

"Kami akan memiliki pemilik baru. Lebih baik menghubungi kedutaan."

Pada hari Minggu, restoran ditutup untuk perbaikan, dan situsnya berhenti berfungsi.

Image caption Pekerja Korea Utara meninggalkan Rusia secara besar-besaran karena sanksi PBB terhadap Korea Utara

Setidaknya ada dua lagi kafe Korea Utara di Moskow - Rynrado di Lomonosov Avenue dan Minson di Mosfilmovskaya.

Keduanya berjarak sekitar 15 menit berjalan kaki dari kedutaan Korea Utara. Pada 22 Desember, kedua kafe ini juga ditutup.

Di jendela "Rynrado" tertulis pengumuman sewa.

BBC Rusia menelepon perusahaan-perusahaan Korea Utara dan Rusia yang mempekerjakan pekerja Korea Utara - pekerja konstruksi, penjahit dan bidang spesialisasi lainnya.

Telepon mereka banyak yang tidak berfungsi atau dijawab oleh penyewa baru.

Puluhan ribu pekerja Korea Utara dipulangkan dari Rusia

"Baca undang-undang dengan seksama, seluruh diaspora Korea telah pergi," perusahaan konstruksi Moran-Stroy yang berbasis di Moskow mengatakan kepada koresponden BBC dengan putus asa.

"Besok atau lusa kelompok terakhir (pekerja) berangkat naik pesawat - dan pulang," kata seorang karyawan perusahaan konstruksi Kanson di dekat Moskow.

Seorang karyawan perusahaan lain, yang meminta identitasnya disamarkan karena dia adalah warga negara Korea Utara, mengatakan pekan lalu bahwa hampir semua karyawan perusahaannya telah pergi, dan bahwa dia sendiri seharusnya terbang ke Pyongyang minggu lalu.

"Tidak apa-apa, tidak ada keluhan," jawabnya kepada koresponden BBC tentang keharusan kembali ke tanah airnya.

"Ada keluarga," tambahnya. Terkait semua pertanyaan, ia juga menyarankan untuk menghubungi Kedutaan Besar DPRK di Moskow.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Pekerja Korea Utara banyak bekerja di bidang konstruksi

Sudah pulangkan pekerja Korea Utara, Rusia akan lapor PBB

Sebelumnya, jumlah pekerja dari Korea Utara di Rusia mencapai sekitar 40.000 orang, tetapi pada April 2019 ada "sekitar 8.000 orang", demikian Maria Zakharova, perwakilan resmi Kementerian Luar Negeri Rusia, mengatakan kepada BBC.

"Mayoritas pekerja Korea Utara telah meninggalkan negara kami. Sisanya (sekitar 2.500 orang) praktis tidak lagi seperti itu, karena izin kerja mereka berakhir pada 22 Desember, dan mereka tidak menerima pendapatan di Rusia," Zakharova mengatakan pada BBC setelah mengumumkan pernyataan resmi.

"Pihak Korea mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keberangkatan mereka. Karena kesulitan penerbangan, pengiriman seluruh pekerja pada 22 Desember gagal," katanya, merujuk pada kurangnya penerbangan antara Rusia dan Korea Utara.

Menurut Zakharova, pada 22 Maret 2020 Rusia akan menyerahkan sebuah laporan tentang implementasi kewajiban memulangkan pekerja Korea Utara kepada Dewan Keamanan PBB.

Pada 22 Desember 2017, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sanksi pada Korea Utara yang mewajibkan warga negara Korea Utara untuk meninggalkan negara tempat mereka bekerja. Ini juga berlaku untuk Rusia.

Sanksi ini tidak berlaku untuk kategori warga negara tertentu - misalnya, siswa dan wisatawan. PBB percaya bahwa Korea Utara membiayai program nuklirnya dengan uang yang dikirim pekerja ke tanah air mereka.

Laporan tambahan dari Sergey Kozlovsky , Olga Shamina dan Peter Kozlov.

Berita terkait