Aung San Suu Kyi dan kudeta Myanmar: Ikon demokrasi yang reputasinya jatuh akibat krisis Muslim Rohingya

Pada dini hari, Senin (01/02) pasukan militer menahan pemimpin de-facto Myanmar Aung San Suu Kyi dan sejumlah politisi lainnya, sebelum mengambil alih kendali negara.

Kudeta terjadi setelah ketegangan meningkat antara pemerintah sipil Suu Kyi dan militer setelah hasil pemilihan umum yang disengketakan.

Dalam pemilu yang diadakan November lalu, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi memenangkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan.

Pada hari Senin, saat sesi pertama parlemen akan dimulai, militer mengatakan pihaknya menyerahkan kekuasaan kepada Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing karena "kecurangan pemilihan".

TV militer mengatakan keadaan darurat telah diumumkan selama satu tahun dan kekuasaan dialihkan. Aung San Suu Kyi telah mendesak para pendukungnya "untuk tidak menerima ini" dan "memprotes kudeta".

Myanmar, juga dikenal sebagai Burma, diperintah oleh militer hingga reformasi demokrasi dimulai pada 2011.

Pada 2015, ketika mengadakan pemilu pertama yang terbuka setelah beberapa dekade, Aung San Suu Kyi naik ke tampuk kekuasaan dengan kemenangan telak.

Dia dipandang sebagai ikon demokrasi yang menyerahkan kebebasannya untuk menantang para jenderal tentara yang kejam.

Dia sangat populer di antara mayoritas Buddha di negara itu.

Tetapi secara internasional, tanggapannya terhadap krisis Rohingya telah membuat citranya jatuh, hal yang tak diduga banyak orang.

Jalan menuju kekuasaan

Aung San Suu Kyi menghabiskan hampir 15 tahun dalam tahanan antara tahun 1989 dan 2010.

Pada tahun 1991, ia dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian, saat masih dalam tahanan rumah, dan dielu-elukan sebagai "contoh kekuatan luar biasa dari mereka yang tak berdaya".

Perjuangannya untuk membawa demokrasi ke Myanmar - yang saat itu diperintah militer - menjadikannya simbol internasional perlawanan dengan cara damai dalam menghadapi penindasan.

Pada November 2015, dia memimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dan meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum pertama Myanmar yang diperebutkan secara terbuka selama 25 tahun.

Konstitusi Myanmar melarang dia menjadi presiden karena dia memiliki anak yang merupakan warga negara asing.

Tapi Suu Kyi, sekarang 75 tahun, secara luas dipandang sebagai pemimpin de facto.

Gelar resminya adalah penasihat negara. Presiden, Win Myint, adalah ajudan dekatnya.

'Saya tidak bisa tetap acuh tak acuh'

Suu Kyi adalah putri pahlawan kemerdekaan Myanmar, Jenderal Aung San.

Dia dibunuh ketika Suu Kyi baru berusia dua tahun, tepat sebelum Myanmar memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Inggris pada tahun 1948.

Pada tahun 1960 dia pergi ke India bersama ibunya Daw Khin Kyi, yang telah ditunjuk sebagai duta besar Myanmar di Delhi.

Empat tahun kemudian dia pergi ke Universitas Oxford di Inggris, di mana dia belajar filsafat, politik dan ekonomi. Di sana dia bertemu dengan calon suaminya, seorang akademisi Michael Aris.

Setelah tinggal dan bekerja di Jepang dan Bhutan, dia menetap di Inggris untuk membesarkan kedua anak mereka, Alexander dan Kim, tetapi Myanmar tidak pernah jauh dari pikirannya.

Ketika dia tiba kembali ke Rangoon (sekarang Yangon) pada tahun 1988 - untuk merawat ibunya yang sakit kritis - Myanmar berada di tengah pergolakan politik besar.

Ribuan pelajar, pekerja kantoran dan biksu turun ke jalan menuntut reformasi demokrasi.

"Saya tidak bisa, sebagai putri ayah saya, tidak peduli dengan semua yang terjadi," katanya dalam pidatonya di Rangoon pada 26 Agustus 1988.

Dia kemudian memimpin pemberontakan melawan diktator saat itu, Jenderal Ne Win.

Tahanan rumah

Terinspirasi oleh kampanye tanpa kekerasan dari pemimpin hak-hak sipil AS Martin Luther King dan Mahatma Gandhi dari India, dia mengorganisir aksi unjuk rasa dan melakukan perjalanan ke seluruh negeri untuk menyerukan reformasi demokrasi yang damai dan pemilihan umum yang bebas.

Namun, demonstrasi dihadapi secara brutal oleh tentara, yang merebut kekuasaan dalam kudeta pada 18 September 1988. Suu Kyi ditempatkan dalam tahanan rumah pada tahun berikutnya.

Pemerintah militer mengadakan pemilihan nasional pada Mei 1990, yang dimenangkan Suu Kyi melalui NLD - tetapi junta menolak untuk menyerahkan kekuasaan.

Suu Kyi tetap menjadi tahanan rumah di Rangoon selama enam tahun, sampai dia dibebaskan pada Juli 1995.

Dia kembali dikenakan tahanan rumah pada September 2000, ketika dia mencoba melakukan perjalanan ke kota Mandalay, melanggar larangan perjalanan yang dikenakan padanya.

Dia dibebaskan tanpa syarat pada Mei 2002, tetapi setahun kemudian dia dipenjara setelah terjadi bentrokan antara pendukungnya dan massa yang didukung pemerintah.

Dia kemudian diizinkan untuk kembali ke rumah - tetapi sekali lagi di bawah tahanan rumah yang efektif.

Kadang-kadang dia bisa bertemu dengan pejabat NLD lainnya dan diplomat terpilih, tetapi selama tahun-tahun awal dia sering kali diisolasi.

Dia tidak diizinkan untuk melihat kedua putranya atau suaminya, yang meninggal karena kanker pada Maret 1999.

Otoritas militer menawarkannya melakukan perjalanan ke Inggris untuk menemui suaminya ketika dia sakit parah, tetapi Suu Kyi merasa ia harus menolak karena takut tidak akan diizinkan kembali ke negara itu.

Terjun kembali ke politik

Suu Kyi dihalangi untuk mengikuti pemilihan pertama Myanmar dalam dua dekade pada 7 November 2010, tetapi dia dibebaskan dari tahanan rumah enam hari kemudian.

Putranya Kim diizinkan mengunjunginya untuk pertama kalinya dalam satu dekade.

Ketika pemerintahan baru memulai proses reformasi, Suu Kyi dan partainya kembali bergabung dalam proses politik.

Mereka memenangkan 43 dari 45 kursi yang diperebutkan pada pemilihan sela April 2012, suatu pernyataan dukungan yang tegas.

Suu Kyi dilantik sebagai anggota parlemen dan pemimpin oposisi.

Bulan Mei berikutnya, dia meninggalkan Myanmar untuk pertama kalinya dalam 24 tahun, mencerminkan keyakinannya bahwa para pemimpin baru akan mengizinkannya kembali.

Krisis Rohingya

Sejak menjadi penasihat negara Myanmar, kepemimpinannya diasosiasikan oleh perlakuannya terhadap minoritas Rohingya yang sebagian besar Muslim di negara itu.

Pada 2017, ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh karena tindakan keras militer, yang dipicu oleh serangan mematikan di kantor polisi di negara bagian Rakhine.

Myanmar sekarang menghadapi gugatan Mahkamah Internasional terkait tuduhan melakukan genosida, sementara Mahkamah Pidana Internasional sedang menyelidiki negara tersebut atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Mantan pendukung internasional Suu Kyi menuduhnya tidak melakukan apa pun untuk menghentikan pemerkosaan, pembunuhan, dan kemungkinan genosida dengan menolak mengutuk militer yang masih kuat di negara itu atau mengakui adanya laporan terkait kekejaman.

Beberapa kalangan awalnya berpendapat bahwa dia adalah seorang politikus pragmatis, yang mencoba untuk memerintah negara multi-etnis dengan sejarah yang kompleks.

Namun pembelaan pribadinya atas tindakan tentara pada sidang Mahkamah Internasional tahun lalu di Den Haag dipandang sebagai titik balik baru yang melenyapkan reputasi internasionalnya.

Di Myanmar, bagaimanapun, "the Lady", begitu Suu Kyi dikenal, masih sangat populer di antara mayoritas Buddhis yang memiliki sedikit simpati untuk Rohingya.

Reformasi terhenti

Sejak mengambil alih kekuasaan, Suu Kyi dan pemerintah NLD-nya juga menghadapi kritik karena menuntut jurnalis dan aktivis menggunakan undang-undang era kolonial.

Kemajuan telah dicapai di beberapa bidang, tetapi militer terus memegang seperempat kursi parlemen dan mengendalikan kementerian utama termasuk pertahanan, urusan dalam negeri dan urusan perbatasan.

Pada Agustus 2018, Suu Kyi menggambarkan para jenderal di kabinetnya sebagai "agak manis".

Transisi demokrasi Myanmar, kata para analis, tampaknya terhenti.

"Tindakan militer terbaru tampak sembrono dan menempatkan Myanmar pada jalur yang berbahaya," menurut Jonathan Head, Koresponden Asia Tenggara untuk BBC News.

Negara itu menghadapi salah satu wabah Covid-19 terburuk di Asia Tenggara, membebani sistem perawatan kesehatan yang sudah terbelakang, sementara langkah-langkah pembatasan pergerakan menghancurkan perekonomian negara itu.

Tapi Suu Kyi tetap populer. Sebuah survei tahun 2020 yang dilakukan People's Alliance for Credible Elections, sebuah badan pengawas, menemukan bahwa 79% orang percaya padanya - naik dari 70% tahun sebelumnya.

Derek Mitchell, mantan Duta Besar AS untuk Myanmar mengatakan kepada BBC: "Kisah Aung San Suu Kyi adalah tentang kita sebagaimana itu tentang dia. Dia mungkin tidak berubah. Dia mungkin tetap konsisten dan kita hanya tidak tahu kompleksitas penuh tentang siapa dia.

"Kita harus berhati-hati, kita tidak seharusnya memberikan citra ikonik yang melampaui manusia."