China kirim warga Uighur kerja ke luar Xinjiang: "Jika yang lain pergi, saya juga pergi"

  • John Sudworth
  • BBC News, Beijing
Muslim Uighur, Xinjiang, China
Keterangan gambar,

Buzaynap, 19 tahun, muncul dalam video yang diputar stasiun televisi milik pemerintah China tahun 2017.

Kebijakan China mengirim ratusan ribu warga Uighur dan etnis minoritas di Xinjiang untuk bekerja jauh di daerah lain memicu penurunan populasi kelompok itu, menurut kajian yang dibaca BBC.

Pemerintah China menyangkal kebijakan itu berusaha mengubah demografi provinsi yang berada di ujung barat "Negeri Tembok Besar" tersebut.

Otoritas China menyebut program pengiriman tenaga kerja itu dirancang untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan yang kronis di pedesaan.

Namun bukti yang kami lihat menunjukkan bahwa warga Uighur dan etnis minoritas dipaksa mengikuti kebijakan China itu.

Seperti pembangunan "kamp pendidikan ulang" yang dibangun di seluruh Xinjiang beberapa tahun terakhir, pengiriman tenaga kerja ke daerah lain itu juga dirancang sebagai proyek asimilasi etnis minoritas.

Lewat strategi ini, China ingin mengubah gaya hidup dan pemikiran mereka.

Hasil kajian yang dilihat BBC sebenarnya ditujukan untuk para pejabat senior China. Tapi hasil riset itu secara tidak sengaja diunggah ke internet.

Liputan ini merupakan bagian dari investigasi BBC yang didasarkan pada beragam laporan propaganda, wawancara, dan kunjungan ke beberapa pabrik di seluruh China.

BBC mengajukan pertanyaan tentang kemungkinan adanya kaitan antara tenaga kerja Uighur dan dua produk besar di negara Barat.

Belakangan kekhawatiran dalam skala global meningkat tentang sejauh mana peran orang-orang Uighur dan etnis minoritas China dalam rantai pasokan global.

Di sebuah desa di Xinjiang bagian selatan, jerami dikumpulkan di ladang. Sejumlah keluarga lalu meletakkan buah-buahan dan roti pipih di atas sup mereka.

Dalam gaya hidup sederhana seperti ini, kehidupan masyarakat Uighur secara tradisional berputar.

Namun angin hangat yang bertiup melintasi gurun Taklamakan kini membawa serta kekhawatiran dan perubahan.

Sebuah video yang disiarkan saluran berita milik Partai Komunis China memperlihatkan sekelompok pejabat di tengah desa. Mereka duduk di bawah spanduk merah dan mempromosikan lowongan pekerjaan di Provinsi Anhui yang berjarak 4.000 kilometer dari Xinjiang.

Merujuk narasi dalam video itu, dua hari sejak iklan ditayangkan, tidak ada satu pun warga desa yang mendaftar. Akhirnya, para petugas mulai mendatangi rumah-rumah penduduk.

Ini adalah cuplikan paling menarik dari kampanye besar-besaran China untuk mengirim orang Uighur, Kazakh, dan etnis minoritas lain di Xinjiang sebagai pekerja kasar di pabrik.

Lapangan pekerjaan yang ditargetkan untuk mereka itu kebanyakan berjarak cukup jauh dari Xinjiang.

Keterangan video,

Sebuah video yang diputar stasiun televisi milik pemerintah China menggambarkan bagaimana program pengiriman tenaga kerja dari Xinjiang berlangsung.

Meski tayang sejak tahun 2017 atau saat kebijakan itu mulai diintensifkan, hingga saat ini video tersebut belum muncul dalam pemberitaan berita internasional.

Dalam video itu, para pejabat China berbicara dengan seorang ayah yang jelas-jelas enggan mengirim putrinya, yang bernama Buzaynap, ke tempat yang begitu jauh.

"Pasti ada orang lain yang ingin pergi," ujarnya mencoba memohon. "Kami bisa hidup disini. Biarkan kami menjalani hidup seperti ini," kata laki-laki itu.

Para pejabat China di video itu lalu berbicara secara langsung dengan Buzaynap yang berusia 19 tahun. Mereka berkata, jika Buzaynap memilih tetap tinggal, dia akan segera menikah dan tidak akan pernah memiliki peluang untuk bekerja ke luar daerah.

"Coba pikirkan, maukah kamu pergi?" mereka bertanya.

Di bawah pengawasan ketat para pejabat pemerintah dan jurnalis televisi milik China, perempuan itu menggelengkan kepala dan menjawab, "Saya tidak akan pergi."

Meski begitu, tekanan terus berlanjut hingga akhirnya menangis.

"Aku akan pergi jika yang lain pergi," kata Buzaynap.

Keterangan gambar,

Video ini belum pernah diberitakan media massa internasional.

Video tadi diakhiri dengan perpisahan penuh air mata antara seorang ibu dan anak perempuan.

Buzaynap dan warga desa lainnya yang "dimobilisasi" meninggalkan keluarga dan budaya mereka.

Profesor Laura Murphy adalah seorang ahli hak asasi manusia dan isu perbudakan kontemporer di Sheffield Hallam University, Inggris. Dia tinggal di Xinjiang antara tahun 2004 dan 2005 dan beberapa kali kembali berkunjung sejak saat itu.

"Video ini luar biasa," kata Murphy kepada BBC.

"Pemerintah China terus-menerus mengatakan bahwa orang-orang secara sukarela terlibat dalam program-program ini.

"Namun video ini benar-benar mengungkap bahwa ini adalah sistem pemaksaan yang tidak boleh dilawan," ujar Murphy.

"Hal lain yang ditunjukkan dalam video tersebut adalah motif tersembunyi ini, bahwa meski narasinya mengeluarkan orang dari kemiskinan, ada dorongan untuk sepenuhnya mengubah kehidupan seseorang, untuk memisahkan keluarga, mencerai-beraikanpopulasi, mengubah bahasa, budaya, struktur keluarga, yang mungkin akan lebih meningkatkan kemiskinan daripada menguranginya," kata Murphy.

Perubahan mencolok kebijakan China terhadap Xinjiang dapat ditelusuri sejak kedua serangan brutal terhadap pejalan kaki dan pengguna kereta di Beijing tahun 2013 dan Kunming pada 2014.

Pemerintah China menuduh kelompok Islamis dan separatis Uighur sebagai dalang serangan itu.

Inti respons China terkait serangan itu adalah mengganti "loyalitas lama" Uighur terhadap budaya dan Islam dengan "identitas materialis modern" dan kesetiaan kepada Partai Komunis.

Tujuan itu hendak dicapai lewat kamp "pendidikan ulang" dan pengiriman warga minoritas untuk bekerja di daerah lain.

Tujuan utama program itu adalah mengasimilasi masyarakat Uighur ke budaya Etnis Han yang merupakan mayoritas di China.

Tujuan itu dijelaskan dalam studi mendalam tentang skema transfer pekerja Xinjiang. Hasil kajian itu diedarkan ke pejabat senior China dan dilihat oleh BBC.

Kajian mendalam itu didasarkan pada riset lapangan yang dilakukan di wilayah Hotan, Xinjiang, Mei 2018. Kajian itu secara tidak sengaja dipublikasikan secara online, Desember 2019, lalu dihapus beberapa bulan setelahnya.

Dikerjakan sekelompok akademisi dari Nankai University di Tianjin, China, kajian itu menyimpulkan bahwa transfer massal tenaga kerja merupakan metode penting untuk mempengaruhi, menyatukan, dan mengasimilasi minoritas Uighur", sekaligus "transformasi pemikiran mereka".

Mencabut warga minoritas dan memindahkan mereka ke tempat lain lainnya, menurut kajian itu, akan mengurangi kepadatan populasi Uighur.

Keterangan gambar,

Bangunan tempat tinggal pekerja di perusahaan Huafu Textile Company. Buzaynep dibawa dari Xinjiang ke tempat ini.

Kajian itu ditemukan secara online oleh peneliti isu Uighur yang berbasis di luar China. Dokumen itu diarsipkan sebelum pihak universitas akhirnya menyadari kesalahan mereka.

Adrian Zenz, peneliti senior di Victims of Communism Memorial Foundation yang berbasis di Washington, Amerika Serikat, menganalisis kajian tadi, termasuk terjemahannya dalam bahasa Inggris.

"Ini adalah sumber otoritatif yang belum pernah muncul sebelumnya, yang ditulis beberapa akademisi terkemuka dan mantan pejabat pemerintah dengan akses tinggi ke Xinjiang itu sendiri," kata Zenz kepada BBC.

"Jumlah populasi yang sangat berlebihan, yang entah bagaimana harus ditangani serta pengiriman tenaga kerja sebagai cara mengurangi etnis minoritas yang bekerja di kampung halaman mereka, menurut saya, adalah pengakuan yang paling mencengangkan dari kajian ini," kata Zenz.

Analisis Zenz mencakup pendapat hukum dari Erin Farrell Rosenberg, mantan penasihat senior Museum Peringatan Holocaust AS.

Mengutip Rosenberg, Zenz menulis bahwa kajian Universitas Nankai memberikan "bukti kredibel" tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, berupa pemindahan paksa dan penganiayaan.

Dalam pernyataan tertulis, Kementerian Luar Negeri China menyebut, "Kajian itu hanya mencerminkan pandangan pribadi penulis dan mayoritas isinya tidak sejalan dengan fakta."

"Kami berharap wartawan akan menggunakan informasi otoritatif yang dirilis oleh pemerintah China sebagai dasar untuk memberitakan Xinjiang."

Para penyusun kajian dari Universitas Nankai menulis secara antusias, upaya memerangi kemiskinan yang dijamin kesukarelaan dalam penempatan kerja serta pabrik yang membebaskan para pekerja "pergi dan pulang".

Namun yang tertulis dalam kajian itu agak bertentangan dengan detail yang mereka paparkan soal implementasi kebijakan.

Kajian itu menyebut "target" yang harus dicapai. Prefektur Hotan saja misalnya, pada saat riset itu dilakukan, telah mengirim 250.000 pekerja atau seperlima dari total penduduk mereka yang dalam usia kerja.

Ada tekanan untuk memenuhi target. Pos perekrutan didirikan di setiap desa. Para pejabat juga ditugaskan memobilisasi secara kolektif dan mengunjungi rumah-rumah, seperti yang terjadi dalam kasus perempuan bernama Buzaynap.

Dan ada tanda terjadinya pengawasan di setiap tahap, di mana semua orang yang direkrut menjalani "pendidikan pemikiran politik", lalu dikirim ke pabrik.

Mereka dikirim dalam kelompok, kadang ratusan orang sekali jalan. Kelompok itu dipimpin dan didampingi kader partai. Dia bertugas menjamin keamanan dan mengelola kelompok pekerja itu.

Para petani yang enggan meninggalkan ladang atau ternak didorong menyerahkan kepemilikan mereka itu ke pemerintah.

Sebuah "program terpusat" dijanjikan akan mengelola ladang dan ternak itu tatkala para petani bekerja di luar Xinjiang.

Dan begitu para petani itu sampai di tempat tujuan, mereka akan berada di bawah "manajemen terpusat" para pejabat yang makan dan tinggal bersama mereka.

Namun kajian itu juga mencatat bahwa diskriminasi mendalam dapat menghambat program ini berjalan efektif.

Kepolisian di China kawasan timur begitu mencemaskan kereta api yang membawa orang-orang Uighur. Mereka terkadang kerap memerintahkan kereta itu putar arah.

Kajian peneliti Universitar Nanking juga memperingatkan bahwa kebijakan China di Xinjiang mungkin terlalu ekstrem.

Dokumen itu, misalnya, menyatakan bahwa jumlah orang yang ditempatkan di kamp pendidikan ulang jauh melebihi orang-orang yang diduga terkait dengan ekstremisme.

"Seluruh penduduk Uighur tidak boleh dianggap sebagai perusuh," demikian bunyi kajian tersebut.

Pabrik milik perusahaan Tekstil Huafu berada di pinggiran kawasan industri di kota Huaibei, di Provinsi Anhui, China wilayah timur. Dalam video yang dilihat BBC, Buzaynap dikirim ke pabrik ini.

Ketika BBC berkunjung ke sana, ada asrama khusus Uighur berlantai lima yang terpisah dari bangunan pabrik. Terdapat sedikit tanda bahwa tempat itu dihuni, antara lain sepasang sepatu di dekat jendela yang terbuka.

Di gerbang, penjaga keamanan mengklaim bahwa pekerja Uighur telah kembali ke rumah. Mereka menyebut kepulangan itu disebabkan pengetatan mobilitas di China selama pandemi Covid-19.

Sementara dalam sebuah pernyataan, pemilik pabrik Huafu menyatakan, "perusahaan saat ini tidak mempekerjakan pekerja Xinjiang."

BBC menemukan sarung bantal di situs jual-beli Amazon Inggris, yang dibuat dengan benang produksi Huafu. Namun mustahil memastikan apakah produk itu berkaitan dengan pabrik yang kami kunjungi atau pabrik milik perusahaan lainnya di China.

Amazon mengatakan kepada BBC, mereka tidak memberi toleransi pada produk yang dihasilkan dari sistem kerja paksa. Jika menemukan produk yang tidak memenuhi standar rantai pasokan, Amazon menyatakan akan menghapusnya dari situs penjualan.

BBC dan sekelompok jurnalis internasional yang berbasis di China saling bekerja sama untuk mengunjungi enam pabrik.

Keterangan gambar,

Gerbang masuk menuju pabrik Dongguan Luzhou Shoes factory di Guangzhou.

Di pabrik sepatu Luzhou Dongguan di Provinsi Guangzhou, seorang pekerja berkata bahwa buruh Uighur menggunakan asrama dan kantin khusus.

Menurut keterangan warga lokal, pabrik itu memproduksi sepatu untuk Skechers, perusahaan asal AS.

Pabrik itu sebelumnya sudah dikaitkan dengan Skechers. Sebuah video yang belum diverifikasi beredar di media sosial, menunjukkan pekerja asal Uighur membuat produk Skechers.

Video itu juga mengaitkan pabrik tersebut ke daftar pelaku bisnis online di China.

Dalam sebuah pernyataan, Skechers menyatakan tidak menoleransi kerja paksa. Namun Skechers tidak menjawab pertanyaan tentang apakah mereka menjadikan Dongguan Luzhou sebagai pemasok.

Adapun Dongguan Luzhou tidak menanggapi permintaan wawancara BBC.

Hasil wawancara yang terekam menunjukkan, para pekerja Uighur bebas meninggalkan pabrik selama waktu senggang mereka. Akan tetapi, aturannya berbeda-beda di sejumlah pabrik lain.

Setidaknya dalam dua peristiwa, pers diberi tahu tentang beberapa pembatasan terhadap pekerja Uighur.

Di sebuah pabrik di kota Wuhan, seorang karyawan yang beretnis Han berkata kepada BBC bahwa sekitar 200 koleganya yang berlatar belakang Uighur tidak diizinkan keluar sama sekali.

Keterangan gambar,

Sebuah asrama di pabrik Dongguan Luzhou Shoes.

Tiga bulan setelah Buzaynap terlihat meninggalkan desanya untuk memulai pelatihan pendidikan politik, kru televisi pemerintah China kembali menemuinya, kali ini di Perusahaan Tekstil Huafu di Anh

Tema asimilasi, sekali lagi, penting dalam pemberitaan.

Dalam satu adegan, Buzaynap hampir menangis saat dimarahi karena kesalahannya. Tapi akhirnya, narasi video memaparkan bahwa sebuah transformasi sedang terjadi.

"Gadis pemalu yang enggan berbicara dan menundukkan kepalanya mendulang pengaruh di tempat kerja," begitu kami diberi tahu.

"Gaya hidup dan pikirannya berubah."

Produser: Kathy Long