Pejabat Cina wajib laporkan kekayaan

yuan
Image caption Para pejabat yang tidak melaporkan kekayaan bisa dipecat

Cina memberlakukan undang-undang baru yang mewajibkan pegawai pemerintah melaporkan investasi, pendapatan, dan aset mereka.

Berbagai laporan di media pemerintah juga menyebutkan rincian kekayaan anggota keluarga juga harus dilaporkan.

Para pengamat mengatakan peraturan baru ditujukan untuk mencegah pegawai atau pejabat pemerintah memakai nama orang lain untuk menyembunyikan kekayaan.

Presiden Cina pernah mengatakan memerangi korupsi adalah persoalan hidup dan mati bagi Partai Komunis.

Peraturan tersebut mulai berlaku hari Minggu (11/7) dan merupakan pengembangan atas undang-undang lama yang disahkan pada 2006.

Data kekayaan yang harus dilaporkan oleh para pegawai pemerintah sekarang jauh lebih besar.

Masih marak

Namun, harian China Daily mengatakan peraturan baru ini tidak mewajibkan data kekayaan para pejabat diumumkan kepada masyarakat.

Koran milik pemerintah ini juga melaporkan mereka yang tidak melaporkan kekayaan atau memasukkan data palsu akan menerima sanksi atau dipecat.

Dalam undang-undang lama, sanksi maksimal adalah pemberian peringatan.

Undang-undang antikorupsi yang baru berlaku untuk pegawai tingkat menengah hingga para pejabat senior di jajaran Partai Komunis.

Para pejabat di lingkungan BUMN juga harus tunduk pada undang-undang ini.

Wartawan BBC di Bejing Damian Grammaticas mengatakan tingkat korupsi di kalangan pejabat pemerintah masih tinggi meski upaya pemberantasan atas tindak pidana ini meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi ini membuat prihatin para pemimpin Cina, yang khawatir kemarahan rakyat atas para pejabat yang korup akan mengurangi dukungan terhadap Partai Komunis.