Majelis rendah Prancis larang cadar

Burka
Image caption Burka dilarang di Prancis, jilbab (kiri) tidak

Majelis rendah parlemen Prancis dengan mutlak meloloskan rancangan undang-undang (RUU) tentang larangan memakai penutup muka di tempat umum.

Dari 557 kursi di majlis rendah, 335 menyetujui, satu menolak dan sisanya abstain.

Keputusan untuk melarang penggunaan penutup muka dari yang namanya cadar, burka maupun niqab ini akan dibawa ke Senat untuk dijadikan undang undang.

Larangan ini mendapat dukungan kuat di kalangan warga Prancis walau pengritiknya mengatakan hanya sedikit sekali warga Muslim Prancis yang mengenakan penutup muka.

Pengamat masalah sosial Prancis yang bekerja di Centre National de la Recherche Scientifique (semacam lembaga ilmu pengetahuan) Prancis Dr Francois Raillon mengatakan kepada BBC bahwa keputusan ini dibayang-bayangi oleh banyaknya anggota partai oposisi utama, Partai Sosialis, yang abstain.

Media playback tidak ada di perangkat Anda

''Partai Sosialis menganggap ada persoalan yang lebih mendesak untuk dibahas ketimbang masalah niqab ini, yaitu persoalan pensiun yang menyangkut hajat hidup orang banyak,'' kata Raillon.

''Pemerintah di mata partai oposisi memperalat isu niqab untuk mendekati kalangan ekstrim kanan.''

Segi jender

Pemerintah Prancis sejak lama mengatakan bahwa penutup muka tidak bisa diterima karena alasan sosial dan keamanan. Dari sisi sosial, pemerintah berpendapat pemakaian cadar membuat kesan bahwa warga yang memakainya tidak menghormati nilai-nilai sekuler Prancis.

Sementara pengamat masalah Islam di Centre National de la Recherche Scientifique Dr Andre Feilllard, masyarakat luas Prancis mempersoalkan cadar dari segi jender.

"Dari sudut pandang masyarakat Prancis sendiri, saya kira itu lebih banyak dari segi hak perempuan untuk tidak memakai jilbab," kata Feillard menambahkan.

Dia mengingatkan bahwa sentimen masyarakat Prancis, khusus kaum wanita, terhadap perjuangan jender memang sangat kuat mengingat bahwa banyak hak-hak dasar wanita baru bisa diperoleh dalam waktu yang boleh disebut "belum lama".

"Hak untuk memilih saja baru diberikan kepada perempuan di Prancis pada tahun 1945," ujar Feillard.

Pada awal bulan Mei 2010, parlemen mengesahkan resolusi yang tidak mengikat, yang menyebutkan bahwa cadar merupakan bentuk pelecehan nilai-nilai kehormatan dan kesetaraan yang dianut negara itu.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Prancis untuk melarang pemakaian cadar sekarang ini sudah lebih dulu bertiup di berbagai negara Eropa, termasuk Belgia, Belanda dan Spanyol.

Belgia sudah melarang cadar di tempat-tempat umum. Tetapi sebelumnya, pada tahun 2004, Prancis mengeluarkan peraturan yang melarang pemakaian simbol-simbol agama di sekolah dasar dan sekeloha menengah negeri.

Di Belanda, imbauan pelarangan cadar terdengar semakin keras akhir-akhir ini. Sementara di Spanyol, langkah keras kelihatannya masih belum terlihat.

Berita terkait