Australia-Timor Leste rundingkan imigran

Pengungsi Sri Lanka
Image caption Banyak pengungsi Sri Lanka dan Afghanistan tertangkap dalam perjalanan ke Australia.

Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith hari ini tiba di ibukota Timor Leste, Dili untuk melakukan perundingan soal rencana pusat pemrosesan pengungsi regional, walaupun beberapa hari lalu parlemen Timor Leste sudah menolak rencana Australia tersebut.

Penasehat Perdana Menteri Timor Leste untuk bidang komunikasi, Antonio Ramos mengatakan kepada BBC Indonesia bahwa Stephen Smith bertemu dengan staf Menlu karena Menteri Luar Negeri Zacarias Costa masih berada di luar negeri.

Walaupun parlemen sudah menolak rencana yang diusulkan pemerintah Australia ini, pemerintah menurut Antonio Ramos masih membuka peluang untuk membicarakan hal ini dengan Australia.

"Kita dari pihak pemerintah sedang menunggu hasil studi tim teknis, sejauh mana itu akan membawa dampak yang positif bagi Timor Leste kalau menerima usulan itu. Sementara masih menunggu itu, pemerintah Timor Leste belum memberikan satu jawaban yang pasti," tegas Ramos mengenai posisi pemerintah saat ini.

Ketika ditanya apakah pemerintah masih mungkin bisa mengubah sikap parlemen mengingat parlemen sudah memutuskan untuk menolak rencana ini, Antonio Ramos menegaskan persetujuan kerjasama apapun dengan luar negeri harus mendapat persetujuan parlemen dan parlemen sudah menunjukkan posisinya dalam masalah ini.

Sikap Indonesia

Media playback tidak ada di perangkat Anda

Ramos juga menegaskan bahwa pemerintah Timor Leste tentu akan mempertimbangkan usulan ini dalam konteks regional, karena Timor Leste tidak bisa mengabaikan hasil pembicaraan Australia dengan pemerintah Indonesia mengenai hal ini.

"Sedangkan negara-negara di ASEAN itu semua menolak usulan ini. Lalu kenapa sekarang Australia mengusulkan hal itu kepada Timor Leste. Kita juga pertanyakan.

"Australia kan punya wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan kita. Maka ini bukan keputusan yang bisa kita ambil begitu saja, kita harus konsultasi dengan semua pihak dululah," tegas Ramos.

Sentimen yang sama juga diutarakan oleh wakil perdana menteri Timor Leste, Mario Viegas Carrascalao yang mengatakan Timor Leste adalah negara kecil yang sangat tergantung pada bantuan internasional, sudah punya begitu banyak persoalan sendiri sehingga tidak mungkin diharapkan harus membantu menyelesaikan masalah Australia juga.

"Timor Leste bukan negara koloni negara lain. Kami punya kedaulatan dan rakyat kami punya hak untuk memutuskan sendiri apa yang mereka inginkan," kata Carascalao kepada kantor berita AFP.

Menlu Australia, Stephen Smith dijadwalkan akan merundingkan masalah ini dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa di Jakarta besok.

Indonesia sendiri sudah mengatakan khawatir pendirian pusat itu akan membuat lebih banyak pengungsi yang memasuki wilayah perairan Indonesia.

Australia ingin mencegah para pencari suaka, yang kebanyakan berasal dari Sri Lanka dan Afghanistan, berlayar ke Australia.

Kebanyakan dari mereka ditangkap di wilayah perairan Indonesia, dan pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Timor Leste dan wilayah Timor Barat milik Indonesia berbagi garis perbatasan yang rentan.

Isu domestik

Media playback tidak ada di perangkat Anda

Rencana tentang pusat pencari suaka Australia di Timor Leste ini diungkapkan Perdana Menteri Julia Gillard tak lama setelah meraih kekuasaan pekan ketiga Juni.

Dan kebijakan itu diduga berkaitan dengan pemilu Australia yang rencananya akan berlangsung dalam dua tiga bulan lagi walau tanggalnya belum diputuskan, seperti dituturkan Dr. Greg Fealy dari Australia National University, ANU, di Canberra.

"Salah satu isu yang mungkin bisa sangat menggoyang pemerintah adalah isu boat people, atau pengungsi yang mendatangi Australia dengan naik kapal."

Pemerintah kemudian melihat pembentukan pusat pencari suaka di Timor Leste sebagai sebuah pemecahan regional untuk menetralisir isu ini bagi masyarakat Australia yang tidak mendukung pendatang gelap.

Menurut Dr. Fealy pada satu sisi ada ketakutan beban ekonomi di kalangan negara bagian yang menerima kelompok imigran baru ini, seperti di wilayah Western Australia maupun Northern Teritory, namun sepertinya ada kekhawatiran yang dibesar-besarkan.

"Tapi sebenarnya sudah banyak data bahwa kebanyakan ilegal datang naik pesawat dari Eropa atau dari Ameirka Utara, bukan naik kapal dari Afghansitan atau sebagainya. Ini hanya di bawah 10%."

"Jadi kalau masyarakat mempunyai perspektif yang seimbang dalam masalah ini, sebenarnya tidak perlu dibesarkan," tambahnya.

Bisa memukul balik

Dengan diangkatnya isu ini menjelang pemilihan umum, ada juga kemungkinan menjadi boomerang, atau memukul balik

Awal Juli, Perdana Menteri Julia Gillard serta pimpinan kubu oposisi masing-masing mengumumkan kebijakan suaka baru.

Saat itu Gillard mengatakan negosiasi tengah berlangsung dengan pemerintah Timor Leste terkait dibangunnya sebuah pusat pemrosesan pencari suaka di kawasan.

Dr. Fealy berpendapat pengumuman tentang negosiasi itu terburu-buru.

"Sangat bisa menjadi boomerang dan cukup jelas pemerintah terlalu buru-buru tentang kemungkinan pengungsi bisa dipindahkan ke Timor Leste. Itu terburu-buru."

"Oleh karena itu menjadi riskan dan sudah menjadi boomerang bagi Gillard karena banyak kecaman di media atas kebijakan tersebut."

Kebijakan mendirikan pusat pencari suaka di Timor Leste ini sebenarnya bisa dilihat sebagai kebijakan jalan tengah dengan menemukan solusi yang bersifat regional dan pada saat bersamaan tetap memberi perhatian pada pendatang gelap yang datang dengan menggunakan perahu.

"Jalan kiri dulu sudah diambil oleh pemerintah John Howard yang mengirim pengungsi ke tempat jauh, seperti Pulau Nauru di tengah Samudra Pasifik. Dengan membikin kam di Timor Leste, pemerintah Australia bisa menjualnya sebagai regional solution dan dari segi humanitarian lebih baik dari pemerintah yang dulu."

Berita terkait