Krisis kesehatan di Korea Utara

Korea Utara
Image caption Seorang bayi diberi bubur bervitamin tinggi untuk pulihkan kesehatan

Amnesty International memperingatkan bahwa Korea Utara gagal menyediakan layanan kesehatan mendasar bagi rakyat.

Penyelidikan yang dilakukan oleh kelompok hak asasi manusia ini hampir tidak menemukan rumah sakit yang berfungsi, kebersihan yang buruk dan epidemi yang diperburuk oleh masalah kurang gizi yang luas terjadi.

Laporan ini mengutip para pekerja kesehatan dan warga Korea Utara yang mengatakan banyak warga terlalu miskin untuk mendapat perawatan kesehatan.

Data Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memperlihatkan bahwa Pyongyang mengalokasikan dana kurang dari US$1 per orang per tahun untuk layanan kesehatan.

Laporan Amnesty yang berjudul The Crumbling State of Health Care in North Korea ini dibuat berdasarkan wawancara dengan lebih dari 40 orang warga Korea Utara yang meninggalkan negara mereka antara tahun 2004-2009.

Para pekerja kesehatan yang bekerja dengan warga Korea Selatan juga dimintai pendapat.

Kelaparan

Pyongyang mengatakan menyediakan layanan kesehatan gratis bagi rakyat, namun para saksi mengatakan kepada Amnesty bahwa mereka harus membayar semua layanan kesehatan dalam 20 tahun terakhir.

"Jika anda tidak punya uang, anda pasti meninggal," ujar seorang warga Korea Utara yang meninggalkan negaranya tahun 2008.

Seorang warga lain mengatakan bahwa rumah sakit di Korea Utara tidak punya obat dan jika seseorang perlu diobati, mereka harus pergi ke pasar dan membeli obat yang dibutuhkan oleh dokter.

Amnesty memperingatkan bahwa aspek kebersihan yang buruk di fasilitas kesehatan dan kekurangan obat mengancam jiwa banyak rakyat Korea Utara dimana mereka terbiasa menukar rokok, makanan dan alkohol untuk mendapat pengobatan kesehatan.

Seorang warga Korea Utara berusia 56 tahun mengatakan kepada Amnesty bahwa usus buntunya dioperasi tanpa bantuan obat bius.

"Operasi berjalan sekitar satu jam 10 menit. Saya berteriak kesakitan -saya pikir saya akan meninggal.

"Mereka mengikat tangan dan kaki saya agar saya tidak bergerak."

Korea Utara menghadapi masalah kekurangan pangan setelah bencana kelaparan tahun 1990an yang menewaskan hingga satu juta orang dan hingga kini negara itu masih bergantung pada bantuan internasional.

Evaluasi kembali mata uang yang sembarangan pada tahun 2009 membuat harga beras naik hampir dua kali lipat dalam semalam, dan salah satu organisasi non pemerintah mengutip laporan bahwa ribuan orang mati kelaparan pada bulan Januari dan Februari tahun ini di satu propinsi.

Amnesty melaporkan bahwa Korea Selatan masih memerangi epidemi TBC, yang diperparah dengan masalah kurang gizi.

"Warga Korea Utara sangat membutuhkan obat dan bantuan pangan," ujar wakil direktur Asia Pasifik Amnesty, Catherine Baber.

"Sangat penting bantuan bagi Korea Utara tidak digunakan sebagai ajang sepakbola politik oleh negara pemberi bantuan."

Korea Utara sendiri terisolasi secara politik -negara itu menarik diri dari meja perundingan soal program nuklirnya yang kontroversial.

Sanksi PBB tahun lalu ditingkatkan setelah Pyongyang melakukan uji coba nuklir dan rudal.

Korea Utara juga menghentikan seluruh hubungan dengan Seoul setelah satu kapal perang Korea Selatan diserang pada bulan Maret yang menewaskan 46 tentara.

Penyelidik internasional mengatakan kapal perang itu tenggelam karena torpedo Korea Utara, namun Pyongyang membantah tuduhan ini.

Berita terkait