Pemisahan diri Kosovo legal

Image caption Pemerintah Kosovo mengatakan kemerdekaan tidak bisa dibatalkan

Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan bahwa pemisahan diri Kosovo dari Serbia pada tahun 2008 tidak melanggar hukum internasional.

Putusan yang tidak mengikat itu membuka jalan bagi Kosovo untuk mendapatkan pengakuan internasional yang lebih besar terhadap kemerdekaannya.

Ketika membaca putusannya, Ketua Mahkamah Internasional Hisashi Owada menyatakan bahwa hukum internasional tidak "melarang deklarasi kemerdekaan".

Kosovo memicu perdebatan sengit di seluruh dunia ketika daerah itu memisahkan diri secara sepihak dari Serbia pada tahun 2008.

Komandan pasukan penjaga perdamaian pimpinan NATO mengatakan anggotanya yang berjumlah 10.000 siap bila ada aksi kekerasan yang dipicu oleh putusan tersebut.

"Di lapangan kami tidak melihat indikasi mengenai kekhawatiran itu atau mengenai ancaman yang akan terjadi," kata Jenderal Jerman Markus Bentler dari pasukan Perlindungan Kosovo, K-for.

Pasukan Serbia diusir dari Kosovo tahun 1999 setelah operasi pengeboman oleh NATO yang bertujuan menghentikan penindasan terhadap masyarakat etnik Albania di Kosovo, yang membentuk 90% dari seluruh penduduk Kosovo.

PBB kemudian mengambil alih pemerintahan di Kosovo sampai bulan Februari 2008, ketika parlemen negara itu memilih untuk mendeklarasikan kemerdekaan.

Sebagian besar negara di dunia tidak mengakui Kosovo sebagai negara independen, tetapi negara-negara itu diperkirakan akan mengakui kedaulatan Kosovo bila Mahkamah Internasional memutuskan pemisahan diri itu sah.

Berita terkait