Pakta bom tandan mulai berlaku

Bom tandan
Image caption Negara dengan kekuatan militer besar tidak mau bom tandan dilarang

Satu perjanjian internasional mengenai bom tandan (cluster bomb) mulai berlaku hari Minggu (01/08), yang melarang penggunaannya sebagai senjata.

Bom tandan meledak dan menyebarkan bom-bom kecil ke kawasan yang luas.

Para pengiat mengatakan banyak bom tandan itu yang tidak meledak dan tergeletak begitu saja selama bertahun-tahun, sehingga membahayakan warga sipil setelah lama perang berakhir.

Lebih seratus negara menandatangani Konvensi Munisi Tandan (Convention on Cluster Munitons) di luar kerangka PBB, tetapi sejumlah negara dengan kekuatan militer besar --termasuk AS, Rusia, Pakistan dan Israel-- menolak untuk ikut dengan menegaskan bahwa senjata itu sah digunakan oleh militer.

Pemberlakuan pakta ini dilihat sebagai kemenangan bagi badan-badan bantuan dan LSM yang berjuang keras agar bom itu dilarang walaupun masalah ini gagal mendapatkan dukungan di dalam PBB.

Munisi tandan yang dilarang itu mencakup bom, roket atau peluru meriam yang meledak dan menyebarkan bom-bom kecil di kawasan yang luas.

Kegagalan PBB

Perundingan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melarang senjata tandan terhenti beberapa tahun lalu, di tengah perselisihan antara negara-negara anggota mengenai apakah senjata itu harus dilarang sama sekali, dan kalau demikian halnya apa-apa saja persyaratannya.

Ini menyebabkan sejumlah negara anggota secara individu, organisasi-organisasi peduli korban, dan badan-badan bantuan terus mengusahakan pelarangan di luar kerangka PBB.

Image caption Banyak bom tandan tidak meledak, membahayakan penduduk sipil

Dalam waktu yang sangat singkat mereka berhasil mencapai tujuan itu.

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, menyambut baik larangan bom tandan, walaupun PBB sendiri tidak bisa mengambil langkah ini.

Kernyataan bahwa AS, Cina dan Rusia tidak mensahkan konvensi itu merupakan pertanda bahwa proses pelucutan senjata PBB sendiri terhenti dalam waktu yang sangat lama.

Ini termasuk pencegahan penyebarluasan bahan nuklir, pemeriksaaan senjata kimia dan biologi.

Banyak pihak melihat PBB tidak mampu menangani masalah ini.

Berita terkait