Demonstrasi di Bahrain masuki hari ketiga

Protes di Bahrain Hak atas foto AFP
Image caption Para demonstran menuntut reformasi pemerintahan di negara monarki Bahrain

Ribuan orang menggelar demonstrasi anti pemerintah di ibukota Bahrain. Jumlah orang yang melakukan protes semakin bertambah di hari ketiga ini.

Sebagian besar pemrotes memilih menginap di Lapangan Mutiara Manama.

Para pemrotes menuntut reformasi politik di negara di kawasan Timur Tengah itu.

Sebagian dari demonstran kembali bekerja, setelah libur nasional untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Selasa (15/2) lalu.

Tetapi Koresponden BBC menyebutkan peristiwa itu merupakan momentum bagi para pemrotes.

Protes terhadap pemerintah di Bahrain, merupakan bagian dari gelombang demonstrasi yang terjadi di negara-negara Timur Tengah beberapa waktu terakhir ini. Pemerintah kerajaan sunni berkuasa sejak abad ke 18, di negara yang mayoritas penduduknya menganut syiah ini.

Para demonstran menuntut, pembebasan tahanan politik, pembukaan lapangan kerja dan penyediaan perumahan.

Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan perwakilan rakyat dan memberdayakan parlemen, meminta konstitusi baru, dan perombakan kabinet yang tidak melibatkan Perdana Menteri Sheikh Khalifa Bin Salman Al Khalifa yang telah berkuasa selama 40 tahun.

Pasukan keamanan telah ditarik mundur untuk menurunkan suhu politik setelah peristiwa bentrok dengan massa demonstran, yang mengakibatkan dua orang tewas dan puluhan terluka.

Lebih dari 1.000 orang hadir pada pemakaman korban tewas dalam peristiwa bentrokan di Manama, Rabu (16/2).

Dalam suasana berkabung itu, mereka menyanyikan lagu untuk menggantikan pemerintah.

Sementara itu, pejabat polisi dilaporkan ditangkap menyusul tewasnya dua demonstran.

Menteri dalam negeri menyatakan penyesalan atas kematian dua orang pemrotes, dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

Selasa (15/2) lalu, Raja Bahrain Sheikh Hamad bin Issa Al Khalifa, menyampaikan penyesalan atas tewasnya dua orang demonstran melalui televisi. Dia mengatakan akan melanjutkan reformasi yang telah dimulai sejak 2002 lalu.

Boikot oposisi

Sejak merdeka dari Inggris pada 1971, ketegangan antara elit Sunni dan penganut Syiah menimbulkan kerusuhan. Kelompik Syiah menyatakan mereka dipinggirkan, mendapat ketidakadilan hukum dan ditekan.

Konflik berkurang pada 1999, ketika Sheikh Hamad menjadi pangeran. Dia membebaskan tahanan politik dan mengijinkan pelarian politik yang berada di pengasingan untuk kembali ke Bahrain dan menghapus aturan yang membolehkan pemerintah untuk menahan seseorang tanpa pengadilan selama tiga tahun.

Dia juga memulai proses demokrasi. Pada tahun 2001, para pemilih menyetujui piagam aksi nasional yang akan membuat Bahrain beralih ke konstitusi monarki. Pada tahun berikutnya, Sheikh Hamad menyatakan diri sebagai raja dan mengeluarkan dekrit yang membentuk majelis nasional.

Meski, partai politik dilarang dilarang, tetapi kelompok politik bebas beraktivitas.

Tahun 2002 lalu, pemilu di gelar tetapi kelompok oposisi memboikot karena Dewan Shura diberikan wewenang yang sama dengan parlemen.

Bahrain merupakan sekutu penting AS, dan memiliki pangkalan militer AS.

AS memperhatikan masalah kekerasan yang terjadi disana dan meminta agar diambil langkah untuk mencegah berulangnya peristiwa kekerasan.

Berita terkait