Mesir jamin tidak akan merazia LSM lagi

egypt raid Hak atas foto AP
Image caption Kantor LSM di Mesir dirazia dan sejumlah dokumen dan komputer disita.

Mesir menjamin Amerika Serikat bahwa mereka akan menghentikan razia atas sejumlah kantor lembaga sosial masyarakat, LSM.

Pejabat Mesir menyatakan sejumlah barang yang disita akan dikembalikan ke sejumlah organisasi non pemerintah tersebut, yang dua diantaranya berasal dari AS.

Menteri Pertahanan AS Leon Panetta sebelumnya berbicara dengan pejabat militer Mesir terkait isu razia LSM di negara tersebut.

Mesir merazia kantor 17 LSM di Kairo, pada Kamis (29/12/2011), setelah sejumlah LSM tersebut mengkritik anggaran asing.

Komisi militer yang berkuasa di Mesir berulang kali menyatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak asing yang turut campur di urusan dalam negeri.

Tetapi AS memberi reaksi keras atas kebijakan tersebut, mengutuknya dan menyebutnya sebagai serangan atas nilai demokrasi dan mengancam akan mengkaji bantuan militer tahunan sebesar US$1,3 miliar ke Kairo jika insiden serupa berlanjut.

Operasi normal

Jumat, Panetta dan dubes AS untuk Inggris, Anne Patterson, berbicara dengan sejumlah pejabat tinggi Mesir termasuk Panglima Mohamed Tantawi.

''Dubes telah meminta dan menerima jaminan dari pemimpin Mesir bahwa razia akan berhenti dan barang sitaan akan dikembalikan secepatnya,'' kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Victoria Nuland, dalam sebuah komentar di surat elektronik.

Dia juga menjelaskan bahwa semua LSM asing, termasuk yang didukung pemerintah AS, bisa kembali beroperasi secara normal secepatnya dalam mendukung transisi demokrasi yang berlangsung di Mesir.

David Kramer, direktur lembaga pemerhati HAM AS, Freedom House, kepada BBC mengatakan, meski jaminan telah diberikan tetapi hal itu dianggap tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.

Kramer, yang kantornya turut di razia mengatakan sejumlah barang miliknya belum dikembalikan.

Razia Kamis merupakan bagian dari pemeriksaan Mesir atas tuduhan pendanaan ilegal dari luar negeri.

Bukti menyebutkan sejumlah LSM melanggar hukum Mesir, termasuk tidak memiliki ijin, kata seorang jaksa.

Tetapi pengamat menilai tindakan tersebut sebagai bagian dari perluasan kebijakan dari komisi militer yang berkuasa untuk membungkam para pembangkang setelah didera beragam kritik pelanggaran HAM selama berbulan-bulan.

Komisi Tinggi Pasukan Bersenjata (SCAF) memimpin Mesir sejak mantan Presiden Hosni Mubarak digulingkan Februari silam.

Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, pemerintahan militer juga menghadapi berbagai macam protes, disaat para aktifis mempertanyakan komitmen mereka atas reformasi demokrasi.

Berita terkait