Pemerintah India 'gagal' atasi serangan air keras

Perempuan
Image caption Serangan air keras di India diperkirakan mencapai 1.000 kasus setiap tahun.

Mahkamah Agung India mengecam keras pemerintah karena dianggap gagal mengatasi serangan air keras kepada perempuan.

Mereka berpendapat pemerintah gagal menyusun sebuah kebijakan yang setidaknya akan bisa mengurangi serangan.

Majelis hakim mengatakan pemerintah antara lain seharusnya mengeluarkan peraturan tentang pembatasan penjualan air yang digunakan untuk serangan tersebut.

Ditambahkan bahwa mereka akan mengeluarkan keputusan yang mengikat pemerintah jika dalam waktu sepekan tidak menyiapkan skema dalam mencegah serangan dan memberi perlindungan kepada para korban.

Serangan air keras sering terjadi di kawasan Asia Selatan dan di India saja diperkirakan terjadi sekitar 1.000 serangan setiap tahun.

Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan juga merupakan negara-negara yang memiliki angka yang tinggi dalam serangan air keras atas perempuan.

Sebagian besar korban adalah perempuan dan para pegiat mengatakan alasannya beragam, antara lain karena perempuan menolak cinta seorang pria maupun majikan yang menjadi sasaran kemarahan pekerjanya.

Undang-undang baru

Image caption Sebagian besar korban serangan air keras di India adalah perempuan.

Seruan untuk membatasi penjualan bahan cair kimia -yang sering digunakan dalam serangan- sudah lama diungkapkan kelompok pegiat perempuan.

Pembatasan itu diharapkan merupakan salah satu tindak lanjut dari undang-undang baru di India yang diterapkan tahun ini untuk menghadapi kekerasan atas perempuan.

Undang-undang baru memberikan ancaman hukuman yang lebih berat terhadap pelaku kekerasan atas perempuan, termasuk hukuman mati maupun hukuman penjara sampai 10 tahun atas penyerang air keras.

Namun pihak pegiat juga menginginkan agar diambil langkah-langkah pencegahan dan bukan hanya sanksi hukum semata.

Bulan Desember tahun lalu, India digemparkan dengan kasus pemerkosaan beramai-ramai atas seorang mahasiswi yang memicu aksi unjuk rasa massal dan menekan pemerintah untuk menerapkan undang-undang yang memberikan perlindungan kepada perempuan.

Mahasiswi yang tidak disebutkan namanya itu sempat dirawat di Singapura namun akhirnya meninggal dunia.

Berita terkait