Pemerintahan bersama Afghanistan disepakati

Hak atas foto Reuters
Image caption Kesepakatan itu mengakhiri sengketa pilpres Afghanistan antara Abdullah (kiri) dan Ghani (kanan).

Ditandai sebuah upacara di Kabul, para pihak yang berseteru dalam pemilihan presiden Afghanistan menyepakati pembentukan pemerintahan bersama.

Penandatanganan kesepakatan terjadi setelah sengketa berbulan-bulan menyangkut hasil pemilihan presiden bulan April dan Juni.

Dalam kesepakatan itu, Ashraf Ghani akan menjadi presiden, sedangkan Abdullah Abdullah yang menempati posisi kedua saat pilpres, diproyeksikan untuk menjadi kepala eksekutif dengan kekuasaan setara perdana menteri.

Komisi Pemilihan kemudian secara resmi menyatakan Ahraf Ghani sebagai pemenang pilpres yang pengitungan suaranya penuh sengketa.

"Komite Pemilu Independen menyatakan Ashraf Ghani sebagai presiden dan dengan ini juga berarti berakhirnya seluruh proses pemilu," demikian Ketua Komisi, Ahmad Yousaf Nuristani, tanpa menyebut lagi jumlah suara yang diperoleh masing-masing kandidat.

Dipuji AS

Hak atas foto AP
Image caption KRakyat Afghan mengikuti penandatangan itu lewat siaran langsung televisi.

Kedua calon saling menuduh pihal lain melakukan kecurangan, dan bulan-bulan sengketa dan ketidakpastian merusak ekonomi dan memperburuk keamanan Afghanistan.

Ashraf Ghani dan Abdullah menandatangani kesepakatan dalam suatu acara di kompleks istana presiden di Kabul dan disiarkan langsung televisi. Mereka berdiri dan berpelukan satu sama lain.

Presiden Afghan yang akan selesai masa jabatannya, Hamid Karzai, mengucapkan selamat kepada keduanya, dan menyebut kesepakatan itu "untuk kemajuan dan pembangunan negeri ini."

Amerika Serikat memuji kesepakatan sebagai peluang penting untuk persatuan Afghanistan.

Kesepakatan pembagian kekuasaan yang ditengahi Menlu AS, John Kerry, dicapai sesudah penghitungan ulang yang pelik terhadap seluruh delapan juta kertas suara.

Berita terkait