Laut Cina Selatan: warga Filipina berunjuk rasa di pulau sengketa

Pulau Pagasa Hak atas foto BBC News
Image caption Pulau Pagasa di Laut Cina Selatan dikuasai oleh Filipina.

Sekitar 50 warga Filipina mendarat di pulau terpencil dalam teritori sengketa Laut Cina Selatan untuk berunjuk rasa.

Berdasarkan informasi dari pemerintah Filipina, rombongan itu tiba di pulau Pagasa pada Sabtu (26/12). Mereka mengatakan akan tinggal di sana selama tiga hari.

Para pengunjuk rasa, yang kebanyakan terdiri dari mahasiswa, menyatakan bermaksud menyoroti pelanggaran batas yang dilakukan Cina di zona ekonomi eksklusif Filipina.

Selain Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam juga mengklaim wilayah perairan yang disengketakan itu.

Rombongan pengunjuk rasa diperkirakan beranjak dari pulau pada Senin (28/12).

Hak atas foto AFP
Image caption Aktivis di Filipina mengadakan protes di luar kantor konsulat Cina di Manila atas pembangunan Cina di Laut Cina Selatan.

Ketegangan di Laut Cina Selatan semakin menguat selama satu tahun belakangan ini, didorong oleh langkah agresif Cina, yang membangun pulau buatan dan melakukan patroli laut.

Wilayah itu juga telah dilintasi pesawat Amerika Serikat dan Australia, yang menjalankan kebebasan navigasi.

Rombongan warga Filipina, yang dipimpin seorang mantan komandan angkatan laut, menamakan diri Kalayaan Atin Ito (Kalayaan Milik Kami). Mereka menggambarkan perjalanan mereka sebagai pelayaran "patriotik" dan simbol perlawanan terhadap Cina.

Pemerintah Filipina menyatakan bahwa mereka memahami niat rombongan tersebut, namun tidak menyetujui perjalanan mereka dengan alasan keselamatan dan keamanan - para pengunjuk rasa berlayar sejauh 500km menuju Pagasa.

Pemerintah Filipina menantang Beijing sebelum adanya pengadilan arbitrase di Den Haag, Belanda.

Mereka mengatakan, garis batas yang digunakan Cina untuk meliputi klaim teritorialnya adalah pelanggaran hukum di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang telah ditandatangani kedua negara.

Namun Cina memboikot proses hukum tersebut. Mereka bersikeras bahwa penyelenggara tidak punya otoritas untuk memberikan putusan dalam kasus ini.

Berita terkait