Pengadilan Malaysia putuskan larangan kaus kuning tidak masuk akal

Malaysia Hak atas foto AP
Image caption Pemerintah Malaysia menyatakan kaus kuning sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Pengadilan banding Malaysia memutuskan para pejabat bertindak secara tidak masuk akal saat melarang dipakainya kaus oblong kuning yang menjadi simbol protes antipemerintah.

Pakaian tersebut dilarang tahun lalu menjelang berlangsungnya aksi unjuk rasa mendesak Perdana Menteri Najib Razak untuk mengundurkan diri karena skandal keuangan.

Pemerintah Malaysia menyatakan kaus tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Hak atas foto AP
Image caption Pengunjuk rasa duduk di jalan berhadapan dengan polisi dalam aksi di Kuala Lumpur tahun 2011.

Pegiat yang memimpin unjuk rasa tahun lalu, Maria Chin Abdullah, mengatakan keputusan pengadilan menunjukkan para hakim menghormati hak rakyat untuk melancarkan protes.

Pada bulan Agustus 2015, ribuan warga Malaysia menggelar protes di Kuala Lumpur Malaysia, mendesak PM Najib Razak untuk mundur menyusul skandal keuangan.

Mereka menunduh PM Najib menerima US$700 juta atau Rp10 triliun dari 1MDB, lembaga investasi negara yang dibentuknya tahun 2009 untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai pusat keuangan dunia.

PM Najib membantah melakukan kesalahan dan menyebutkan para pemrotes menodai citra Malaysia.

Berita terkait