Militer Thailand biarkan maraknya 'budaya penyiksaan'

Militer Thailand Hak atas foto AFP
Image caption Militer Thailand mengambil alih kekuasaan pada 2014.

Pemerintah militer Thailand membiarkan maraknya 'budaya penyiksaan' sejak mengambil alih kekuasaan pada 2014, kata organisasi hak asasi manusia Amnesty International.

Direktur Amnesty untuk Asia Tenggara dan Pasifik, Rafendi Djamin, mengatakan pemerintah boleh mengatakan bahwa mereka tidak mentolerir penyiksaan, namun 'kenyataannya tidak demikian'.

"Penguasa militer (Thailand) membiarkan maraknya budaya penyiksaan, tidak ada pelaku yang diproses secara hukum, sementara para korban tidak mendapatkan keadilan," kata Rafendi.

Laporan yang disusun Amnesty mencakup 74 kasus dugaan penyiksaan, termasuk di antaranya yang menggunakan metode pemukulan dan waterboarding -teknik interogasi terhadap tahanan dengan cara mengikat tangan dan wajah, kemudian kepalanya ditutup dan dituangkan air- yang diduga dilakukan polisi dan tentara.

Dugaan perlakukan buruk yang dilakukan militer dan polisi termasuk juga menyetrum para tahanan.

Sejak merebut kekuasaan, militer memenjarakan orang-orang yang vokal terhadap pemerintah, menyensor media, dan menumpas gerakan yang dianggap membangkang.

Diancam akan ditahan

Pasal 44 undang-undang dasar sementara yang saat ini berlaku memberi kewenangan bagi pemerintah 'untuk menumpas apa pun yang dinilai mengancam keamanan nasional'.

Hak atas foto AFP
Image caption Konstitusi membolehkan militer 'menumpas' siapa pun yang dianggap mengancam keamanan nasional.

Pasal tersebut juga memberi kewenangan tentara untuk menahan orang-orang hingga tujuh hari tanpa surat pengadilan.

Kantor perdana menteri di Bangkok menolak laporan Amnesty dengan mengatakan mereka sudah melakukan penelusuran atas kasus-kasus yang dimaksud.

"Hasilnya tidak ada indikasi penyiksaan, saya tak melihat indikasi penyiksaan dan rakyat Thailand tak melihat indikasi penyiksaan," kata Jenderal Sansern Kaewkamnerd, juru bicara kantor perdana menteri kepada kantor berita Reuters.

Pemerintah militer belum lama ini membela keputusan mereka mengambil alih kekuasaan di Thailand.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengatakan 'setiap negara melewati masa-masa sulit'.

"Jangan mengatakan bahwa kami melakukan pelanggaran hak asasi, Anda juga melanggar hak-hak orang lain," katanya.

Amnesty berencana menggelar keterangan pers di Bangkok hari Rabu (28/09) untuk memaparkan laporan mereka, namun batal setelah polisi dan para pejabat dari Kementerian Tenaga Kerja mengancam akan menahan para pegiat Amnesty.

Berita terkait