Terbaru  14 Juli 2010 - 16:08 GMT

Perlindungan bagi aktivis

KIRIM PENDAPAT MELALUI

SMS ke nomor +44 77 86 20 00 50

Nomor telepon bebas pulsa 0800 140 1228 (Senin-Jumat pukul 10.00-14.00 WIB)

Email : indonesia@bbc.co.uk

Jangan lupa sertakan nama dan asal kota Anda.

Penganiayaan terhadap peneliti lembaga pemantau korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satya Langkun memicu perdebatan apakah diperlukan undang-undang khusus untuk melindungi para pekerja HAM dan antikorupsi.

Tama dianiaya oleh sejumlah orang tidak dikenal di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada hari Kamis (8/7). Dia harus dirawat di rumah sakit setelah mengalami luka-luka serius.

Tama merupakan aktivis ICW yang pertama kali mengungkap adanya rekening gendut milik perwira tinggi kepolisian. Sebelumnya, kantor majalah Tempo, yang menerbitkan liputan khusus mengenai topik yang sama diserang dengan bom molotov.

Sekeluarnya dari rumah sakit pada hari Selasa, Tama Satya Langkun mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sejumlah aktivis antikorupsi lain dan aktivis HAM yang mengantar Tama juga menyerukan agar ada perlindungan terhadap aktivis anti korupsi dan pejuang HAM melalui sebuah aturan perundangan.

Hubungi kami

* Kolom harus diisi

(Maksimal 500 karakter)

Sejumlah kalangan setuju agar dibuat UU mengenai perlindungan terhadap para pekerja HAM dan aktivis antikorupsi, mengingat adanya risiko ancaman terhadap keselamatan mereka.

"Memang itu merupakan kebutuhan..... Kalau dalam UU perlindungan human rights defender itu kan merujuk kepada konvensi, bahwa seseorang masih bisa mendapat perlindungan meskipun dia sedang tidak berperkara. Di dalam LPSK itu tidak ada bicara tentang pejuang HAM dan itu khusus ketika sudah masuk dalam proses penanganan kasus (pengadilan)," kata anggota DPR Eva Sundari.

Tetapi seusai menjenguk Tama di rumah sakit Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto mengatakan, dia justru menilai perlindungan khusus belum diperlukan.

"Apa dengan membuat produk hukum baru akan menghentikan atau mencegah terulangnya kembali kejadian seperti itu? Yang penting law enforcementnya yang harus ditegakkan," tukas Bibit.

Apa pendapat Anda? Perlukah undang-undang untuk melindungi para pekerja HAM dan aktivis antikorupsi? Apakah menurut anda di era demokrasi ini justru kebebasan berbicara mereka lebih terancam?

Kami menanti pendapat anda melalui formulir di halaman ini atau melalui SMS, email, dan nomor telepon bebas pulsa BBC untuk mengisi acara Ungkapan Pendapat.

BBC navigation

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.