Penggunaan pasal penodaan agama

Protes FPI
Image caption Pasal penodaan agama dianggap sebagai pasal karet yang dapat menjerat kelompok minoritas.

Pasal penodaan agama kembali digunakan untuk menjerat aktivitas kelompok minoritas dengan diadilinya seorang pimpinan kelompok Syiah di Sampang, Madura.

Pasal penodaan agama ini dikenakan kepada Tajul Muluk, pimpinan kelompok Syiah di Sampang, Madura, yang dituntut empat tahun penjara.

Kasus ini bermula dari pembakaran terhadap sejumlah rumah, mushola dan pesantren milik warga Syiah akhir Desember lalu.

Sebelumnya, tuntutan penodaan agama dikenakan kepada kelompok Ahmadiyah.

Ketua Komisi Fatwa MUI, Ma'ruf Amin, mengatakan penodaan agama ini menyangkut penafsiran di luar kesepakatan seluruh ulama dan menyangkut akidah.

"Penodaan agama itu kalau ada yang membuat penafsiran di luar kesepakatan seluruh ulama yang menyimpang dan menyangkut akidah dan bukan masalah fikih yang memang ditoleransi," kata Ma'ruf.

Namun Organisasi Indonesian Conference on Religion and Peace, ICRP, melalui ketuanya Musdah Aulia, menyatakan pengadilan terhadap pemimpin agama Syiah Sampang, Madura menunjukan tidak adanya perlindungan terhadap minoritas.

"Pasal penodaan agama itu terlalu karet dan menjadi alat bagi pemerintah untuk menangkapi mereka yang berbeda dengan pandangan mainstream," kata Musdah.

Apa komentar Anda terkait pasal penodaan agama ini? Apakah pasal seperti ini memang perlu diterapkan?

Tulis komentar Anda di kolom di bawah ini. Pendapat yang kami pilih akan disiarkan di Forum BBC Indonesia, yang kami siarkan setiap Kamis. Komentar kemungkinan kami edit untuk alasan editorial dan durasi.

Ragam komentar

John Kalla Reket, Ruteng, Flores Kapan majunya negeriku cara berpikir orang yang dianggap terpelajar saja sudah sempit. Kalau yg berbau keyakinan cepat sekali gemanya di masyarakat coba pikirkan bagaimana supaya saudara kita tidak cepat terprovokasi. Coba sekolahkan mereka. Buka wawasan mereka tentang NKRI karena negeri ini terdiri diri macam ragam suku dan kebudayaan serta kepercayaan.

Rakean Agung, Tangerang Disini,mayoritas penganut Sunny.Tapi yang jelas negara ini bukan negara agama dimana hukum syariah diberlakukan total tapi ada azas pancasila dan kontitusi berlaku,dimana kepentingan umat beraga ma terakomodir. Adanya perbedaan tidak harus diselesaikan dengan kekerasan dan anarkis. Disini,diperlukan toleransi untuk kerukunan antar agama bermuara pada kondusifnya keamanan, penenegakan hukum dan keadilan. Peran negara dibutuhkan!

Leonard, Bekasi Pemakaian pasal penodaan agama adalah sangat irasional dan primitif. Ini bukti agama dijadikan alat politik hanya untuk menyenangkan kelompok mayoritas tapi melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan akal sehat. Negara yang dibangun atas dasar kepalsuan akan tidak bertahan lama. Hal ini sudah dibuktikan melalui sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Indonesia akan bertahan lama seperti cita-cita proklamasi bila menghargai perbedaan pandangan tentang apapun.

Arenk, Mataram MUI memang sudah seharusnya bertindak tegas,mengingat banyaknya keyakinan yang menyimpang dan membawa-bawa nama Islam.

Riwadi, Brebes, Saya kurang tahu tentang pasal penodaan agama.yang saya tahu dasar negara kita adalah Pancasila,bukan Islam.Pada sila ke-1 jelas berbunyi keTuhanan yg maha esa. Jadi menurut saya kelompok apapun itu selagi masih berazaskan keTuhanan yg maha esa,ya jangan di usik.Sebab masalah keyakinan hanya Tuhan yg berhak menentukan sesat dan lurus nya sebuah keyakinan. Setiap agama mengajarkan untuk hidup berdampingan satu sama lain. Bukan untuk bermusuhan.

Ag paulus, Purwokerto Hukum pidana tidak sepatutnya diarahkan untuk melindungi agama karena pada dasarnya keberadaan agama tidak memerlukan perlindungan dari siapa pun, termasuk negara. Perlindungan negara dalam bentuk undang-undang, sudah semestinya ditujukan pada pemeluk agama, bukan pada agama itu sendiri. Selain multitafsir,jelas pasal ini bertentangan dan melanggar HAM.S udah waktunya, pasal karet ini segera direvisi.

Diah, Madiun Yang perlu dipahami bersama adalah agama yang seperti apa? Jika memang ada penyimpangan ya harus diluruskan. Jika tidak diluruskan, silakan buat agama sendiri dan terpaksa berurusan dengan hukum.

Bayu, Surabaya, Indonesia masih belum negara demokratis dalam hal agama dan kepercayaan, karena masih ada diskriminasi yg sangat jelas dan pemerintah hampir tidak berbuat apa-apa untuk masalah ini karna takut kehilangan dukungan.

Bahri Nobon, Kotabaru, Kalimantan Selatan Agama menuntut setiap umatnya memelihara kesucian akidah. Agama tidak boleh ternodai meskipun sedikit dan dengan dalih apa pun. Agama telah menegaskan agar kerukunan umat terpelihara. Salah, bahkan dosa, bila kerukunan dikorbankan atas nama agama, dan salah serta dosa pula bila kesucian akidah ternodai oleh dan atas nama kerukunan.

Didimus, Medan Saya sangat menentang adanya pasal penodaan agama. Setiap individu berhak memilih agama apapun yang diyakininya. Agama itu urusan pribadi masing-masing dengan Tuhan sesembahan-Nya. Janganlah kita membawa hukum bar-bar ala premanisme diera modern sekarang ini. Agama tidak butuh watak-watak premanisme.