Menanti terobosan politik Jokowi di Papua

Hak atas foto AFP
Image caption Presiden Joko Widodo diharapkan dapat melakukan terobosan politik dalam menyelesaikan isu separatisme atau kemerdekaan Papua.

Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Papua di tengah harapan adanya terobosan politik untuk menyelesaikan secara damai masalah kekerasan dan separatisme di wilayah itu.

Sejumlah aksi kekerasan di Papua yang melibatkan kelompok sipil bersenjata dan aparat keamanan Indonesia sejauh ini telah mengakibatkan korban di kedua pihak dan kalangan sipil.

Pemerintah Indonesia selalu mengatakan, pihaknya tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan di Papua, melainkan pendekatan kesejahteraan yang antara lain ditandai pemberlakuan kebijakan Otonomi khusus "diperluas".

Hak atas foto BBC World Service
Image caption Walaupun telah diberlakukan Otonomi khusus di Papua, ide kemerdekaan atau separatisme di wilayah itu masih disuarakan sebagian masyarakat di wilayah itu.

Tetapi sejumlah orang serta organisasi pemerhati persoalan HAM di Papua menganggap, aparat polisi dan TNI secara diam-diam masih melakukan pendekatan keamanan.

Hal ini mereka buktikan dengan adanya peradilan dan pemenjaraan terhadap orang-orang Papua (belakangan disebut "Tapol Papua") yang memiliki pandangan dan sikap politik yang berbeda dengan Jakarta.

Pembebasan tapol Papua?

Dalam kampanyenya, mereka juga menolak kebijakan Otonomi khusus "diperluas" yang dijanjikan oleh Jakarta, karena dianggap bukan penyelesaian hakiki.

Sebagai jalan keluar, mereka menuntut agar Tapol Papua itu dibebaskan dan sekalian menyodorkan konsep dialog damai yang melibatkan kelompok-kelompok yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka, OPM.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Pemerintah Indonesia dan sebagian masyarakatnya menolak ide pemisahan diri Papua dari Indonesia.

Dari sudut pandang Indonesia, para tahanan politik ini diadili dan dipenjarakan karena menyuarakan aspirasi pemisahan diri dari Indonesia alias separatisme dengan aksi kekerasan.

Secara resmi, Jakarta juga jelas menolak mentah-mentah materi dialog yang berisi tuntutan referendum yang disuarakan OPM.

Sampai di sini, harapan adanya penyelesaian politik melalui dialog damai seolah-olah mengalami jalan buntu. Dan dikhawatirkan penyelesaian masalah di Papua bakal menjadi berlarut-larut.

Apa komentar Anda?

Adakah alternatif jalan lain yang dapat dilakukan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah di Papua, selain kebijakan Otonomi khusus?

Jika dialog damai yang dipilih, sampai batas mana materi dialog itu dapat dikompromikan?

Apakah tuntutan pembebasan tahanan politik di Papua merupakan opsi terbaik sebagai proses awal dialog damai?

Image caption Sejumlah aksi kekerasan di Papua yang melibatkan kelompok sipil bersenjata dan aparat keamanan Indonesia sejauh ini telah mengakibatkan korban di kedua pihak dan kalangan sipil.

Kirim pendapat Anda lewat indonesia@bbc.co.uk atau lewat Facebook BBC Indonesia maupun Twitter.

Rangkuman pendapat akan disiarkan dalam BBC Dunia Pagi Ini, Kamis 14 Mei 2015, pada pukul 05.00 WIB. Dan berikut sebagian komentar yang dikirim ke emai dan Facebook BBC Indonesia:

Ragam komentar

"Secara resmi Jakarta menolak dialog Jakarta-Papua, karena Jakarta tidak tahu sejarah orang papua dalam proses aneksasi Papua ke pangkuan NKRI. Bila hal ini ditelusuri, maka jakarta akan dipersalahkan. Karena itulah Jakarta takut dan ditolak secara resmi, karena tidak punya bukti dan dasar untuk menjawab hal tersebut." (Antipmen, Jayapura, Papua)

"Isu papua merdeka sudah menjadi komoditas oleh politisi lokal yang sebagian besar merupakan pejabat pemerintah daerah. Politisi ini hampir mirip dengan era pra-referendum Timor Timur. Jika Papua merdeka, mereka akan mendapatkan posisi strategis dengan dasar kualitas sumber daya manusia, adapun Papua tidak merdeka, mereka tetap pada jabatannya dengan segala fasilitas yang diakses. Pejabat politisi ini menjaga status keamanan yang bisa "dikondisikan". Solusi adalah memberikan pembangunan yang langsung dinikmati rakyat dalam jangka panjang." (Sigit, Klaten, Jateng)

"Marilah semuanya kembali ke NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kalo emang pemerintahnya salah, tolong dibenahi dan ditata ulang. Untuk Papua jangan pakek emosi ha kaka. Kita 'kan bersaudara to kaka. Sonde usa pakek emosi, pakek kepala dingin..." (Fajar Diktator, Komunitas Facebook BBC Indonesia).

"... Kita berharap saudara-saudara kita di Papua ambil jalan cerdas, jangan mau ditunggangi pihak asing. Tapi Indonesia juga harus secepat kilat berbenah setelah reformasi untuk mewujudkan bahwa negara ini ada buat semua rakyat, termasuk saudara kita orang Papua. Kemerdekaan adalah hak, memang itu betul, tapi setidaknya kita mengambil jalan yang cerdas. Pertama, otonomi khusus itu 'kan memberi hak seluas-luasnya buat putra daerah untuk membangun daerah sendiri; Jabatan-jabatan strategis sudah ada di tangan putra-putra daerah Papua; Terus buktinya juga ada putri Papua yang menjabat sebagai menteri setelah era reformasi. Berarti ini komitmen bahwa orang Papua adalah bangsa Melanesia yang diakui bergabung di NKRI dan putra-putri Papua berhak bisa hidup dan bekerja di manapun dalam kerangka negara NKRI..." (Yoga Art, Komunitas Facebook BBC Indonesia).

'Harus tegas'

"Harus tegas terhadap separatisme." (Erwin N, Komunitas Facebook BBC Indonesia).

"Kita memang beda, bagaikan baja dan tanah liat, jadi sampai kapanpun tidak akan sehati untuk bersama. (Edin pedai, Waropen, Papua)

"Orang luar banyak yang iri melihat NKRI bersatu. Mereka akan mencari kelemahan pemerintah sebagai alasan memecah belah. Seharusnya pemerintah benar-benar bersih untuk mewujudkan pembangunan yang merata. Jangan ada korupsi dari pusat ke daerah. Kesejahteraan rakyat harus diutamakan. Semoga belum terlambat menyelamatkan Papua dan kedaulatan NKRI." (Su Hesi, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

Hak atas foto Reuters
Image caption "Sebetulnya pembangunan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, kesehatan harus diperhatikan. Percuma punya penghasilan besar tidak memperhatikan rakyatnya terutama sumber daya manusia. Pemerataan pembangunan sangat perlu di Papua, supaya aman damai tentram. Penghasilan Freeport saja sudah cukup untuk membangun tanah Papua." (Novri Wl Iroth, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Papua hanya jadi sapi perah bangsa Jawa. Negera Federasi yang diperlukan. Negara kesatuan omong kosong, tidak akan pernah menyelesaikan masalah, apalagi transmigran hanya biang kekacauan di tanah Papua. Republik Indonesia Serikat (RIS) harga mati." (Erlan Bernat Tambayong, Komunitas Facebook BBC Indonesia).

"Kita bangun seribu sekolahan, seribu perpustakaan. Kita didik saudara-saudara di sana. Nah, 20 tahun lagi, silahkan memilih revolusi damai, jangan dengan senjata dan kekerasan." (Den Basito, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

'Indahnya hidup di negara sendiri'

"Daripada pisah dari NKRI, lebih baik diberi otonomi khusus, seperti Aceh. Daripada membangun negara dari awal, lebih baik memperbaiki. Karena, rakyat Papua belum tentu bersatu jika merdeka. Takutnya banyak kepentingan dari negara-negara Barat, nanti tetap saja rakyat kecil (Papua) sengsara." (La Wan Tyrann, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Tak ada harga mati. NKRI akan pecah jika Papua tetap dianaktirikan. Biarlah Papua menjadi bersatu di NKRI, tapi dengan dua sistem pemerintahan." (Eliensen Ratana, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Kalau gak bisa sejahterakan (rakyat Papua), ya, seperti keputusan Pak BJ habibie saja, biar mereka (rakyat Papua) merasakan indahnya hidup di negara sendiri." (Yuswardi Razali Sadad, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

Image caption "Bangsa negara Papua harus terlepaskan diri dari NKRI, karena kulit beda, rambut juga beda. Jadi harus baku pisah..." (Ipou Keiya Dapuwa, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia, mereka adalah saudara kita. Pemerintah harus tanggap terhadap saudara-saudara kita di sana. Mereka harus maju, bagaimanapun caranya. Jangan sampai seperti Papua Nugini merdeka, tapi realitanya mereka dikuasai asing. Mereka tetap tertinggal dan dalam kendali Australia." (Pras Prasetyo, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Jangan sampek kayak Timor Leste." (Ardy Dragnel, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"... Kalau mau lihat hasil Papua merdeka, mudah saja. Lihat Papua Nugini. Mereka merdeka tapi tidak terlihat merdeka. Apa mereka sudah maju makmur damai sentosa? Budaya, sifat, topografi dan hasil alamnya sama. Hasil alam yang mereka miliki sama sekali tidak memuda mereka makmur. Mereka hidup terbelakang dibandingkan negara ASEAN lainnya." (Sugiarta Nur Saputra, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

'Beda kulit, beda rambut... harus pisah'

"Bangsa negara Papua harus terlepaskan diri dari NKRI, karena kulit beda, rambut juga beda. Jadi harus baku pisah..." (Ipou Keiya Dapuwa, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"NKRI adalah harga mati. Untuk pemimpin negara ini tolong perhatikan rakyat Indonesia yang ada di Papua, mereka sudah lama terpinggirkan dalam pembangunan, tingkatkan kesejahteraan mereka agar mereka bisa hidup lebih layak lagi." (Munajat Sianipar, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

Hak atas foto Getty Images
Image caption "Bangsa negara Papua harus terlepaskan diri dari NKRI, karena kulit beda, rambut juga beda. Jadi harus baku pisah..." (Ipou Keiya Dapuwa, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Tiga masalah mendasar yang harus diselesaikan Jokowi untuk Papua damai dalam NKRI adalah: Satu, Ketidakkonsistenan dalam mengimplementasi UU Otsus; Dua, adanya konflik vertikal antara Pemerintah Indonesia dan OPM; Dan ketiga, ketidakpastian tentang keberadaan dan masa depan Orang asli Papua dalam NKRI. Pemerintah perlu memikirkan bagaimana caranya untuk mengatasi tiga masalah mendasar di atas secara komprehensif, damai, dan tanpa pertumpahan darah, seperti pembebasan Tapol, kebebasan pers dan sebagaianya. Ditunggu kreatifitas Pak Jusuf Kalla seperti saat mendamaikan NAD (Nangro Aceh Darussalam) dulu." (Ag Paulus, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Wajar rakyat Papua marah, dan minta keluar dari NKRI. Karena selama ini pemerintah kita tidak memperhatikan rakyat Papua. Tapi mudah-mudahan mereka tetap teguh bertahan di NKRI." (Humaidi La Saane, Komunitas Facebook BBC Indonesia).

"Rangkul Papua Pak Jokowi. Jangan pernah lepas lagi satu provinsi pun dari bumi Indonesia. Pengalaman pahit tentang Timtim." (Armalia Purwati, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Yang pertama adalah menciptakan rasa nasionalisme bagi orang Papua. Orang Papua juga sering konflik beda suku, jadi seharusnya mereka mendamaikan diri sendiri dahulu. Separatis di Papua 'kan karena ada yang memodali mereka. Mesti dicari tuh siapa dalangnya." (Shembok Juminten, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

'Cari jalan damai'

"... Poinnya kita cari jalan damai saja, kalau kita cerdas. Karena dengan otonomi khusus, sebenarnya rakyat Papua bisa menentukan nasib sendiri, cuma masih dalam lingkup NKRI. Percayalah, Indonesia era reformasi sudah berubah... Kalau (disebut) Papua dijajah indonesia, tidak mungkinlah kalau putra-putra daerah Papua bisa mengenyam pendidikan sekolah dan kuliah di Yogyakarta. Ini bukti rakyat Papua sudah merdeka dan biarlah Indonesia menjalankan ideologi Pancasila yang sebenar-benarnya. Apabila Papua dikuasai bangsa asing lain, yang belum tentu berniat baik, karena sudah menjadi kebiasaan bangsa-bangsa lain itu berbuat baik tapi di balik itu pasti ada maunya... Sumber daya alam itu di dunia sekarang sedang menjadi rebutan. Untuk itulah, sambil masyarakat Papua belajar memperbaiki sumber daya manusianyanya. Kalau nanti sudah benar-benar bagus 'kan bisa mengelola sumber daya alamnya, tanpa ditekan Jakarta lagi, karena era reformasi itulah sebenarnya kita ini harus benar-benar sudah merdeka." (Yoga Art, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

Image caption "Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa mempertahankan wilayah Papua. Siapa yang menentang negara Indonesia langsung sikat, pak! Biar habis!" (Ros Brekg Fc, Komunitas Facebook BBC Indonesia).

"Solusinya adalah (Papua) bagian tak terpisahkan dari NKRI, titik! (Djenny Suharso, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Papua sampe kiamat pun bagian dari Indonesia. Mari pemuda Papua bergandeng tangan membangun Papua. Semua rakyat Indonesia adalah sama, di Jawa pun ada yang masih susah cari makan." (Agung Wahyudi, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Yang ingin memecah belah NKRI tumpas habis tanpa kompromi. Dan presiden wajib memakmurkan seluruh nusantara, termasuk Papua." (Imanun Nun, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Pemerintah harus tindak tegas separatis seperti OPM." (Muryani Ummi Naufal, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

'Lebih baik referendum'

"Ambil alih kekayaan Papua. Jangan dikelola asing. Rakyatnya (Papua) sejahterakan." (Abu Hafidz, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Lebih baik kasih referendum, biar jelas merdeka, berdiri sendiri atau menderita dalam NKRI." (Fahsan Chan, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Jangan salahkan negara-negara lain yang merekrut. Negara kita saja nggak becus pulau sendiri. Banyak pulau bagian timur dianaktirikan. Persetan dengan pemerintah! Dikasih korupsi baru becus!" (Arnick Outsiderkarankasem, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

Image caption Presiden Joko Widodo mengumumkan pemberian grasi kepada lima orang tahanan politik yang terlibat Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Tugas pemerintah adalah mensejahterakan rakyat Papua." (Sunhaji Sunhaji, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Bangun Papua supaya rakyatnya sejahtera, pasti aman dan damai. Itu yang harus dilakukan pemerintah pusat." (La Wan Tyrann, Komunitas Facebook BBC Indonesia).

"Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa mempertahankan wilayah Papua. Siapa yang menentang negara Indonesia langsung sikat, pak! Biar habis!" (Ros Brekg Fc, Komunitas Facebook BBC Indonesia).

"Kalo nggak diperlakukan adil, keluar lebih baik, karena sudah hak yang ditindas." (Abrar Solikhin, Komunitas Facebook BBC Indonesia).

'NKRI harga mati'

"NKRI adalah harga mati, semoga pemerintah dan rakyat Papua bisa bersatu paham untuk mencari win-win solution atau jalan tengah demi Keutuhan NKRI tercinta, Tanah Air Beta." (Mochammad Nasir, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Kalau udah tidak di urus, mau apalagi." (Sahiruddin Kholil, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Asing hanya ingin menguasai Papua dan setelah itu mendukung kemerdekaan Papua! Buntut-buntutnya mengambil keuntungan dari perut bumi Papua! Be smart!" (Pasek Agus, Komunitas Facebook BBC Indonesia).

Hak atas foto AFP
Image caption "Kalau takut Papua merdeka, sejahterakan mereka. PR buat kepala negara (Presiden), biarlah sekali kali blusukan di tempat konflik. Yang bagi mereka merasa di rampas hak hidupnya, cari solusi terbaik. Biarkan penduduk Papua bisa menikmati kekayaan alamnya dan tetap bersama NKRI." (Slamet Widodo, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Orang Papua sama dengan orang NKRI? Copa jelaskan baik-baik: Dari sudut mana orang Papua itu NKRI? Kulitnya, rasnya, rambut, atau satu pulau dengan NKRI? 53 tahun NKRI kasih kesempatan untuk membangun, kau pikir apa? Merampas kekayaan saja! NKRI sudah terlambat, sekarang bukan zamannya penjajah, tapi zaman global. Jadi, setiap negara yang menjajah harus dihapuskan..." (Memendas Soll, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Coba ibukota negara pindah ke Papua." (Carinda Aprillia, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Papua lebih baik merdeka daripada dalam bingkai New Kolonial Republik Indonesia atau NKRI." (Remy Rivana, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Kalau takut Papua merdeka, sejahterakan mereka. PR buat kepala negara (Presiden), biarlah sekali kali blusukan di tempat konflik. Yang bagi mereka merasa di rampas hak hidupnya, cari solusi terbaik. Biarkan penduduk Papua bisa menikmati kekayaan alamnya dan tetap bersama NKRI." (Slamet Widodo, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

Merdeka dan sapi perah

"Jika kita sayang kepada saudara kita di Papua, biarkan mereka merdeka, dari pada dijadikan sapi perah oleh NKRI (katanya)." (Wahyono Jati, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Kunjungan Jokowi ke Papua tidak akan mengubah Papua apapun upayanya, karena otsus saja dianggap gagal. Tuntutan tahanan politik (Organisasi) Papua Merdeka untuk dibebaskan, itu memang wajar karena mereka ditangkap dan ditahan saat melakukan orasi politik. Mereka ditahan dengan alasan yang tidak wajar. Jadi lebih bagus Undang-Undang 1945 dihapus saja, karena mereka berorasi berdasarkan amanat UUD 1945. Dialog Indonesia-Papua adalah solusi untuk menuju kemerdekaan, bukan berarti dialog dan langsung merdeka." (Thopel Trys, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

Hak atas foto BBC World Service
Image caption "Sebetulnya pembangunan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, kesehatan harus diperhatikan. Percuma punya penghasilan besar tidak memperhatikan rakyatnya terutama sumber daya manusia. Pemerataan pembangunan sangat perlu di Papua, supaya aman damai tentram. Penghasilan Freeport saja sudah cukup untuk membangun tanah Papua." (Novri Wl Iroth, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Sebetulnya pembangunan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, kesehatan harus diperhatikan. Percuma punya penghasilan besar tidak memperhatikan rakyatnya terutama sumber daya manusia. Pemerataan pembangunan sangat perlu di Papua, supaya aman damai tentram. Penghasilan Freeport saja sudah cukup untuk membangun tanah Papua." (Novri Wl Iroth, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Negara Australia sudah berdiri lebih dari 200 tahun yang lalu, namun tidak satu pun suku asli Australia (Aborigin) dapat menjadi warga kelas satu, apalagi mau menjadi gubernur atau menteri negara. Irian Jaya bergabung dengan Indonesia tahun 1963, namun putra daerah duduk sederajat dalam berkiprah memajukan bangsa. Putra Papua banyak menjadi pejabat tinggi negara. Biang kerok kemiskinan di Papua adalah oknum-oknum pejabat putra Papua yangg berkolaborasi dengan para oknum-oknum pejabat eksekutif dan legislatif di Jakarta." (Billal Al Bukhari, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Nek Podo ngomong Nang Sosmed Podo Pinter Komen2 yo...Ra Ngerasaknee Wae Penderitaane Wong Ngono Monggo Dolan2 Maring Papua Ben Iso Ngerti Dewe." (Kalau berbicara di sosial media, semua komentarnya pintar. Coba rasakan sendiri bagaimana penderitaan rakyat Papua. Mari jalan-jalan ke Papua, biar memahami secara langsung). (Zikriy Abdillah, Komunitas Facebook BBC Indonesia).

Menentukan nasib sendiri

"Bebaskan saja, biarlah rakyat Papua merasa tenang." (Raul Decaprio, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"... Biar orang Papua akan menentukan nasibnya sendiri. Jadi, mas dan mbak kalau belum mengerti persoalan di papua, kasihan terlalu banyak keluarkan energi. Karena Papua sudah dijanjikan, suatu saat dia akan merdeka... Karena sudah tidak ada cara lain lagi yang mau dipakai untuk damaikan Papua." (Konberef Woru, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

Image caption "Jangan salahkan Papua, kalau mereka seperti sekarang ini, karena keadilan buat Papua dan perhatian pemerintah terhadap Papua tidak diperhatikan. Cuma pulau Jawa saja yang diperhatiin Pak Jokowi, buktiin semua omongan lo, jangan cuman omdong." (Sholihin Batam Mio-club, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Amerika dan Australia, bahkan Belanda, negara yangg selalu cari celah agar Papua lepas dari NKRI. Mudah-mudahan Jokowi jangan lengah, walapun dia bukan dari kalangan militer." (Afkar Raihan, Komunitas Facebook BBC Indonesia).

"Jangan salahkan Papua, kalau mereka seperti sekarang ini, karena keadilan buat Papua dan perhatian pemerintah terhadap Papua tidak diperhatikan. Cuma pulau Jawa saja yang diperhatiin Pak Jokowi, buktiin semua omongan lo, jangan cuman omdong." (Sholihin Batam Mio-club, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Ajak makan aja. 'Kan Jokowi kalau sudah ajak makan, semua masalah beres." (Dedi Haryadi, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

'Aceh, Papua, apa lagi?'

"Ide siapa dulu yg berdamai dengan pemberontak di Aceh? Sekarang Papua. Ntar mana lagi nih. Lama-lama negara ini balik mundur jadi negara bagian kayak Amerika." (GlöÇk Whîtè, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Mimpi di siang bolong untuk mensejahterakan rakyat Papua. Rakyat Papua tidak minta itu. Rakyat Papua minta penyelesaian status politik Papua masuk NKRI dan pelangaran HAM di Papua. Kalau Pemerintah RI mau bangun Papua silakan saja, tapi sayang upaya indonesia akan sia sia saja, karena itu bukan kemauan rakyat Papua." (Ojax Xedix, Komunitas Facebook BBC Indonesia).

Hak atas foto AP
Image caption "Mimpi di siang bolong untuk mensejahterakan rakyat Papua. Rakyat Papua tidak minta itu. Rakyat Papua minta penyelesaian status politik Papua masuk NKRI dan pelangaran HAM di Papua. Kalau Pemerintah RI mau bangun Papua silakan saja, tapi sayang upaya indonesia akan sia sia saja, karena itu bukan kemauan rakyat Papua." (Ojax Xedix, Komunitas Facebook BBC Indonesia).

"Sejahterakan mereka, itu saja! Jika mereka merasakan adanya "pemerintah yang sebenar-benarnya di sana", mereka pun tak akan melakukan gerakan separatis. Kesenjangan ekonomi antara pribumi dan pendatang, antara tanah Papua dan daerah lainlah yang mengakibatkan mereka begitu." (Hiroku Kinawa, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Papua harus maju, biarkan kekayaan Papua untuk membangun Papua. Semua rakyat Indonesia bertanggungjawab pada Papua. Papua adalah Nusantara yang tak terpisahkan. Bila pemerintah pusat tidak (menganggap) adik pada papua, harus kita jewer. Sudah saatnya Nusantara harum dari tanah Papua. Kalau perlu ibu kota pemerintahan pindah ke Papua atau Presiden RI orang Papua." (Moerthydjono Hamman, Komunitas Facebook BBC Indonesia)

"Langkah yang diambil Pak Jokowi sudah tepat, namun bapak harus lebih intensif lagi melakukan dialog dengan orang asli Papua. Dengarkan suara dan aspirasi mereka dengan baik sebelum mengambil tindakan. Masyarakat Papua cinta kedamaian dan saya yakin jika bapak punya niat baik, mereka akan menyambut bapak dengan baik. Salah satu indikator kesejahteraan atau taraf kualitas hidup di Papua adalah pendidikan. Untuk itu kualitas pendidikan di Papua harus diperhatikan. Selain itu, yang tak kalah pentingnya, adalah negara mau membuka diri melihat persoalan di Papua. Mari rangkul mereka dan percayakan orang asli Papua untuk membangun daerah mereka. kami orang Papua butuh aksi nyata bukan solusi yang tidak ada lanjutnya." (Aldi bimantara, Fakfak, Papua)

Berita terkait