Pertemuan Jokowi-Prabowo 'dinginkan suhu Pilkada DKI yang memanas'

Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diharapkan dapat mendinginkan iklim politik Pilkada DKI Jakarta, terutama menjelang rencana unjuk rasa pada 4 November nanti, kata seorang pengamat politik.

Pertemuan yang digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10) itu juga dianggap sebagai simbol rekonsiliasi dua pihak yang dianggap masih berseteru setelah pemilu presiden dua tahun silam.

"Pertemuan ini merupakan simbolisasi untuk memperlihatkan bahwa demo ini jangan sampai kemudian ditunggangi oleh pihak-pihak yang masih merasa tidak puas dengan hasil pilpres," kata pengamat politik Yunarto Wijaya kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Senin (31/10).

Kunjungan Jokowi ke kediaman Prabowo itu, lanjutnya, merupakan langkah positif di tengah suhu politik yang terus meningkat dalam Pilkada DKI Jakarta.

"Saya berharap apa yang sudah ditunjukkan oleh kedua tokoh ini bisa ditunjukkan oleh tokoh-tokoh lain terutama yang sering kali dispekulasikan terkait pilkada DKI nanti," kata Yunarto.

Dalam pertemuan itu, baik Jokowi maupun Prabowo menggambarkan pertemuan itu berjalan santai. Mereka sempat pula naik kuda secara bersama di hadapan wartawan.

Dua orang yang pernah bersaing sengit dalam pemilu presiden dua tahun lalu itu juga berusaha menampilkan bahwa mereka mampu melakukan rekonsiliasi.

"Rivalitas itu ada pada saat pilpres. Itulah demokrasi. Tetapi setelah itu kita bersama-sama, bahu-membahu membangun negara," kata Presiden Jokowi.

Prabowo Subianto, yang berdiri di samping Jokowi, kemudian mengatakan pihaknya terus memberikan kritik dan masukan kepada pemerintahan Jokowi, namun itu ditujukan untuk kepentingan bersama yaitu kebaikan negara.

Ditanya wartawan apakah pertemuan ini juga membahas rencana unjuk rasa 4 November nanti, Prabowo membenarkan: "... Yang harus kita jaga, jangan sampai ada katakanlah unsur-unsur yang mau memecah belah bangsa."

"Kita negara yang majemuk, banyak suku, agama, banyak ras. Kalau ada masalah, mari kita selesaikan dengan sejuk," ujar Prabowo.

'Tidak memaksakan kehendak'

Sebelum bertemu Prabowo, Presiden Jokowi mempersilakan warga menggelar unjuk rasa terkait tuduhan penistaan agama dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta pada 4 November nanti, tetapi dia meminta demo itu tidak bersifat memaksakan kehendak dan tidak merusak.

"Jangan memaksakan kehendak atau yang merusak, yang anarkis, ini yang tidak boleh," kata Jokowi kepada wartawan, Senin (31/10) pagi.

Dia juga telah memerintahkan aparat polisi dan TNI bersikap profesional dalam mengamankan demo itu.

Dihubungi secara terpisah, salah-seorang pimpinan Front Pembela Islam, FPI, Ahmad Sobri Lubis, mengatakan, pihaknya berkomitmen bahwa unjuk rasa akan berlangsung tertib, tetapi tidak bisa menjamin selama tuntutan mereka tidak dilaksanakan.

"Selama ini komitmen aksi berjalan damai. Kita tidak ada niatan atau tujuan untuk kerusuhan, tidak ada," kata Sobri Lubis kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, melalui sambungan telepon.

Dia meminta pada demo Jumat mendatang, Presiden Jokowi dapat menerima tim perwakilan yang akan menuntut agar kasus dugaan penistaan Alquran dengan terlapor Ahok untuk ditindaklanjuti secara cepat.

"Kalau itu dilakukan secara cepat, semua (pengunjuk rasa) bisa pulang dengan tertib dan baik," kata Sobri.

"Tapi kalau ternyata dia (presiden) tidak mau menerima ataupun tetap mempertahankan Ahok, tidak juga diizinkan ditangkap, ya, wajar-wajar saja kalau orang pada marah," tandasnya.

Polisi tidak mendiamkan

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, kepolisian tidak mendiamkan pelaporan atas dugaan penistaan Alquran dan ulama dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Cukup banyak saksi-saksi yang sudah diperiksa, pelapor, saksi ahli, termasuk dari FPI. Tapi dari FPI meminta ditunda sampai Selasa atau Rabu. Padahal kita ingin maunya cepat," kata Tito kepada wartawan, Senin siang.

Menurutnya, tim penyelidik tengah memeriksa saksi-saksi di Kepulauan Seribu yang menghadiri pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, akhir September 2016 lalu.

Di hadapan merekalah, Ahok dituduh melontarkan pernyataan menistakan agama terkait ucapan terkait surat Al Maidah ayat 51. Sedikitnya sembilan perorangan dan kelompok telah melaporkan kasus ini ke kepolisian.

Dalam berbagai kesempatan, Ahok telah membantah melakukan penistaan terhadap agama Islam. Dia juga telah meminta maaf apabila pernyataannya itu menyinggung perasaaan umat Islam.

Kapolri menambahkan Ahok juga telah diperiksa sekitar dua pekan lalu. "Pemeriksaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama sudah dilaksanakan. Tadinya mau dipanggil, tapi kemudian beliau datang sendiri. Ya silakan," ungkap Tito.