Kemenpora: persoalan anggaran pramuka tidak terkait kehadiran Adhyaksa Dault di acara HTI

Seorang pejabat senior di Kementerian Pemuda dan Olahraga mengatakan bahwa penundaan dana bantuan bagi Kwartir Nasional Pramuka tidak ada hubungannya dengan kehadiran ketuanya, Adhyaksa Dault, di acara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) empat tahun lalu.

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot Dewa Broto menyangkal bahwa anggaran sebesar Rp10 miliar itu ditahan oleh Kemenpora. Ia pun mengatakan bahwa dana tersebut akan segera diproses.

"Enggak. Kalau bantuan tidak ditahan ya. Bahkan tadi malam pun waktu kami ada raker dengan DPR, sudah di-clear-kan oleh pak menteri waktu ditanya oleh anggota dewan bahwa bantuan yang Rp10 M itu akan segera diproses," kata Gatot kepada BBC Indonesia lewat sambungan telepon.

Sebelumnya, diberitakan bahwa Kemenpora membekukan anggaran yang dialokasikan untuk Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka setelah muncul rekaman ketua organisasi tersebut, Adhyaksa Dault, menyatakan dukungan kepada HTI.

"(Anggaran yang dibekukan) Jumlahnya Rp10 miliar," ujar Menpora Imam Nahrawi di Kompleks Istana Presiden, Senin (24/7), seperti dikutip Kompas.

"Kami akan klarifikasi tentang statement Pak Adhyaksa yang saya dengar dan saya lihat mendukung khilafah, mendukung HTI, meskipun waktunya itu beberapa waktu lalu ya... Tapi kan tidak mungkin ya, kemudian kami berikan fasilitas begitu saja sebelum ada klarifikasi lebih lanjut," tambah Menpora.

Namun pada Selasa (25/07) sore, Sesmenpora Gatot Dewa Broto mengatakan kepada BBC Indonesia bahwa Menpora Imam Nahrawi memang sempat berkata soal pembekuan anggaran, tetapi alasan sebenarnya penundaan dana bantuan Rp10 miliar untuk Kwarnas ialah masalah prosedur di internal Kemenpora.

Menurut Gatot, anggaran untuk Kemenpora yang seharusnya turun pada Januari, seperti kementerian lainnya, baru turun pada bulan Maret karena ada pemecahan satuan kerja.

"KPA-nya, kuasa pengguna anggarannya, dipecah - tadinya satu menjadi enam. Nah, efeknya kemudian seluruh DIPA (Dana Isian Pelaksanaan Anggaran) Kemenpora ter-hold dan baru bisa dicairkan di bulan April," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Menpora telah meralat perkataannya pada rapat pembahasan APBN-P 2017 bersama DPR pada Senin malam.

"Sudah, tadi malam sudah di-clear-kan pak Menpora sekitar tengah malam lah. Karena kami kan selesai dengan DPR setengah dua, begitu," kata Gatot.

Adhyaksa: kenapa tidak telepon saja?

Secara terpisah, Adhyaksa Dault menyebut reaksi Menpora Imam Nahrawi terhadap video wawancaranya di acara HTI "berlebihan".

Adhyaksa mengatakan bahwa dirinya telah mengirimkan surat klarifikasi kepada Kemenpora tiga pekan lalu.

Pria yang pernah menjabat sebagai Menpora di masa kepemimpinan SBY ini juga mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo, bahkan bertemu langsung dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Badan Intelijen Negara untuk mengklarifikasi bahwa dirinya bukan anggota HTI. Kini ia mempertanyakan kenapa Kemenpora belum juga menghubunginya

"Saya sudah sampaikan kepada dia dalam surat saya tertulis, terus kenapa kok enggak telepon saya? Kan gini-gini juga saya pernah jadi menteri lima tahun. Kalau mau klarifikasi, telepon aja kepada saya," kata Adhyaksa berapi-api.

Menurut Adhyaksa, anggaran Kwarnas Pramuka telah tertahan sejak Februari. Ia berharap anggaran tersebut segera cair untuk membantu persiapan agenda Kwarnas bernama Raimuna. Acara yang rencananya diselenggarakan pada Agustus mendatang ini akan diikuti 15.000 peserta dari siswa SMA dan mahasiswa.

Ia mengatakan, selanjutnya ia berencana mengumpulkan kwarda-kwarda di DKI Jakarta untuk menghadap Presiden Joko Widodo demi menyelesaikan persoalan ini.

Video yang tersebar di internet menunjukkan Adhyaksa tengah menghadiri acara HTI. Video tersebut dilaporkan dibuat pada 2013. Saat itu, Adhyaksa membuat pernyataan yang diartikan mendukung penerapan syariat Islam dan khilafah.

Ketika ditanya seseorang, "Jadi bapak setuju dan mendukung Hizbut Tahrir?" Adhyaksa menjawab, "Setuju. Gimana tidak setuju... kalau enggak setuju saya tidak ke sini."

Tuduhan anti-Pancasila pun melekat padanya sejak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut bahwa ada seorang mantan menteri dan komisaris BUMN yang berteriak-teriak mengatakan anti-Pancasila, dua bulan lalu.

Namun Adhyaksa membantah keras tuduhan bahwa dirinya anti-Pancasila, menyebutnya sebagai fitnah. Ia juga bersumpah bahwa dirinya bukan anggota HTI.

"Saya ini sudah pernah menjadi ketua KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Jakarta, ketua umum KNPI, masuk himpunan mahasiswa Islam, ketua umum Pramuka, saya Menpora lima tahun ... masa saya anti Pancasila? Dan ada enggak kata-kata itu (di video)? Ini fitnah besar buat saya."

Adhyaksa menjelaskan bahwa khilafah yang ia maksud dalam wawancara ialah persaudaraan Islam, bukan sistem yang menggantikan Pancasila sebagai dasar negara.

"Khilafahnya persatuan Islam, bukan dukungan dalam artian khilafah terus menghilangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45. Jauh ketika itu gerakannya gerakan dakwah. Kalau soal sekarang dilarang itu urusan pemerintah," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa pada 2013, HTI belum menjadi organisasi yang dilarang pemerintah. Pria yang menyebut dirinya sebagai "nasionalis religius" itu menyatakan alasan kedatangannya pada acara HTI semata-mata karena ia memang suka datang ke acara keagamaan.

"Waktu itu kan organisasi yang namanya HTI itu belum dilarang, ya dia organisasi dakwah. Nah saya ini paling rajin kalau diundang oleh organisasi ... Saya nasionalis religius. Ada acara-acara keagamaan, apalagi acara agama Islam, saya datang. Kalau ditanya apakah mendukung; dukung, saya bilang."