SEA Games 2017: Keluh-kesah atlet yang tak kunjung diganti uang saku dan uang makan

Imam Nahrawi Hak atas foto Kemenpora
Image caption Menpora Imam Nahrawi bersedia memikul tanggung jawab atas kegagalan dan persoalan yang muncul selama SEA Games 2017.

Tak hanya mencatat pencapaian terburuk sepanjang ajang olahraga antarnegara ASEAN, keikutsertaan Indonesia di SEA Games 2017 juga diwarnai keluh-kesah atlet tentang 'tidak kunjung cairnya uang saku, akomodasi hingga keharusan merogoh kocek pribadi'.

Olahragawan senior seperti atlet angkat besi Eko Yuli Irawan, misalnya, meminta pemerintah tak mengharapkan prestasi di tengah kepedulian yang minim. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pun meminta maaf atas pencairan anggaran yang selalu molor.

"Keterlambatan, kekurangan, sudah saya pahami, tapi kehati-hatian adalah prinsip utama kami, terutama dalam menyelesaikan uang akomodasi dan honor," kata Imam di Jakarta, Kamis (31/08).

Imam khawatir terjerat persoalan hukum jika penggunaan APBN untuk keperluan atlet tidak sesuai dengan administrasi hukum. Ia mengklaim, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga penegak hukum kerap memperingatkannya untuk mematuhi administrasi keuangan negara.

Imam pun berjanji, "Saya akan lakukan terobosan baru yang tidak melanggar aturan yang berlaku."

Persoalan anggaran untuk atlet mencuat beberapa jam usai penutupan Sea Games di Kuala Lumpur, Rabu malam lalu. Hal itu diawali atlet tolak peluru peraih medali emas, Eki Febri Ekawati, yang mengkritik pemerintah melalui akun Instagram miliknya.

"Uang akomodasi (makan, penginapan, dll) belum juga dibayar dari bulan Januari sampai Agustus, padahal Sea Games 2017 sudah hampir selesai," tulis Eki.

Eki mengaku menggunakan uang pribadi untuk akomodasi, yakni penginapan dan makan, selama pelatnas periode Januari hingga Maret 2017. April lalu, Eki dipindahkan ke hotel.

"Mudah-mudahan ada solusinya. Itu kan hak saya," kata Eki soal penggantian uang pribadi itu, melalui pesan singkat kepada BBC Indonesia.

Imam menuding uang akomodasi Eki tak cair karena atlet asal Kuningan, Jawa Barat, itu tinggal di rumah selama pelatnas. Eki menampik pernyataan Imam tersebut.

"Saya tidak tinggal di rumah. Saya kan di hotel. Saya sudah jelaskan ke Pak Menteri," ujarnya.

Hak atas foto INSTAGRAM
Image caption Eki Febri Ekawati mengunggah sejumlah komentar pada akun @badmintontalk tentang keterlambatan pemerintah membayar uang akomodasinya.

Keluhan serupa juga diungkapkan Eko Yuli.

Peraih satu perak SEA Games 2017 itu hingga kini menyebut uang akomodasi untuk para atlet angkat besi tak kunjung cair. Manajernya juga harus memutar otak untuk membeli vitamin dan suplemen.

"Manajer mengusulkan ke Satlak Prima (Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas) dan Kemenpora, tapi tidak ada tanggapan. Kalau pun ada, kami diberi yang bukan selayaknya untuk atlet angkat besi, tapi vitamin untuk orang awam," ujar Eko kepada BBC Indonesia.

Eko mengikuti SEA Games sejak 2007. Dalam lima keikutsertaannya, Eko meraih empat emas dan satu perak. Eko juga telah berlomba di dua Asian Games (dua perunggu) dan tiga Olimpiade (satu perak, dua perunggu).

Merujuk pengalamannya itu, Eko menilai manajemen pembiayaan atlet pada Sea Games 2017 ini merupakan yang terburuk.

"Tahun ini akomodasi tersendat terus. Lima atau beberapa bulan belum turun. Manajer mencari dana dari luar untuk talangan," tuturnya.

Di tempat terpisah, pejabat pembuat komitmen Satlak Prima, Chandra Bhakti, berjanji melunasi seluruh uang akomodasi dan honor atlet SEA Games, paling lama 5 September mendatang.

Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption Eko Yuli tak mampu mempertahankan empat emas yang diraihnya secara berturut-turut sejak Sea Games 2007.

Tak gunakan APBN

Imam kini berwacana menggunakan anggaran non-APBN dari lembaga pendanaan khusus olahraga (LPUDK) untuk membiayai pengeluaran atlet yang masuk daftar Satlak Prima.

"Sehingga katakanlah ada pergeseran atlet, ada akomodasi yang harus dibayar per hari ini juga. Sementara kalau lewat APBN harus ada proses dan administrasi," kata Imam.

LPUDK, kata Imam, akan menampung dana dari badan usaha milik negara, donasi publik dan sumbangan pihak swasta. Imam akan melibatkan penegak hukum untuk mencegah persoalan di kemudian hari.

Perihal anggaran SEA Games 2017 yang bermasalah muncul sebelum ajang itu dibuka, 19 Agustus lalu. Awal bulan ini, pelaksana tugas Sekjen Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Hellen Sarita mengeluhkan pencairan dana Sea Games yang tersendat. Dari total Rp41,5 miliar, KOI saat itu baru menerima Rp30,5 miliar.

Sekrestaris Kemenpora, Gatot Dewa Broto, mengkonfirmasi keterlambatan itu diakibatkan penandatanganan nota kesepahaman antara lembaganya dan KOI juga mundur.

Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption Pelari Indonesia Triyaningsih sujud syukur setelah memenangi ajang 10 ribu meter.

Terkait prestasi, Satlak Prima sendiri beberapa kali mengubah target emas. November 2016, Ketua Satlak Prima, Achmad Soetjipto, yakin Indonesia mampu merebut 65 emas di SEA Games 2017.

Belakangan, target itu turun menjadi 55 emas. Faktanya, kontingen Indonesia hanya dapat menraih 38 emas. Pada jumpa pers yang sama dengan Imam, Kamis pagi tadi, Soetjipto angkat bicara.

"Kami hanya coba membandingkan dengan rekor SEA Games dulu, wah jago, bagus. Begitu ketemu di lapangan ada kejutan bahwa Malaysia jauh lebih hebat. Itu kami akui. Tapi apakah itu gagal? Saya kira bukan kegagalan, itu struggle," ujarnya.

Topik terkait

Berita terkait