Rapat Komisi III-KPK, 'panggung terbuka mencecar penindakan korupsi'

DPR Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Rapat kerja Komisi III dan KPK digelar sejak Senin kemarin dan ditutup Selasa (12/09) petang.

Komisi III DPR mencecar lima pimpinan KPK dengan beragam pertanyaan dalam rapat kerja lanjutan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/09).

Rapat itu diwarnai sindiran, emosi, dan pembahasan yang berulang-ulang, kata wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama.

Tak lama setelah rapat dibuka, forum itu berlangsung tegang. Pimpinan rapat dari Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman meminta Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tidak emosional saat menjawab pertanyaan.

"Kalau ngomong jangan dengan nada tinggi," kata Benny memotong penjelasan Saut soal mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.

Sambil tersenyum Saut lantas menjawab, "Kalau orang Batak ngomong ya begitu." Eks staf ahli Badan Intelijen Negara itu kemudian melanjutkan pemaparannya.

Namun Benny yang tidak puas atas jawaban Saut mengatakan, "Saya tanya karena kami tak tahu. Jangan saling potong." Benny merasa Saut tidak menjawab pertanyaannya.

Saut pun menimpali, "Sudah saya sampaikan semuanya tadi prosesnya dari menerima pengaduan sampai validasi ke pelapor. Bapak saja yang enggak dengar."

Tanya-jawab itu terus memanas ketika anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Wenny Warauw, menginterupsi dengan nada bicara tinggi. "Saya mantan penyidik, tapi enggak begini kerja penyidik."

"Dengar dulu saya bicara! Dalam proses tadi pimpinan menanyakan penerimaan pengaduan perkara, bukan penyelidikan. Itu yang diminta," ujar mantan Kepala Bareskrim Polri itu.

Hak atas foto Agung Pambudhy/Detikcom
Image caption Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menanggapi pernyataan bernada tinggi sejumlah anggota Komisi III secara santai.

Dalam rapat itu, hampir setiap anggota Komisi III berbicara secara berapi-api, seperti menjadikan forum tersebut sebagai panggung pertunjukan. Wakil Ketua Komisi III Bambang Soesatyo bahkan mengenakan kemeja beremblem 'Bring Back Justice'.

Meski demikian, para pimpinan KPK terlihat santai menjawab seluruh pertanyaan dan tudingan yang diarahkan kepada mereka. Merujuk pernyataan Saut kepada pers kemarin, KPK tidak ingin berpikir negatif tentang pengawasan Komisi III.

"Mereka (anggota DPR) kan dibayar negara untuk itu," ujarnya.

'Kalah hebat dari Polri'

Sindiran langsung terhadap KPK diutarakan Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP.

Arteria sebelumnya tercatat di Komisi VII, namun ditugaskan fraksinya masuk ke Komisi III khusus untuk rapat kerja dengan KPK karena berstatus anggota pansus angket.

Arteria menyindir sikap KPK yang menurutnya jumawa.

Padahal, kata dia, KPK tidak lebih hebat dibandingkan Polri dan Kejaksaan Agung, salah satunya dalam mengungkap beragam kasus korupsi eks bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

"Dalam perkara Nazar, yang lebih berhasil ternyata Polri karena bisa menyelamatkan uang negara Rp2,5 triliun dari 15 kasus, sedangkan KPK hanya Rp289 miliar," kata Arteria.

"Jangan di balik-balik yang hebat itu siapa. Kejaksaan menyelamatkan Rp755 miliar dalam sembilan kasus Nazar," katanya.

Para pimpinan KPK menyatakan menerima kritik Arteria tapi enggan membahas detail kasus per kasus.

Hak atas foto Agung Pambudhy/Detikcom
Image caption Ketua KPK Agus Rahardjo meminta maaf karena menduga pansus angket berupaya menghalangi lembaganya menindak perkara korupsi.

Minta maaf

Satu isu yang berulang kali diutarakan para anggota Komisi III merupakan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo soal pansus angket.

Akhir Agustus lalu, Agus menilai pansus tersebut menghalangi penegakan hukum (obstruction of justice) yang dikerjakan KPK.

Berulang kali diserang, Agus pun secara terbuka meminta maaf kepada Komisi III. "Saya minta maaf jika perkataan saya menyinggung teman-teman di Pansus."

"Sama sekali tidak mengancam, tapi kami mempertimbangkan, mempelajari. Kami juga menyadari obstruction of justice tidak bisa kepada lembaga, tapi seseorang yang menghalangi proses penyidikan," kata Agus.

Meski Agus meminta maaf, KPK menyatakan tetap tidak akan hadir dalam forum pansus angket.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief menyebut lembaganya masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi soal uji materi pasal hak angket dalam UU MD3.

Bukan pansus

Sejumlah anggota Komisi III menyindir sesama kolega mereka terkait pertanyaan dan tudingan tajam kepada KPK. Hal itu, salah satunya, diutarakan Erma Suryani dari Fraksi Demokrat.

"Ini rapat kerja Komisi III bukan forum pansus," ucapnya.

Hak atas foto DPR.GO.ID
Image caption Ketua Pansus Angket KPK mengklaim tidak menjadikan rapat kerja Komisi III sebagai forum pelaksanaan hak angket.

Demokrat bersama Gerindra, PKS, dan PKB tidak mengirimkan perwakilan ke pansus angket KPK. Pansus itu diisi enam fraksi dari partai-partai pendukung pemerintah, yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PAN, Hanura dan PPP.

Ketua pansus angket yang juga anggota Komisi III, Agun Gunandjar Sudarsa, angkat bicara soal ini.

"Kalau rapat ini berbau pansus, sama sekali tidak ada niat kami ke sana. Besar harapan kami KPK menjadi lebih baik dan kuat," ujar Agun.

Topik terkait

Berita terkait