Nobar film G30S/PKI oleh TNI 'mundur ke era Orde Baru', kata aktivis HAM

Pembubaran PKI Hak atas foto Carol Goldstein/Keystone/Getty Images
Image caption Oktober 1965: Siswa Muslim di Jakarta, menuntut agar PKI dibubarkan.

Penayangan serentak film Gerakan 30 September ini, menurut juru bicara TNI Mayjend Wuryanto, untuk mengingatkan kembali prajurit muda mengenai masa lalu kelam Indonesia.

Namun, aktivis HAM mengatakan kampanye TNI itu justru tidak tepat dan 'mundur ke era Orde Baru'.

Film Gerakan 30 September yang dibuat atas inisiatif pemerintah Orde Baru itu telah dihentikan penanyangan wajibnya di televisi nasional sejak Orde Baru berakhir pada 1998 karena dinilai hanya memuat cerita versi Orde Baru.

Namun, juru bicara TNI Mayjend Wuryanto meyakini cerita dalam film itu berdasarkan fakta dan memastikan akan ditayangkan serentak di seluruh kantor dan markas TNI pada 30 September mendatang.

"Pembuatan (film) itu kan tentunya melibatkan pakar sejarah, pelaku sejarah dan semuanya yang berkaitan dengan peristiwa itu. Tidak mungkin pembuatan film itu ujug-ujug (tiba-tiba)," kata Wuryanto.

Terkait kontroversi film itu, Wuryanto menjawab, "Kalau memang ada kontroversi, biasa, tergantung siapa yang memandang. Kalau merasa dirugikan, dia akan ngomong: oh itu tidak benar. Tapi itu semuanya berdasarkan fakta kok."

Aktivis HAM dari Kontras Yati Andriyani menilai pemutaran film Gerakan 30 September oleh TNI sebagai 'kemunduran' dan merupakan bentuk tekanan dalam pengungkapan kasus tersebut.

"Bahwa ada ketidaksukaan dari sejumlah pihak, tekanan dari banyak pihak termasuk dari militer, tidak bisa kita pungkiri," kata Yati.

Hak atas foto AFP
Image caption Tuntutan agar pemerintah mengungkap kasus pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh simpatisan atau anggota PKI telah disuarakan secara terbuka sejak berakhirnya rezim Orde Baru pada 1998.

Dia juga meminta presiden untuk tegas dalam pengungkapan peristiwa 1965.

"Tetapi tanggung jawabnya lagi-lagi ada di penyelenggara negara Presiden. Berani tidak dia menggunakan kewenangannya, menggunakan sejumlah mandat yang ada dalam konstitusi kita untuk mengungkap kebenaran dalam peristiwa ini. Supaya tidak terus menjadi alat untuk tujuan politik."

"Lebih berbahaya ketika persoalan ini digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Menggunakan isu-isu komunisme, isu-isu PKI, peristiwa '65 sebagai upaya untuk mendapat dukungan politik dengan cara membatasi upaya pengungkapan peristiwa ini," tambahnya.

Koordinator Kontras itu juga menilai pemutaran film Gerakan 30 September versi pemerintah Orde Baru akan mempersulit pengungkapan kasus yang terjadi pada 1965 dan upaya memulihkan nama para korban dan penyintas yang dituduh terlibat dan menjalani hukuman tanpa pernah diadili.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Sejumlah eks tahanan politik di Pati, Jateng, yang dituduh simpatisan atau anggota PKI, menuntut penyelesaian melalui jalur hukum.

Dia juga mengkhawatirkan pemutaran film Gerakan 30 September secara terbatas di TNI akan memperburuk diskriminasi ke korban 1965.

Salah seorang penyintas peristiwa 1965, Bedjo Untung, membenarkan pernyataan tersebut.

"Dengan diputarnya lagi, itu artinya represi terhadap korban '65 akan menjadi-jadi lagi," kata Bedjo.

Dia pun mengatakan pemutaran kembali film itu sebagai 'kebohongan Orde Baru'.

"Film yang sudah lama dinyatakan tidak layak untuk diputar sekarang diputar lagi. Artinya pemerintah sekarang ini, Jokowi, punya tekanan dari kelompok militer untuk bisa memutar ini lagi dan itu untuk membohongi publik. Seolah-olah militer itu benar di tahun 1965."

"Saya yakin anak-anak muda sekarang sudah kritis. Tapi ini adalah betul-betul pengkhianatan cita-cita reformasi."

Hak atas foto TRUTH FOUNDATION
Image caption Bedjo Untung ketika menerima Human Rights Award dari Truth Foundation di Seoul, Korea Selatan, 26 Juni lalu.

Upaya pengungkapan kasus pelanggaran HAM 1965 seringkali mendapatkan tekanan dari ormas atau aparat keamanan, termasuk seminar nasional yang digelar pada tahun lalu di Jakarta.

Selain itu di daerah-daerah, diskusi terbatas yang melibatkan para penyintas dan aktivis HAM beberapa kali dibubarkan tanpa alasan yang jelas.

Terakhir, diskusi 'Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66' di LBH Jakarta, pada Sabtu (16/09) oleh kepolisian dan sejumlah anggota organisasi masyarakat.

Di luar gedung LBH Jakarta saat itu berkumpul massa yang berorasi menuntut seminar dibubarkan seraya mengusung poster bertuliskan 'Anti PKI' dan 'Awas PKI Bangkit'.

Berita terkait