Bagaimana wujud janji Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam 100 hari?

Anies Baswedan-Sandiaga Uno Hak atas foto GOH CHAI HIN/AFP/Getty Images
Image caption Anies dan Sandiaga siap memimpin Jakarta.

Rabu (24/01) merupakan 100 hari masa pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai orang nomor satu di Propinsi DKI Jakarta sejak dilantik di Istana Negara, 16 Oktober 2017 lalu.

Semasa berkampanye, kedua pasangan itu melontarkan janji-janji yang akan mereka penuhi semasa berkuasa di ibu kota Indonesia. Bagaimana wujud janji-janji tersebut?

Berikut ini adalah beberapa janji dan tindakan Anies dan Sandiaga, di berbagai bidang mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial. BBC Indonesia merangkumnya dari berbagai kesempatan yang pernah mereka hadiri.

Janji: Menyediakan 200 ribu lapangan kerja baru. Termasuk membangun 44 pos pengembangan kewirausahaan warga guna menghasilkan 200 ribu pewirausaha baru lewat program OK OCE (One Kecamatan One Center for Enterpreneur).

Wujud: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklaim jumlah keanggotaan program OK OCE yang tercatat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM), sudah mencapai 4.230. "4.230 yang sudah masuk di P1 (pendaftaran), berarti yang P2-nya (Pelatihan) ini nanti harus didorong," ungkap Sandi saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018).

P1 dan P2 yang dimaksud Sandi merupakan dua dari tujuh tahapan dalam program OK OCE yang ia sebut dengan istilah 7 PAS, singkatan dari Pasti Akan Sukses.

Seperti pada OK OCE, program pembinaan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) itu mendapatkan kritikan pedas dari Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim yang menyebut OK OCE hanya program cuap-cuap (bercakap-cakap), tanpa praktik.


Janji: Menghentikan reklamasi pantai utara Jakarta guna menjaga kelestarian lingkungan hidup serta melindungi nelayan dan masyarakat pesisir Jakarta.

Wujud: Pada 29 Desember 2017 lalu, Pemprov DKI Jakarta meminta Badan Pertanahan Nasional membatalkan Hak Guna Bangunan di tiga pulau reklamasi (Pulau C,D, dan G).

Padahal, HGB diterbitkan lantaran sudah mendapat persetujuan dari pemilik sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL), tak lain adalah Pemprov DKI sebelum masa kepemimpinan Anies.

Anies juga beralasan terdapat cacat administrasi dalam penerbitan HGB yang dilakukan pada era pemerintahan sebelumnya.

Menanggapi permintaan Anies, BPN menolak dengan alasan penerbitan HGB telah sesuai prosedur dan ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku. Apabila HGB ditarik, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengembang.

BPN menyarankan Pemprov DKI menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hak atas foto KOMPAS/Andreas Lukas Altobeli
Image caption Pasangan Anies dan Sandi saat debat antar kandidat.

Janji: Menyediakan dan memberi Kredit Usaha Perempuan Mandiri untuk memberdayakan perempuan di Jakarta. Termasuk program yang memuliakan perempuan lainnya seperti fasilitas menyusui, tempat penitipan anak, hingga cuti khusus bagi suami yang istrinya melahirkan.

Wujud: Masih wacana. Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pihaknya akan menggandeng Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk program tersebut.


Janji: Membangun dan menjadikan Kepulauan Seribu sebagai Kepulauan Pembangunan Mandiri guna mengikis kesenjangan dengan Jakarta daratan. Caranya dengan membangun infrastruktur, lapangan kerja, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pusat konservasi ekologi.

Wujud: Masih wacana.


Janji: Menambah manfaat Kartu Jakarta Pintar. Salah satunya penerima Kartu Indonesia Pintar bisa juga mendapatkan bantuan dari KJP sehingga namanya menjadi KJP Plus. Perluasan manfaat juga dijanjikan di Kartu Jakarta Sehat, sehingga profesi seperti guru mengaji, pengajar sekolah Minggu, penjaga rumah ibadah dan lainnya bisa merasakan.

Wujud: Pada 22 Januari 2018, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati mengatakan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta belum mendata calon penerima program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk tahun ini. Menurut Susi, Dinas Pendidikan masih menunggu peraturan gubernur (pergub) yang mengatur soal KJP Plus itu rampung dan diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Janji: Pembelian rumah tanpa uang muka atau DP nol Rupiah. Skemanya adalah dengan meminta calon pemilik menabung selama 6 bulan di Bank DKI yang mana nanti ini dijadikan pengganti DP yang nilainya 10 persen nilai rumah.

Wujud: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan menjelaskan warga Jakarta yang ingin memiliki rumah DP Rp0 harus memiliki gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP DKI) sebesar Rp3,6 juta. "Kalau gajinya tidak UMP, bagaimana mau nyicil," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah DP Rp0 di kawasan Klapa Village, Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kawasan ini terletak di samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa.

Pada tahap awal akan dibangun 703 unit hunian yang terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga per unit untuk yang tipe 36 adalah Rp 320 juta dan tipe 21 harganya Rp 185 juta.


Janji: Menutup tempat prostitusi Alexis di Jakarta Utara. Janji itu disampaikan Anies dalam sebuah debat dengan Ahok dengan menyebut Ahok tidak berani menutup tempat hiburan yang juga jadi tempat peredaran narkotika itu.

Wujud: Izin Hotel Alexis tidak diperpanjang pada 27 Oktober 2017. Belakangan di tempat bekas Hotel Alexis berdiri 4Play yang merupakan jenis usaha karaoke yang izinnya masih berlaku hingga 8 bulan ke depan.


Janji: Menghentikan penggusuran karena tidak manusiawi dan membuat warga Jakarta menderita. Yang akan dilakukan adalah menata kembali untuk merapikan lingkungan sekitar pemukiman.

Wujud: Penggusuran permukiman tak lagi terjadi. Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menutup satu ruas jalan di Tanah Abang demi memfasilitasi ratusan pedagang kaki lima yang selama ini disebut sebagai pusat persoalan di sentra tekstil terbesar Asia Tenggara itu.

Berita terkait