Pemerintah memutuskan menunda pembentukan Densus Tipikor

densus tipikor Hak atas foto ALIANSI BANDUNG UNTUK INDONESIA
Image caption "Pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda, untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi," kata Menkopolhukam Wiranto.

Pemerintah Indonesia menunda pembentukan Detasemen Khusus (Densus) tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tubuh Polri, karena alasan masalah anggaran dan struktur kelembagaan.

Keputusan ini diambil setelah usulan pembentukan Densus Tipikor itu telah memancing polemik tajam di antara pimpinan kepolisian dan Kejaksaan Agung.

"Pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda, untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi," kata Menkopolhukam Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10).

Hal itu diungkapkan Wiranto usai rapat yang dipimpin Presiden Jokowi dan dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Wiranto menjelaskan, pengkajian lebih lanjut tentang pembentukan densus ini diserahkan kepada Kantor Menkopolhukam yang dipimpinnya.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Wiranto menjelaskan, pengkajian lebih lanjut tentang pembentukan densus ini diserahkan kepada Kantor Menkopolhukam yang dipimpinnya.

Alasan penundaan, lanjut Wiranto, adalah masalah anggaran dan pengaturan struktur kelembagaan dan kepegawaian Densus Tipikor.

"Menpan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus menerima usulan dulu secara struktur kelembagaan dan kepegawaian," ungkapnya.

Selain itu, "harus ada persetujuan antara dua lembaga antara Polri dan Kejaksaan untuk penyusunan struktur organisasi itu, juga masalah anggaran," tambahnya.

Tetap dipertimbangkan

Di hadapan wartawan, Wiranto mengakui bahwa Presiden Joko Widodo tetap mempertimbangkan usulan pembentukan Densus Tipikor.

Alasannya, usulan pendirian densus itu diawali oleh niat baik kepolisian untuk memberantas korupsi yang membutuhkan keterlibatan berbagai lembaga penegak hukum.

"Sehingga perlu langkah-langkah khusus dari kepolisian dengan mengusulkan pembentukan Densus Tipikor," ungkap Wiranto.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Kapolri Tito Karnavian berulangkali menekankan bahwa kehadiran lembaga ini tidak untuk menyainingi KPK, tetapi justru membantu kerja KPK.

Namun demikian, lanjutnya, untuk membentuk lembaga ini membutuhkan payung undang-undang, karena Kapolri berniat menyatukan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di dalamnya.

"Karena memang lembaga ini harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Bagaimana mengenai masalah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan satu atap, itu tentu butuh payung undang-undang-undang," papar Wiranto.

Karena itulah, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi kemudian memutuskan untuk mengutamakan penguatan KPK.

"Dalam pembahasan itu, sekarang ini yang kita utamakan adalah memperkuat lembaga-lembaga yang sudah ada, terutama KPK. Maka isu mengenai ini (Densus Tipikor) kita berhenti dulu. Tidak usah kita perpanjang lagi isu mengenai Densus Tipikor ini," tegas Wiranto.

KPK diminta perbaiki kinerja

Di sisi lain, lanjut Wiranto, KPK diingatkan untuk memperbaiki kinerjanya. "Ini kan warning bagi KPK bahwa perlu adanya introspeksi diri untuk memperkuat kelembagaannya."

Usulan pembentukan Densus Tipikor diungkapkan Kapolri Tito Karnavian sekitar dua pekan lalu, dan telah menimbulkan polemik di masyarakat.

Jaksa Agung M Prasetyo menolak usulan pembentukan Densus karena dianggap bertentangan dengan undang-undang dan kemungkinan perannya akan tumpang-tindih dengan KPK.

Para pegiat anti-korupsi juga agak keberatan dengan usulan Kapolri ini karena dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan dengan KPK.

Kapolri Tito Karnavian berulangkali menekankan bahwa kehadiran lembaga ini tidak untuk menyainingi KPK, tetapi justru membantu kerja KPK.

Berita terkait