Mengapa PDIP-PKS berseteru sengit saat Pilkada Jakarta bisa berkoalisi di Pilkada lain?

Pilkada Hak atas foto Getty Images
Image caption Setiap partai mengambil ancang-ancang menghadapi Pilkada 2018, termasuk peluang kerja sama dengan partai yang mereka hadapi di ajang sebelumnya.

Sejumlah partai politik yang secara terang-terangan bertarung di Pilkada DKI Jakarta kini berkoalisi menjelang Pilkada 2018 di sejumlah provinsi yang oleh akademisi disebut sebagai politik pragmatis.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pilkada Jakarta yang lalu mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam pilkada yang disebut sarat politik identitas itu PDIP bersaing dengan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dua motor pengusung gubernur terpilih, Anies Baswedan.

Kurang dari sembilan bulan sebelum pemungutan suara Pilkada 2018 di 171 daerah, PDIP, Gerindra, dan PKS sepakat mendukung calon gubernur yang sama di Sulawesi Selatan, yaitu Nurdin Abdullah yang kini berstatus bupati Bantaeng.

Di Jawa Barat, tiga partai itu juga berpeluang berkoalisi. Gerindra dan PKS telah mempublikasikan rencana mengusung Deddy Mizwar sebagai calon gubenur. Belum menentukan jago, PDIP disebut sejumlah kalangan juga menjajaki dukungan untuk wakil gubernur Jabar itu.

Mada Sukmajati, dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada, menyebut fenomena 'dari lawan menjadi kawan' itu memperlihatkan rendahnya tradisi koalisi politik berbasis ideologi di Indonesia.

"Proses pencalonan di tingkat lokal semrawut, tidak ada pola ideologi yang tidak jelas. Itu menunjukkan pertimbangan pragmatis partai politik," ujar Mada melalui sambungan telepon, Senin (30/10).

Menurut Mada, faktor utama pembentukan koalisi politik sepatutnya didasarkan pada ideologi yang sama. Ia berkata walaupun tidak terdapat partai lain yang memiliki paham serupa, koalisi sepatutnya disepakati dengan partai yang ideologinya tak berseberangan.

"Pertimbangan pertama harus ideologis, meskipun kursi di legislatif tidak cukup untuk mencalonkan kepala daerah, tapi partai A bisa memilih partai B dengan mempertimbangkan kedekatan ideologis," kata Mada.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Politik identitas yang disebut muncul pada Pilkada DKI tak berpengaruh pada peta koalisi politik di pilkada lainnya.

Namun Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menilai kecenderungan 'tidak ada lawan abadi dalam politik' sebagai hal wajar.

Menurutnya, ongkos politik tinggi saat ini mendorong partai mengusung calon kepala daerah yang memiliki peluang terbesar memenangi pilkada.

"Partai sudah tidak mau pusing mencalonkan kepala daerah dari internal mereka dan mengeluarkan uang sendiri hanya untuk kebanggaan, padahal sudah tahu akan kalah," kata Aditya.

Merujuk perpolitikan di sejumlah negara Eropa, Aditya menyebut partai kini memang cenderung fleksibel. Ia mengatakan partai politik tidak hanya menyasar satu kelompok massa tertentu untuk meraup suara sebanyak-banyaknya.

"Partai tidak lagi semata-mata dibentuk untuk kepentingan ideologi atau kelompok tertentu. Itu disebut partai massa, sifatnya cair, fleksibel, dan bisa berada di posisi yang beragam," tuturnya.

Hak atas foto AFP
Image caption Partai politik disebut ingin meraup suara sebanyak-banyaknya dibandingkan berkeras mengajukan calon kepala daerah sendiri yang berongkos mahal.

Di Jawa Barat, PKS bertekad mengusung Deddy Mizwar, pemain film gaek yang mereka duetkan dengan Ahmad Heryawan alias Aher pada Pilkada 2013. Di sisi lain Gerindra menunjukkan ketertarikan mereka untuk bergabung dengan PKS.

Sementara itu, PDIP hingga kini belum mempublikasikan calon gubernur yang akan mereka dukung di Pilkada Jawa Barat. Pekan lalu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya mempertimbangkan Deddy Mizwar untuk menjadi pasangan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi.

Saat dikonfirmasi terkait peluang berkoalisi dengan PDIP, Wakil Ketua Gerindra Fadli Zon menyebut segala sesuatu dapat terjadi di politik.

"Ya namanya politik kan semua peluangnya selalu terbuka. Tapi kami akan prioritaskan orang-orang yang kami anggap punya komunikasi yang baik dan bisa bekerja sama ke depan," kata Fadli.

Gerindra sebelumnya pernah berkoalisi dengan PDIP saat mengusung Joko Widodo dan Ahok pada Pilkada DKI tahun 2012. Di pilkada tingkat kabupaten dan kota, dua partai itu juga tercatat beberapa kali berkoalisi.

Hak atas foto AFP
Image caption Hampir setiap partai politik pernah berkoalisi dengan partai manapun di ratusan pilkada yang telah digelar.

Adapun Sekjen PKS Mardani Ali Sera menyebut PKS bisa saja berkongsi dengan PDIP di Jawa Barat, meski pilihan partainya mengerucut ke pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu (wakil wali kota Bekasi).

"Kami berkomunikasi dengan parpol lain. Kemungkinan (koalisi dengan PDIP) bisa saja," ujarnya.

Menurut catatan, PDIP dan PKS pernah berkoalisi, setidaknya di tujuh pilkada tingkat dua, antara lain di Boolang Mongondow, Jayapura, Seram Bagian Barat, dan Ambon.

Pemungutan suara pilkada 2018 dijadwalkan digelar 27 Juni 2018. Perhelatan itu mencakup 17 provinsi, 29 kota, dan 115 kabupaten. Pilkada tersebut akan menjadi yang terakhir sebelum pemilihan anggota legislatif dan presiden-wakil presiden yang diadakan serentak tahun 2019.

Topik terkait

Berita terkait