Pahlawan Nasional: Mengapa Gus Dur dan sejumlah tokoh terus luput dari gelar itu

Gus Dur Hak atas foto Ulet Ifansasti/Getty Images
Image caption Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, belum dianugerahi gelar pahlawan nasional meski beberapa kali masuk daftar kandidat.

Kurang dari 24 jam sebelum hari pahlawan, Presiden Joko Widodo menetapkan empat tokoh menjadi pahlawan nasional, Kamis (09/11), namun beberapa nama yang berulang kali masuk daftar kandidat pahlawan tak kunjung dianugerahi gelar tersebut.

Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur misalnya, masuk usulan calon pahlawan nasional sejak 2010 atau setahun sejak ia wafat.

Tahun ini pun Gus Dur kembali dicalonkan Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).

Namun Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan akhirnya tidak mengajukan nama Gus Dur kepada Presiden Joko WIdodo.


Empat pahlawan nasional yang ditetapkan 2017

  • Malahayati (laksamana perempuan Aceh, abad ke-16)
  • Lafran Pane (1922-1991, pendiri Himpunan Mahasiswa Islam, HMI),
  • Mahmud Marzuki (1915-1946, politikus partai Sarikat Islam, SI)
  • Muhammad Zainuddin Abdul Majid (1898-1997, ulama dari Nusa Tenggara Barat)

Wakil Ketua Dewan Gelar, Jimly Asshiddiqie, mengatakan pemerintah kini lebih mendahulukan tokoh yang wafat puluhan hingga ratusan tahun silam. Ia menyebut, tokoh-tokoh tersebut berperan besar pada perjuangan melawan kolonialisme, tapi dilupakan publik.

"Yang ratusan tahun saja belum (dijadikan pahlawan nasional), yang kuburannya belum kering masa didahulukan," ujar Jimly kepada BBC Indonesia.

"Pahlawan yang terlupakan perlu didahulukan. Masa ditunda-tunda lagi. (Yang baru wafat) belum tentu tidak pantas, tapi ini soal urutan, jadi tidak perlu dipersoalkan," kata Jimly melanjutkan.

Empat pahlawan nasional yang baru saja ditetapkan Jokowi adalah laksamana perempuan Aceh, Malahayati, dan tiga tokoh berlatar Islam: pendiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Lafran Pane, politikus partai Sarikat Islam (SI), Mahmud Marzuki, dan ulama dari Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainuddin Abdul Majid.

Hak atas foto Sekretariat Kabinet
Image caption Presiden Jokowi memberi ucapan selamat kepada keluarga empat pahlawan nasional baru Indonesia di usai seremoni di Istana Negara, Jakarta, Kamis (09/11).

Selain Gus Dur, satu tokoh lain yang masuk daftar kandidat pahlawan nasional tahun 2017 namun tak ditetakan adalah Abdul Rahman Baswedan. AR Baswedan adalah wartawan dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang pernah menjadi Wakil Menteri Penerangan tahun 1946 hingga 1947.

Sebagai syarat pengusulannya menjadi pahlawan nasional, Yayasan Nabil menyusun dan menggelar seminar tentang biografi AR Baswedan. Pada 2014, biografi itu diterbitkan dalam buku berjudul Membangun Bangsa, Merajut Keindonesiaan.

'Formalitas belaka'

Sejarawan Bonnie Triyana menilai gelar pahlawan nasional yang tidak kunjung dianugerahkan kepada tokoh-tokoh seperti Gus Dur tidak mengurangi peran besar yang pernah mereka berikan kepada bangsa dan negara Indonesia.

Bonnie menuturkan, penulisan dan penyebaran nilai-nilai positif dari para tokoh itu jauh lebih penting dari gelar pahlawan nasional.

"Menyebarkan nilai-nilai yang dicontohkan Gus Dur, komitmennya kepada toleransi, keberagaman, dan demokrasi, itu yang perlu terus disebarkan kepada generasi muda," kata Bonnie.

"Tidak mendapatkan pengakuan secara formal bukan masalah, karena sejarah milik masyarakat. Pengakuan terhadap tokoh bisa muncul di tengah masyarakat," ia menambahkan.

Hak atas foto POLITIK BELANDA TERHADAP ISLAM DAN KETURUNAN ARAB
Image caption AR Baswedan diusulkan menjadi pahlawan nasional karena berjasa mendirikan Partai Arab Indonesia yang berjuang melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Pemerintah, kata Bonnie, sepatutnya tidak berkonsentrasi pada pemberian gelar, tapi juga penulisan sejarah yang netral. Ia berkata, pemerintah harus segera meninggalkan adagium 'sejarah adalah milik para pemenang'.

"Menetapkan pahlawan harus dibarengi penulisan sejarah secara lebih jujur. Kita harus bisa menerima masa lalu dengan tangan terbuka dan secara legawa sehingga sejarah punya fungsi penting bagi kita di masa kini dan masa depan," ucap Bonnie.

Prosedur dan syarat pemberian gelar pahlawan nasional diatur dalam UU 20/2009.

Undang-undang itu menyebut dua kategori peraih gelar pahlawan, yakni umum dan khusus.

Adapun, syarat khusus bagi para calon pahlawan nasional, di antaranya berprestasi di bidang sosial, seni, budaya, agama, atau lingkungan atau pernah memimpin perjuangan bersenjata dan politik untuk merebut kemerdekaan bangsa.

Hingga 9 November 2017, Indonesia telah memiliki 173 pahlawan nasional, di mana empat belas di antaranya merupakan pahlawan perempuan.

Berita terkait