KPK 'lebih siap' saat tetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka

Setya Novanto Hak atas foto Reuters
Image caption Akhir September, penetapan tersangka Setya Novanto oleh KPK dinyatakan tidak sah oleh hakim tunggal Cepi Iskandar.

Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, kembali menetapkan Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan e-KTP.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, dalam pernyataan pers, Jumat (10/11), di kantor KPK di Jakarta.

Akhir September lalu, Setya Novanto menang dalam gugatan praperadilan setelah hakim Cepi Iskandar menyatakan bahwa 'penetapan tersangka Setya Novanto tidak sah'.

Namun KPK masih belum menyerah dan kembali menetapkan politisi senior itu sebagai tersangka.

"Artinya KPK yakin dengan segala butki yang dia pegang, yang ada di tangan, KPK yakin orang ini adalah orang yang harus menjadi tersangka, mempertanggungjawabkan dalam sebuah proses hukum", jelas Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar, kepada wartawan BBC Indonesia, Liston P Siregar.

Zainal menambahkan jelas ada kemungkinan Setya Novanto akan mengajukan praperadilan kembali. BBC Indonesia sudah menghubungi penasehat hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, lewat panggilan telepon dan pesan Whatsapp namun belum dibalas.

Bagaimanapun Fredrich -seperti dikutip situs berita Tempo.co- sudah menegaskan akan mengajukan gugatan praperadilan, "Praperadilan pasti kami lakukan, tidak mungkin tidak."

Hak atas foto Elshinta
Image caption Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, melaporkan Agus Rahardjo (kiri) dan Saut Situmorang (kanan) ke Bareskrim Polri karena dianggap melakukan pemalsuan surat.

Menurut Zainal, KPK pasti sudah mempelajari keputusan praperadilan yang dulu memenangkan Setya Novanto dan menyiapkan langkah-langkah tertentu.

"Saya yakin KPK sudah mempelajari itu dan pada titik tertentu kalau Setya Novanto melakukan praperadilan, tinggal tergantung pada bagaimana KPK menghadirkan bukti, dan yang kedua tergantung pada hakim yang akan menyidangkan."

Keputusan Cepi Iskandar yang memenangkan Setya Novanto mengundang kontroversi dan Zainal berpendapat ada kemungkinan bahwa hakim yang berbeda yang ditunjuk dalam kemungkinan sidang praperadilan berikut.

"Keputusan yang dulu itu sangat bisa diperdebatkan. Tapi hakimnya bukan dia lagi saya kira. Tergantung prosesnya didaftarkan di mana dan Mahkamah Agung yang menetapkan majelis hakim."

Imunitas bagi KPK

Saat ini dua pemimpin KPK -Agus Rahardjo dan Saut Situmorang- sudah pula ditetapkan akan diselidiki oleh kepolisian sebagai tersangka terkait dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang.

Hal tersebut ditempuh polisi menanggapi laporan pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, yang menuduh kedua pimpinan KPK itu melakukan pemalsuan surat masa perpanjangan pencegahan ke luar negeri terhadap Setya Novanto.

Hak atas foto KEMENDAGRI
Image caption Kerugian negara dalam dugaan korupsi e-KTP diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun dari total nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Situasi saling gugat menggugat ini mungkin akan membingungkan khalayak umum terkait upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Pertaruhan terbesarnya adalah publik menjadi apatis bahwa tersangka saling menersangkakan. Tapi harusnya dididik kepada publik bahwa kejadian sebenarnya adalah bahwa pemberantasan korupsi sering kali menemukan jalan terjal, sering kali menemui upaya perlawanan balik," jelas Zainal.

Zainal menekankan bahwa bukan hanya di Indonesia saja terjadi perlawanan atas upaya pemberantasan korupsi, tapi juga di banyak negara, seperti Nigeria.

"Jadi kita harus membangun prinsip imunitas bagi pekerja antikorupsi, Anggota DPR punya hak imunitas dan tidak bisia ditersangkakan dalam kaitan kerjanya. Ombudsman punya imunitas tapi kenapa kemudian lembaga seperti KPK tidak mempunyai hal yang sama."

Dalam kasus dugaan korupsi KTP berbasis elektronik dengan Setya Novanto sebagai salah seorang tersangka, jaksa KPK memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun dari total nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Saat ini yang sudah menjadi terpidana dalam kasus tersebut adalah mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Irman -yang diganjar tujuh tahun penjara- dan seorang bawahannya, Sugiharto, dengan vonis lima tahun penjara.

Topik terkait

Berita terkait