Seberapa jauh bias agama, moral, dan seksisme dalam seleksi beasiswa LPDP?

ilustrasi wawanvcara LPDP

"Sudah menikah lama tak juga punya anak, kamu sudah berobat?." Ini bukan pertanyaan dari mertua tradisional, melainkan dari seorang profesor terhadap seorang sarjana, dalam sebuah wawancara seleksi beasiswa.

Jadi bayangkan, Anda bermaksud untuk melanjutkan studi untuk program master atau doktoral di universitas ternama. Dan saat menjalani wawancara untuk memperoleh beasiswa, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bukanlah prestasi akademik, visi tentang ilmu atau bidang studi, atau wawasan ilmiah Anda. Melainkan urusan-urusan seputar kehidupan pribadi, moral, akhlak, keluarga (bahkan bisa menyangkut ibu bapak kakek nenek). Jenis pertanyaan yang kita akan mati-matian mencari hubungannya dengan dunia ilmiah, dunia universitas, dunia akademik.

Itulah yang dialami oleh banyak calon penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), sebuah badan berdana triliunan rupiah, yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan.

Bermula dari suatu percakapan dengan seorang sahabat, beberapa waktu lalu. Ia mengungkapkan keheranan yang mengganjal pikirannya kepada saya tentang pengalamannya menjalani wawancara seleksi beasiswa LPDP itu.

Sebagai seorang konsultan busana di media terkemuka, dalam wawancara itu tentu teman saya bercerita mengenai pekerjaannya. Ia dengan bersemangat menceritakan pengalamannya menjadi konsultan busana muslimah dan hijab. Alih-alih ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keahlian yang ia miliki dan bidang yang ia geluti, pewawancara malah bertanya:

"Memang agama kamu apa -- kamu ngurusin hijab?"

Lalu setelah dijawab, pertanyaan lain menyusul:

"Kamu kalau ngurusin fashion hijab, kenapa nggak berhijab?"

"Oh kamu Betawi, kok enggak kelihatan ya? Saya pikir kamu Cina,"

"Kamu kan single mother. Mengapa kamu bercerai?"

Sudah lama saya mendengar selentingan soal-soal seperti ini. Tapi baru saat itu saya mendengar langsung dari orang yang mengalaminya.

Betapa pun, waktu itu saya beharap, itu kejadian yang merupakan kekecualian, yang terisolasi sekadar pada nasib apes sahabat saya itu saja, yang pas mendapat pewawancara yang mood-nya seperti itu. Walaupun begitu kami berdiskusi: saat itu pewawancara ada tiga, mengapa semua berada dalam mood yang sama?

Penasaran -disertai sedikit cemas dan jengkel juga - tentang apakah pertanyaan dan komentar yang mencampuri urusan pribadi yang tak ada kaitannya dengan dunia ilmiah dan akademi itu banyak terjadi, bahkan menjadi prosedur dalam wawancara beasiswa LPDP, saya pun berinisiatif melakukan pengumpulan data.

Pada malam hari tanggal 4 November 2017 itu saya menulis pesan singkat di twitter, berbunyi, "Jika ada yang saat wawancara beasiswa LPDP ditanya oleh tim seleksi kenapa tak berjilbab atau pertanyaan aneh lainnya, DM (Direct Message) saya, ya."

Dan berbagai kisah kemudian mengalir masuk ke kotak pesan saya. Dalam dua hari, saya menerima kurang lebih 80 pesan DM dengan beragam cerita, dan 55 orang di antaranya yang pernah mengalami langsung pertanyaan atau komentar janggal dari pewawancara, sebagian lagi adalah orang ketiga yang berkisah tentang pengalaman yang dialami isterinya, suaminya, pacarnya, saudaranya, bahkan teman sekantor atau stafnya,

Data yang saya dapat, sayangnya menunjukkan bahwa yang dialami sahabat saya itu bukan kasus khusus, melainkan gejala umum, bahkan berkecenderungan sistematis.

Memang jumlah responden saya kecil saja. Tapi cukup representatif menunjukkan suatu fenomena.

Saya memutuskan untuk berfokus pada penuturan orang pertama. Jadi saya ambil 55 orang itu sebagai sumber primer.

Dari 55 orang responden tersebut (14 laki-laki dan 41 perempuan), saya lalu mencoba membuat tabulasi dan mengklasifikannya.

Tentu saja kita tak bisa langsung mengambil kesimpulan dari data ini, karena pengumpulannya dilakukan melalui twitter dan karenannya respondennya hanya calon penerima LPDP yang memiliki akun twitter, yang mem-follow saya, dan yang tahu kicauan saya.

Ya, saya tak berpretensi ilmiah.

Penting dicatat bahwa tidak semua responden yang mengirimkan ceritanya kepada saya adalah pelamar yang gagal mendapatkan beasiswa.

Sebanyak 59,7 persen responden sedang kuliah atau sudah menyelesaikan studinya dengan beasiswa dari LPDP dan sebagian kecil lainnya ditolak LPDP namun kemudian mendapat beasiswa dari Fullbright (lembaga beasiswa Amerika Serikat), Chevening (lembaga beasiswa Inggris) atau skema beasiswa lainnya.

Untuk mengolah data yang masuk, pernyataan calon penerima beasiswa LPDP kemudian di-coding dan dianalisis menggunakan SPSS oleh seorang teman yang jagoan olah data kuantitatif.

Agar tidak bias pada gender tertentu - karena proporsi responden yang menjawab di twitter tidak proporsional dari sisi jenis kelamin, dilakukan pembobotan dari sisi jenis kelamin.

Secara umum berikut adalah temuannya:

  • Pada sesi wawancara, umumnya para calon penerima beasiswa LPDP mendapatkan pertanyaan yang tidak pantas, mengorek urusan pribadi, bias SOGIE (orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender), bias agama atau ras, serta pertanyaan yang menyangkut masalah personal tak relevan lain (misal soal pasangan, pacar 'bule', anjuran menikah).
  • Calon penerima beasiswa perempuan adalah yang paling banyak mendapatkan pertanyaan yang bias SARA (suku, agama, ras, antar-golongan). Kepada para calon peremuan, para pewawancara lebih banyak melontarkan pertanyaan mengenai hal-hal yang bersifat privat dan personal, menyangkut pasangan, pacar 'bule,' atau seperti anjuran pernikahan.
  • Calon penerima beasiswa laki-laki adalah yang lebih sering merasakah pertanyaan yang bias SOGIE dan mendapatkan perlakukan/keterangan yang tidak pantas.

Beberapa hal berikut bisa menjadi ilustrasi.

Seorang responden yang mengidentifikasi gendernya berbeda dengan gender saat ia dilahirkan berkisah, para pewawancara menghabiskan waktu wawancara untuk pertanyaan terkait identitas gendernya. Bahkan salah seorang pewawancara melakukan tindakan yang tidak patut yakni memotretnya tanpa persetujuan.

Semua responden yang sempat memberikan jawaban dukungan terkait HAM kelompok minoritas seksual, tidak ada satupun yang lolos mendapatkan beasiswa.

Dalam kesempatan lain, pewawancara justru menggunakan waktu wawancara untuk memberikan ceramah moral dan agama. Termasuk bertanya, "kamu tahu apa fitrah manusia?"

Saya tahu, data ini tentu terlalu lemah untuk menghubungkan apakah posisi seseorang terhadap satu isu tertentu mempengaruhi pewawancara dalam memberikan penilaian.

Pertanyaan seksis juga banyak muncul dalam wawancara. Dalam riset kecil ini, seksime itu dialami oleh para responden perempuan saja menyangkut siapa yang nanti akan menjaga anak, dan kerap muncul pertanyaan tentang kemungkinan nanti berpacaran dengan orang Barat, atau dalam bahasa mereka, 'bagaimana kalau nanti kecantol bule.'

"Kamu kan cantik, nanti gimana kalau kamu ditaksir bule?

"Oke, jadi kamu mau kuliah di Belanda, mau cari pacar bule ya?"

"Oh, kamu masih single? Studi tentang gender sih ya.."

Apa jaminannya kamu akan kembali ke Indonesia? Bule kan sukanya perempuan kayak kamu."

Sementara pertanyaan bias SOGIE terhadap para pelamar lelaki, antara lain:

"Kamu kelihatan kemayu, kamu gay atau normal?"

Seorang calon responden dipertanyakan namanya yang dianggap berbau Kristen padahal responden seorang Muslim, sementara seorang responden yang beragama Kristen kaget karena diminta untuk mengutip satu ayat Alkitab. Ada pula responden perempuan yang dipertanyakan kenapa sekarang tidak berjilbab padahal di foto aplikasi beasiswa ia berjilbab, dan mengapa tidak diteruskan saja mengenakan jilbab.

Beberapa responden mengungkap sejumlah bias ras. Seorang responden merinci betapa ia ditanya apa ras-nya setelah menerangkan bahwa ia bekerja di lembaga pendidikan yang menggunakan tiga bahasa pengantar termasuk bahasa Cina. Ia juga ditanya mengapa bersedia kerja di lembaga yang banyak keturunan Tionghoa dan apakah ia bekerja untuk bangsa Tiongkok.

Kejanggalan pertanyaan dan bias agama dan sikap moralis, tidak cuma muncul saat proses wawancara.

Dari para responden yang lolos, saya juga mendapatkan cerita mengenai kejanggalan yang mereka alami saat proses Persiapan Keberangkatan (disingkat PK).

Kegiatan itu sering mengundang narasumber-narasumber yang bagus, yang sangat bermanfaat bagi persiapan studi para penerima beasiswa. Namun sedikit dicemari oleh hal tidak relevan seperti promosi pernikahan.

Ada salah seorang pembimbing resmi PK yang dalam presentasinya memperlihatkan slide pasangan awardee LPDP yang akhirnya menikah. Ia menganjurkan para lajang untuk menikahi sesama penerima beasiswa LPDP. Bahkan menawarkan diri untuk menjadi mak comblang.

Sebagian penerima beasiswa menganggapnya hal sepele dan lucu saja, ada pula yang menganggapnya wajar. Namun sebagian lain menganggap anjuran dan promosi nikah ini tak pantas, intrusif, dan bahkan memuakkan karena setiap saat selalu diangkat.

Beasiswa Impian

Berdasarkan informasi resmi yang dikeluarkan kantor Wakil Presiden tanggal 27 September 2017, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama LPDP Luky Alfirman menyatakan bahwa hingga saat ini, dana yang dikelola LPDP mencapai 20,6 triliun rupiah dan terdapat tambahan 10,5 triliun rupiah yang bersumber dari APBNP. Beasiswa juga telah diberikan kepada total 16.887 orang, yang terdiri atas 8.946 penerima beasiswa dalam negeri dan 7.941 penerima beasiswa luar negeri.

Tatkala pemerintah menyediakan skema pembiayaan yang cukup lentur (semua kebutuhan ditanggung dan para penerima beasiswa LPDP tidak terikat ikatan dinas dengan lembaga mana pun) maka mendapatkan beasiswa LPDP menjadi mimpi banyak orang yang hendak melanjutkan sekolah ke pendidikan tinggi. Hal inilah yang menyebabkan LPDP menjadi salah satu lembaga yang diincar bagi para scholarship hunter, begitu para mahasiswa menyebutnya.

Hak atas foto AFP
Image caption Sejumlah mahasiswa Indonesia mendengarkan arahan sebelum menempuh studi di Prancis, pada Juli 2017. Beasiswa LPDP dapat digunakan untuk menempuh studi di berbagai negara.

Tidak sedikit kisah kesuksesan para penerima beasiswa yang terdokumentasikan, menginspirasi dan amat membanggakan. Begitu banyak mahasiswa yang terbantu oleh beasiswa yang disediakan oleh pemerintah ini. Dalam hal ini, langkah pemerintah melalui Kemenkeu patut diapresiasi.

Berbeda dengan skema beasiswa di lembaga Indonesia lain, LPDP dilengkapi dengan suatu mekanisme pengaduan untuk mencegah kecurangan, mulai proses seleksi hingga penetapan penerima beasiswa.

Kanal pengaduan berupa aplikasi WISE atau Whistleblowing System www.wise.kemenkeu.go.id menampung informasi mengenai perbuatan berindikasi pelanggaran.

LPDP pun cukup responsif menanggapi kritik publik. Saat awal tahun lalu mereka dikritik keras karena mengeluarkan aturan diskriminatif terhadap Orang Dengan HIV/AIDS, mereka dengan segera mencabut aturan tersebut dan direkturnya menyampaikan permintaan maaf.

LPDP sendiri memiliki kode etik bagi para pewawancara.

Kode etik itu mengatur batasan-batasan proses wawancara sesuai dengan kompetensi, objektifitas, kejujuran, dan juga disebutkan agar tidak ada pertanyaan yang mengandung unsur SARA.

Dari dokumen Petunjuk Teknis Penilaian Dokumen dan Wawancara yang dikeluarkan oleh LPDP yang saya baca, terdapat lima komponen utama yang menjadi basis penilaian: Akademis, bahasa Inggris, kepribadian yang berkualitas, faktor yang berpotensi menghambat studi dan kepemimpinan.

Satu-satunya dalam tahapan wawancara yang memungkinkan pertanyaan menyangkut hal privat adalah mengenai faktor yang berpotensi menghambat studi dengan faktor internal dan faktor eksternal sebagai sub komponennya.

Dari dokumen bisa diketahui bahwa pewawancara juga diberikan pedoman untuk wawancara. Dan tampak bahwa pertanyaan-pertanyaan janggal dan penuh bias yang diajukan kepada para responden saya tidak ada acuannya dalam manual itu. Artinya, pertanyaan-pertanyaan tersebut kemungkinan merupakan penyimpangan yang dilakukan para pewawancara. Tetapi mengingat wawancara dilakukan oleh suatu panel yang terdiri dari tiga orang, mengapa bisa berlangsung seperti itu dari waktu ke waktu, tanpa ada upaya meluruskannya dari setidaknya salah satu pewawancara lain?

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Begitu banyak mahasiswa yang terbantu oleh beasiswa yang disediakan oleh pemerintah ini. Dalam hal ini, langkah pemerintah melalui Kemenkeu patut diapresiasi.

Tentu saja banyak wawancara yang berlangsung profesional, dan relevan dengan prinsip akademik. Tetapi banyaknya wawancara yang penuh dengan pertanyaan bias juga merupakan fakta.

Sebagai sebuah lembaga yang strategis, LPDP patut lebih serius dalam menyeleksi para pewawancara dan pembimbing para calon atau penerima beasiswa agar tidak terkesan bahwa lembaga ini diskriminatif terhadap suku, agama, seksualitas atau gender tertentu.

Pada saat berbicara di perayaan 25 tahun AMINEF dan 65 tahun Fullbright tanggal 15 November lalu, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyatakan di hadapan publik bahwa ia sudah mendengar keriuhan di media sosial terkait masalah LPDP.

Hak atas foto AFP
Image caption Menkeu Sri Mulyani menyatakan akan terus melakukan reformasi dan perbaikan dalam manajemen LPDP. (Foto merupakan ilustrasi).

Seorang teman yang menghadiri acara itu dan merupakan fan berat Ibu Sri Mulyani mengirimkan potongan videonya kepada saya. Dalam video tersebut Sri Mulyani menyatakan "... akan terus melakukan reformasi dan perbaikan dalam manajemen LPDP, baik untuk proses rekruitmen serta untuk mengelola alumni."

Sungguh komitmen baik yang penting ditunggu realisasinya. Agar konkret, mungkin bisa dimulai dengan menambahkan satu poin lagi dari lima integritas LPDP yang ada saat ini (integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan), yakni non diskriminasi.


Artikel-artikel semacam ini akan hadir berkala di BBC Indonesia, karya berbagai penulis, mencakup beragam tema. Tulisan-tulisan itu merupakan pandangan pribadi penulis sepenuhnya.

Berita terkait