Seruan agar vonis Buni Yani 'tidak dipolitisasi' masyarakat

buni yani Hak atas foto JULIA ALAZKA
Image caption Pendukung Buni Yani memadati ruas jalan di sekitar tempat pembacaan vonis terhadap Buni Yani.

Masyarakat diminta pengamat sosial poilitik agar tidak mempolitisasi keputusan pengadilan Buni Yani, terdakwa pelanggaran Undang-undang ITE, dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku.

Buni Yani divonis bersalah dan dihukum penjara 1,5 tahun oleh majelis hakim dalam persidangan yang digelar di Bandung, Selasa (14/11), tetapi majelis hakim memutus terdakwa tidak langsung dimasukkan ke penjara.

Pendukung Buni Yani memprotes putusan itu karena dianggap tidak adil, tetapi pihak lainnya menuding vonis 'menguntungkan' terdakwa karena tidak langsung dimasukkan ke penjara.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heriyanto, mengharapkan semua pihak menghormati putusan hakim, dan tidak menariknya kembali ke wilayah politik.

Hak atas foto Julia Alazka
Image caption Buni Yani saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (13/06).

"Jangan kemudian proses itu selalu dikaitkan dengan isu politik bahwa ini adalah bentuk dari kompromi," kata Gun Gun kepada BBC Indonesia.

Istilah kompromi politik merujuk pada anggapan sebagian kalangan yang menganggap peradilan Buni Yani ini 'dipaksakan' oleh aparat penegak hukum, setelah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dijadikan tersangka kasus dugaan penistaan agama.

Menurut Gun Gun, apabila cara pandang seperti itu tetap dipaksakan dalam menganalisa hasil persidangan Buni Yani, maka dapat merusak logika hukum.

"Karena kalau bicara win-win solution, berarti hukum itu seolah-olah dikendalikan oleh politik. Nah, kalau itu yang terjadi, maka tentu logika hukum akan rusak," jelasnya.

Hak atas foto Julia Alazka
Image caption Buni Yani (tengah) bersama para pengacara dan pendukungnya di luar gedung Pengadilan Negeri Bandung.

Walaupun tidak terlepas dari subyektivitasnya, Gun Gun lebih meyakini bahwa majelis hakim memiliki alasan hukum yang didasarkan fakta-fakta persidangan dalam memutuskan setiap perkara.

Sehingga, sambungnya, putusan Buni Yani jangan diletakkan dalam 'konteks koridor yang sangat pekat dengan warna politiknya'. "Tetapi harus diposisikan sebagai bagian dari hal yang penting kita hormati dalam proses hukum," tandasnya.

Kriminalisasi?

Usai divonis bersalah, Buni Yani diarak oleh pendukungnya dan dia kemudian melakukan orasi dari atas sebuah kendaraan roda empat.

"Jangankan penjara, saya sudah mewakafkan nyawa saya, demi perjuangan saya siap mati. Ini bukan gertak sambal, bukan, karena saya tahu enggak punya salah apa-apa jadi saya siap mati," pekiknya.

Di hadapan pendukungnya, Buni Yani menuding bahwa vonis yang diterimanya adalah 'bentuk kriminalisasi'.

Hak atas foto Julia Alazka
Image caption Pembacaan vonis terhadap Buni Yani antara lain dihadiri mantan Ketua MPR Amien Rais.

Salah-seorang pengacaranya, Aldwin Rahadian, juga mengatakan bahwa perkara yang menimpa kliennya 'sangat kental kriminalisasinya'.

"Kalau sudah masuk variabel lain (di luar faktor hukum), yang muatan politisnya terlalu besar, tentu ini akan merusak marwah hukum," kata Aldwin.

Karena itulah, kliennya langsung mengajukan langkah hukum banding.

Kuasa hukum Ahok: Kenapa vonisnya ringan?

Secara terpisah, salah-seorang kuasa hukum mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Humphrey Djemat mempertanyakan vonis Buni Yani yang disebutnya terlalu ringan.

"Kenapa orang yang menjadi penyebab semua persoalan yang menjadi keributan ini hanya dihukum 1,5 tahun? Seharusnya dia lebih dari Ahok (masa hukumannya), yaitu lebih dari dua tahun," kata Humphrey kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/11).

Dia juga mempertanyakan alasan majelis hakim yang tidak langsung memenjarakan Buni Yani. "Padahal orang seperti ini harus dijadikan satu pembelajaran," tegas Humphrey.

Hak atas foto Reuters
Image caption Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat mengikuti proses persidangan terhadap dirinya.

Bagaimanapun, pengamat politik Gun Gun Heriyaean mengharapkan vonis bersalah terhadap Buni Yani bisa masyarakat agar lebih peka terhadap 'informasi' sebelum dibagikan kepada masyarakat di media sosial.

"Jangan sampai kemudian informasi yang diseminasikan itu justru merusak yang disebut pluralisme atau kebhinekaan," kata Gun Gun kepada BBC Indonesia.

Seharusnya, sambungnya, informasi yang disebarkan di media sosial tidak membuat adanya pengkotak-kotakan di masyarakat. "Sebaliknya media sosial itu sebagai alat untuk menyebarkan perdamaian."

Pelajaran berharga lainnya yang bisa dipetik dari vonis Buni Yani adalah siapapun bisa rentan terjebak polarisasi yang tajam akibat tidak mampu mengelola isu suku, agama, dan ras dalam dunia media sosial.

"Isu SARA akan selalu mengarah kepada konflik yang nonrealistis, karena masalah keimanan atau ideologi akan menggerakkan orang lain dalam polarisasi yang sulit dikendalikan dan sulit diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek," tambah Gun Gun.

Berita terkait