Kesempatan sekali lagi bagi wajib pajak untuk tuntaskan deklarasi aset

DJP Hak atas foto BAY ISMOYO
Image caption Publik memahami kebijakan baru Kemenkeu sebagai program tax amnesty jilid II

Kementerian Keuangan membantah bahwa peraturan untuk memberi kelonggaran terhadap wajib pajak (WP) untuk mendeklarasikan aset yang belum dilaporkan sebagi 'tax amnesty' atau pengampunan pajak kedua.

Namun pengamat perpajakan melihat peraturan terbaru tersebut sebagai 'penegakkan hukum dan uluran tangan yang dijalankan bersamaan'.

Darussalam -pengamat perpajakan Universitas Indonesia- berpendapat kesempatan diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang 'belum jujur' dan tidak mengikuti pengampunan pajak agar segera membereskan laporan pajaknya.

"Sebenarnya ini bukan kelonggaran bagi yang belum patuh selama ini karena pemeriksaan pun jalan bersamaan dengan kelonggaran. Jadi menurut saya, pemeriksaan jalan, tapi pemerintah tetap memberi kesempatan. Tapi kalau pemeriksaan sudah masuk, ya kesempatan itu hilang," ujar Darussalam kepada BBC Indonesia, Senin (27/11).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.03/2017 memberi kesempatan kepada WP yang memiliki harta yang belum dilaporkan baik dalam SPT untuk melaporkan asetnya dan membayar pajak sesuai dengan tariff normal yang diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2017, adapun mengenai tarifnya untuk WP Badan sebesar 25%, untuk WP orang pribadi (OP) sebesar 30%, dan WP tertentu sebesar 12,5%.

Belakangan, publik memahami aturan ini sebagai pengampunan pajak (tax amnesty) jilid 2 yang langsung dibantah oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan Ditjen Pajak, Tunjung Nugroho, menuturkan batas waktu untuk mengungkapkan sampai sebelum Ditjen Pajak menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) mengenai harta yang belum diungkapkan.

"Ada pilihan sampai ada temuan, atau bisa mengakui sendiri aset-asetnya dalam SPT (surat pemberitahuan) Selama kita belum menemukan data, itu adalah kesempatan untuk mengungkap sendiri aset-asetnya yang belum dilaporkan dalam SPT," ujar Tunjung.

Bagi wajib pajak yang terbukti menyembunyikan aset, maka mereka dikenai sanksi 200% bagi wajib pajak yang ikut program pengampunan pajak atau 2% per bulan bagi wajib pajak yang tidak ikut program tersebut.

Lalu apa beda aturan ini dengan tax amnesty?

Darussalam menuturkan PMK 165/2017 yang baru saja dirilis pemerintah memang dipahami sebagai tax amnesty jilid II lantaran masyarkat masih mengkaitkan dengan kelanjutan dari sanksi yang diatur di pasal 13 UU Pengampunan Pajak dan pasal 18 UU Pengampunan Pajak, di mana wajib pajak akan diberi sanksi denda jika petugas pajak menemukan harta yang belum dilaporkan.

Aspek Perpajakan PMK 165/2017 Pengampunan pajak
Tarif 12,5% - 30%(Berdasar PP 36/2017) 0,5% - 10% (Berdasar UU Pengampunan Pajak
Dilakukan pemeriksaaan/penyidikan Ya Tidak
Penghentian pemeriksaan/penyidikan Tidak (Wajib pajak yang telah diterbitkan SP2 tidak dapat lagi melakukan pengungkapan sukarela Ya
Penghapusan sanksi apabila membayar pokok tunggakan pajak yang terutang dalam SKP Tidak Ya
Pembebasan PPh atas pengalihan saham, tanah dan bangunan Tidak Ya

Menurutnya, ini tidak bisa disebut tax amnesty karena sebenarnya perlakuan perpajakan sementara pemerintah tetap melakukan pemeriksaan tapi wajib pajak diberi kesempatan sepanjang belum dilalukan pemeriksaan.

"Menurut saya, ini dipandang sebagai kesempatan yang diberikan kesempatan sekali lagi bagi mereka yang belum patuh tapi tidak mengikut tax amnesty."

Saat ini, Ditjen Pajak sudah menindaklanjuti 786.163 wajib pajak pasca pengampunan pajak atau tax amnesty. Dari total jumlah itu, jumlah peserta yang tidak mengikuti tax amnesty mencapai 98%, sementara peserta tax amnesty hanya 2%.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak, Yon Arsal, menuturkan dari data tersebut, sebanyak 94% data dalam proses validasi sementara yang dinyatakan sudah valid sejauh ini baru 4% dan masih akan bergerak.

"Per hari ini jumlah lembar pengawasan sudah dikeluarkan 7.000 wajib pajak. Setelah lembar pengawasan terbit baru dikeluarkan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan)," jelasnya.

Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan Ditjen Pajak, Tunjung Nugroh, menuturkan sampai saat ini pihaknya sudah menerbitkan sekitar 1.500 instruksi pemeriksaaan. Dari jumlah tersebut, sudah ada 208 laporan pemeriksaaan dengan nilai ketetapan pajak sebesar Rp 300 miliar.

"Angka ini akan terus berkembang karena kita lakukan pemeriksaan terus. Kalau ada indikasi dari peserta tax amnesty yang belum melaporkan asetnya, akan kita follow up. Sekarang prioritas kami adalah wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty," kata dia.

Genjot penerimaan pajak?

Pemerintah beralasan kebijakan ini dilakukan utamanya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki database perpajakan Indonesia.

Di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak, diperkirakan penerimaan pajak akan mengalami peningkatan sebanyak 3% - 5%.

Hak atas foto Reuters
Image caption Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadikan pajak sebagai salah satu progam utamanya sejak ditunjuk Presiden Jokowi masuk ke Kabinet Kerja pada 2016 lalu.

Kendati begitu, Darussalam mengatakan kalau pun kebijakan ini memberi tambahan penerimaan pajak, itu merupakan konsekuensi logis dari 'kelonggaran pemerintah.

"Atau uluran tangan pemerintah agar wajib pajak yang belum patuh dan tidak ikut tax amnesty ingin tidak mendapatkan sanksi yang sedemikian besar, yakni sebesar 200% ya ini pilihan mau tidak mau harus diambil. Karena kalau ini tidak diambil, pemerintah masuk melalui pemeriksaan, ya sanksi berat sebesar 200% bagi mereka yang ikut tax amnesty dan tidak jujur dan bagi yang tidak ikut tax amnesty 48%," kata dia.

Hingga Oktober 2017 , realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp869,6 triliun atau 67,7 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyesuaian (APBNP) 2017 sebesar Rp1.238,6 triliun.

Topik terkait

Berita terkait