Perkosaan dan serangan seksual terhadap anak terus terjadi: Perppu kebiri 'tak efektif'?

Kekerasan seksual Hak atas foto AFP
Image caption Jumlah kekerasan seksual terhadap anak selama tiga tahun terakhir mencapai lebih dari seratus kasus.

Kekerasan seksual terhadap anak masih masif terjadi, termasuk dalam lingkup keluarga sehingga muncul pandangan bahwa inisiatif pemerintah menerbitkan peraturan presiden pengganti undang-undang (Perppu) -yang berisi ancaman hukuman kebiri untuk para pelaku kekerasan seksual- tidak efektif.

"Perppu itu dibuat secara emosional, tanpa melihat efektivitasnya. Banyak negara lain yang akhirnya tidak menerapkan hukuman kebiri karena tak menimbulkan efek jera," kata Bestha Inatsan, peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Rabu (29/11).

Bulan Mei 2016, Presiden Joko Widodo meneken Perppu tentang perlindungan anak yang memperberat sanksi pidana untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Selain kebiri atau penghilangan fungsi testis secara kimia, Perppu yang disahkan DPR menjadi undang-undang pada Oktober 2016 itu juga memperberat ancaman pemenjaraan.

Perppu itu muncul setelah seorang anak perempuan di Bengkulu, Yuyun, diperkosa dan dibunuh 14 pemuda. Namun pemerkosaan serupa masih terjadi, yaitu pada Juni 2017 ketika seorang siswi sekolah menengah pertama di Luwu, Sulawesi Selatan, diperkosa 21 laki-laki.

Dan pekan lalu kepolisian juga mengungkap pencabulan yang dilakukan seorang ayah terhadap dua putrinya yang masih remaja di Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta.

"Sudah ada aturan kebiri, tapi faktanya jumlah kekerasan seksual meningkat setiap tahun," ujar Bestha.

Hak atas foto AFP
Image caption Hakim menjatuhkan vonis beragam untuk para pemerkosa Yuyun, dari penjara selama 10 dan 20 tahun hingga hukuman mati.

Menteri Sosial Khofifah, Indar Parawansa, menyebut pemerintah tidak dapat menjamin implementasi hukuman kebiri karena bergantung pada proses pembuktian di pengadilan terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

"Kebiri itu sifatnya hukuman pemberat, jadi sangat tergantung pada proses di pengadilan, bagaimana bukti yang disajikan jaksa bisa menguatkan pendapat hakim," kata Khofifah di Jakarta, Rabu siang.

Ancaman seksual di rumah

Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, menyebut ancaman kekerasan seksual terbesar terhadap anak justru muncul dari orang-orang terdekat, seperti ayah, saudara kandung maupun sanak saudara lainnya.

Namun menurut Mariana, pemerintah dan masyarakat pada umumnya tidak memahami kecenderungan tersebut sehingga terkesan abai pada ancaman itu.

"Orang berpikir kekerasan seksual terjadi di ruang publik, padahal yang banyak terjadi justru di dalam rumah oleh kalangan terdekat. Orang tidak percaya dan sibuk menyalahkan pakaian perempuan," tuturnya melalui sambungan telepon.

Hak atas foto Setpres
Image caption Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu Kebiri setelah kasus Yuyun menyita perhatian publik.

Menurut catatan Komnas Perempuan, di Bengkulu saja -provinsi tempat pemerkosaan terhadap Yuyun- terdapat 121 kasus kekerasan seksual selama enam bulan pertama 2017. Dari angka itu, anak menjadi korban dalam 46 kasus di antaranya.

Mariana mengatakan pemerintah harus menggunakan perspektif berbeda untuk menihilkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan tidak menyerahkan isu ini kepada lembaga negara yang bergerak di lingkup gender atau perempuan.

"Isu kemanusiaan ini harus menjadi pusat perhatian semua pihak, sama seperti isu narkoba atau HIV AIDS. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama," kata Mariana.

'Hukum berbelit'

Terkait efek jera, Bestha Inatsan menyebut pengadilan hampir selalu menjatuhkan sanksi pidana penjara di bawah ancaman maksimal kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Revisi ketiga UU 23/2004 tentang Perlindungan Anak yang yang biasa disebut 'Perppu kebiri' memuat ancaman penjara paling lama 15 tahun dan minimal tiga tahun bagi pelaku.

Sementara itu, para pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban dapat dijatuhi pemberatan pidana penjara sebesar sepertiga dari ancaman maksimal.

"Vonis hakim selama ini masih jauh dari ancaman yang diatur undang-undang. Pertimbangannya banyak, antara lain karena jaksa biasanya menuntut pelaku setengah dari ancaman pidana," kata Bestha.

Bestha menuturkan perspektif hakim terhadap kasus pemerkosaan anak juga perlu diubah. Selama ini, kata dia, hakim kerap menjadikan keperawanan korban sebagai pertimbangan vonis.

Jika korban tak lagi perawan ketika pemerkosaan terjadi, Bestha menyebut hakim biasanya menjatuhkan hukuman ringan atau bahkan membebaskan pelaku.

Hak atas foto PA
Image caption Komnas Perempuan menyebut kasus kekerasan seksual terhadap anak justru kerap terjadi dalam lingkup rumah tangga, bukan di ruang publik.

Lebih dari itu, Bestha menilai efek jera tak melulu efektif pada kasus kekerasan seksual terhadap anak mengingat rehabilitasi mental atau psikologis juga penting diberikan kepada pelaku.

"Rehabilitasi ini belum pernah dilakukan di Indonesia. Kita tidak bisa menjamin, jika pelaku keluar dari penjara, maka dia tidak akan mengulangi perbuatannya," kata Bestha.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kekerasan seksual terhadap anak dalam tiga tahun terakhir mencapai lebih dari 100 kasus.

Pada 2015, terdapat 218 kekerasan seksual pada anak. Setahun berikutnya KPAI menyebut ada 120 kasus serupa. Sementara hingga September 2017, kekerasan sudah mencapai 116 kasus.

Adapun KPAI mencatat secara umum terjadi 26.954 kasus terkait perlindungan anak sejak 2011, dengan 5.432 di antaranya merupakan kekerasan seksual.

Sebanyak 60% pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah orang dekat atau mereka yang berada di lingkungan keluarga dan sekitar 30% di antaranya adalah anggota keluarga langsung.

Topik terkait

Berita terkait