Dengan 212, umat Islam 'ingin berkuasa lewat pilkada, pemilu dan pilpres'

Demonstrasi Hak atas foto Reuters
Image caption Kelompok-kelompok Islam menuntut kepada pemerintah untuk mencopot Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta dalam suatu aksi pada Februari 2017.

Selama tiga hari ini kelompok yang menamakan diri alumni 212, aksi demonstrasi pada tanggal 2 Desember 2016 untuk menuntut pemenjaraan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus penistaan agama, menggelar rangkaian acara yang disebut sebagai reuni 212.

Selain kongres, juga berlangsung peringatan Maulid Nabi, dan akan ditutup dengan aksi turun ke jalan yang dipusatkan di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu (02/12).

Rangkaian acara alumni 212 itu kini terang-terangan diakui sebagai acara politik, meskipun sebelumnya ada sebagian anggota panitia reuni yang membantahnya.

Penegasan bahwa acara reuni 212 bermuatan politik disampaikan oleh pembina presidium alumni 212 yang juga menjadi anggota tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa- MUI, Kapitra Ampera, kepada BBC Indonesia, Jumat (01/12).

"Ini 212 ini adalah kegiatan politik. Untuk apa?"

"Untuk mengkonsolidasikan umat Islam sehingga menimbulkan kesadaran agar memilih pemimpin, baik kepala daerah, maupun di legislatif melalui pemilu maupun pilpres di eksekutif melalui pemilihan presiden untuk memilih umat Islam yang berkualitas memimpin republik ini, memimpin daerah dan memimpin DPR. Dan ini politik," jelasnya dalam wawancara melalui telepon.

"Dan ini politik umat Islam, dan umat Islam sekarang ingin berkuasa melalui jalur-jalur konstitusional, melalui pemilu, melalui pilkada dan melalui pilpres."

'Agenda sudah selesai'

Penegasan Kapitra Ampera berbeda dengan keterangan Slamet Maarif, juru bicara Front Pembela Islam (FPI) yang turut mengorganisasi reuni alumni 212.

Ia dimintai tanggapan terhadap pernyataan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian, bahwa acara reuni alumni 212 tersebut memiliki motif politik, meskipun bernuansa keagamaan.

"(Tudingan) itu berlebihan dan dikeluarkan mereka yang belum move on dari kejadian (pilkada DKI) kemarin," kata Slamet Maarif.

Hak atas foto MAST IRHAM/EPA
Image caption Berbagai organisasi massa turun dalam demonstrasi menentang Perppu Ormas, Oktober 2017.

Ia merujuk pada pemilihan gubernur DKI yang dimenangkan oleh Anies Baswedan dengan mengalahkan gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama. Sejumlah ormas dan sosok di balik gerakan 212 secara terang-terangan mendukung Anies Baswedan.

Bagaimanapun Kapolri Jenderal Tito Karnavian bukanlah satu-satunya figur yang menilai acara peringatan 212 dilandasi kepentingan politik atau tidak relevan lagi.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan masalah yang diusung aksi 212 sudah selesai sehingga tidak perlu mengadakan acara reuni. Dikhawatirkannya acara seperti itu justru akan menimbulkan agitasi.

Menjelang demonstrasi menentang Ahok pada 2016, ia sempat terlibat dalam kesepakatan tentang pelaksanaan protes pada tanggal 2 Desember di Lapangan Monas.

Satu bulan sebelumnya Ma'ruf Amin mengeluarkan bantahan setelah MUI dituding berpolitik praktis karena mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan Ahok telah menista Alquran dan ulama.

Adapun Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Din Syamsuddin tidak mengeluarkan pernyataan yang mendukung, tetapi juga tak sepenuhnya melarang reuni 212. Ia mengatakan tidak akan menghadari acara itu karena bukan alumni dan mengaku "mempunyai pemahaman tentang permasalahan umat Islam serta pendekatan tersendiri dalam menanggulanginya".

Politisasi identitas agama?

Dengan menelisik kelanjutan kegiatan alumni 212 yang diadakan setelah Basuki Tjahaja Purnama dipenjara dalam kasus penistaan agama dan kalah dalam Pilkada DKI Jakarta, pengajar teologi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Profesor DR. Qasim Mathar, menilai alumni 212 sudah jelas gerakan politik.

"Karena agenda mereka sebenarnya sudah selesai. Kalau agenda utamanya menjatuhkan Ahok, memberhentikan Ahok sebagai gubernur, itu sudah tercapai. Nah, sekarang mereka teruskan dengan demo-demo dan kelihatan terus akan berkelanjutan. Itu sudah gerakan politik, bukan gerakan keagamaan," kata Profesor Qasim.

Namun, menurut pembina presidium alumni 212 Kapitra Ampera, gerakan politik 212 sah-sah saja.

"Kenapa kalau umat Islam melakukan kegiatan lalu dituding itu politik yang konotasinya negatif?"

Dikatakannya berpolitik adalah hak setiap warga negara, termasuk umat Islam yang tidak ikut demonstrasi 212 walau turut serta dalam kegiatan politik lain seperti memberikan suara dalam berbagai pemilihan.

"Tapi apakah politik itu dilarang oleh negara Republik Indonesia? Apakah politik itu haram? Kan tidak. Itu hak konstitusional, kenapa harus diributkan?"

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Pimpinan FPI, Rizieq Shihab, berorasi di hadapan peserta aksi 212 pada bulan Februari 2017.

Kapitra Ampera menolak anggapan bahwa alumni 212 melakukan praktik politisasi identitas agama.

"Itu kan opini yang dibentuk bahwa seolah-olah ada politisasi Islam. Bahwa umat Islam saat ini termarjinalkan, umat Islam teralieniasi di tengah kumpulan mayoritas. Di Amerika mayoritas mengatur minoritas," katanya.

"Boleh saja dong sebagai mayoritas umat Islam di Indonesia ini dan punya andil besar, saham besar atas kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan ini, ingin memilih pemimpin yang bisa masuk ke dalam relung-relung kehidupan kaum Muslimin."

Bagaimanapun dalam kehidupan politik di Indonesia, Islam dan politik tampaknya tidak bisa dipisahkan sedemikian rupa, seperti diakui Profesor DR. Qasim Mathar, dengan catatan dalam berbagai pola.

"Akan tetapi Islam di Indonesia juga kita kenal tidak hanya satu pola, yaitu pola demo. Ada pola-pola yang seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain-lain yang tidak berpola seperti itu. Tapi sekali lagi, Islam dan politik di Indonesia memang tidak bisa dipisahkan."

"Kita juga melihat bahwa kelompok-kelompok Islam yang tidak sepola dengan itu, tidak menyukai kelompok 212," tambah dosen teologi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar itu.

Dicontohkannya, ada kelompok mayoritas yang sebelumnya tidak membuka suara namun kini sudah menyuarakan penentangannya.

"Saya melihat kelompok mayoritas yang diam ini tidak diam sepenuhnya. Mereka juga sudah bereaksi. Kita melihat ada agenda-agenda kebhinekaan yang mereka tampilkan di tengah masyarakat, bukan dalam bentuk demonstrasi. Itu sudah lebih nyata," tuturnya.

Di samping itu, ia juga merujuk pada pertemuan ulama NU di Mataram pada November lalu, yang menurutnya, sudah semakin menegaskan bahwa kelompok ulama NU tidak termasuk dalam kelompok 212.

Topik terkait

Berita terkait