Masjid Ahmadiyah: Ditutup paksa di Indonesia, dibangun megah di Inggris

Majid di Depok Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Jemaah Ahmadiyah melakukan salat Jumat di halaman belakang masjid, sementara masjidnya kosong.

Masjidnya masih berdiri tegak, hijau menjadi warna dominan pada temboknya, dan di dalam masjid keramik putih tampak mengkilap, kecuali sebagian yang tertutupi oleh permadani, namun puluhan jemaah justru menunaikan salat Jumat di pelataran belakang masjid tersebut.

Mereka tak bisa masuk ke dalam masjid lantaran pintu dan jendela ditutup dengan plang kayu lengkap dengan 'segel' dari Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat.

Apa yang disebut segel mungkin tidak tepat sebab pemasangan segel biasanya dilakukan setelah diputuskan oleh pengadilan. Jadi, tindakan ini mungkin lebih tepat disebut 'penutupan paksa'.

Media playback tidak ada di perangkat Anda
Kenapa orang Ahmadiyah dipersekusi?

Bukan berarti jemaah tidak pernah membuka paksa 'segel' tersebut. Beberapa kali mereka membukanya, dan beberapa kali pula 'segel' dipasang lagi oleh Satpol PP Pemerintah Kota Depok.

"Kita sedih. Kita punya masjid, fasilitas, tapi tidak bisa digunakan karena disegel oleh pemerintah. Ya beginilah kita salat di luar, istilahnya di emper. Jadi ya sedih," cerita Fauzi, salah seorang jemaah di Masjid Al Hidayah yang terletak di Sawangan, Depok, Jawa Barat.

''Yang saya khawatirkan kita sedang salat Jumat tiba-tiba kita diserbu, diserang, seperti kejadian di Parung tahun 2005 silam. Kita diserang oleh orang-orang yang anti terhadap kita, kaum intoleran. Kita beraktivitas, kita dilempari batu," tambah Fauzi.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Fauzi mengaku dihantui rasa ketakutan jika tiba-tiba diserang ketika sedang beribadah.

Kejadian di Parung, sebagaimana disebut Fauzi, merupakan penyerangan massa terhadap Kampus Mubarak milik Ahmadiyah di Bogor.

Masjid megah

Sekitar 11.800 kilometer dari Masjid Ahmadyah di Depok itu, Choesnah Idarti, seorang warga Indonesia, menikmati kebebasan melakukan ibadah di masjid-masjid Ahmadiyah di London, ibu kota Inggris.

"Bebas beribadah untuk berkumpul di masjid. Anak-anak belajar agama di masjid, buka puasa di bulan puasa di masjid, salat Id di masjid, salat subuh di masjid," jelas warga Indonesia yang telah tinggal di London selama belasan tahun terakhir.

Hak atas foto Koleksi Choesnah Idarti
Image caption Choesnah Idarti (tengah) merasa bebas beribadah dan menjalankan kegiatan sosial di masjid.

Masjid Ahmadiyah yang kerap ia datangi, Baitul Ahad di Walthamstow, London timur laut, bisa ditempuh dalam waktu 20 menit dari rumahnya.

Di sana pula, Choesnah dan keluarganya mengikuti berbagai pertemuan keagamaan rutin dan juga acara olahraga tahunan.

Masjid itu tercatat sebagai salah satu dari sekitar 50 masjid Ahmadiyah di London atau salah satu dari 133 masjid Ahmadiyah di seluruh Inggris dan jumlah itu masih mungkin bertambah karena beberapa pembangunan baru kini tinggal menunggu perizinan.

Hak atas foto Dan Kitwood/Getty Images
Image caption Jemaah Ahmadiyah menunaikan salat Jumat di Baitul Futuh, Morden, London. Masjid Ahmadiyah itu disebut yang paling besar di kawasan Eropa Barat.

Yang paling megah adalah Baitul Futuh di Morden, London selatan, yang merupakan pusat aktivitas Ahmadiyah di seluruh dunia. Untuk seluruh kawasan Eropa Barat, Baitul Futuh mendapat predikat masjid terbesar.

Di Indonesia ada MUI, di Inggris ada MCB

Inggris merupakan negara yang menjamin kebebasan beragama -apa pun agamanya- dan sekaligus pula menjamin kebebasan untuk tidak beragama atau ateis.

Kendati pemerintah Inggris tidak mencampuri keyakinan masing-masing individu, di negara ini terdapat lembaga setingkat MUI, Muslim Council of Britain (MCB) atau Majelis Muslim Inggris.

Posisinya sama dengan MUI dalam menyikapi Ahmadiyah, Anggaran Dasar Rumah Tangga MCB mengharuskan seluruh anggotanya untuk mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir bagi umat Islam.

Pandangan ini berbeda dengan Ahmadiyah yang meyakini sosok Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi penerus setelah Nabi Muhammad.

"Karena perbedaan teologi yang fundamental dengan komunitas Ahmadi, MCB tidak dalam posisi untuk mewakili atau diwakili oleh komunitas Ahmadiyah," seperti pernyataan Majelis Muslim Inggris.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Jemaah menjalankan salat Jumat di Baitul Futuh yang biasa dipimpin langsung oleh Mirza Masroor Ahmad, khalifah kelima yang memimpin Ahmadiyah.

Dalam tataran praktis, sikap MCB tersebut tidak sampai menggerus kebebasan Ahmadi, termasuk kebebasan mendirikan rumah ibadah.

"Keindahan dari sistem di sini, kita tidak didiskrimasi atas dasar keyakinan. Jika kita ingin membangunan tempat ibadah atau pusat komunitas, kita diperlakukan sama di mata hukum.

"Memang ada proses-proses yang harus dilalui seperti perizinan dan ketentuan-ketentuan lain tapi di luar itu, tidak ada kesulitan. Ini sesuatu yang kita hargai dan kami berdoa agar Muslim, pemeluk Kristen dan pemeluk-pemeluk agama lain mendapatkan hak ini," papar Fareed Ahmad, Sekjen Nasional Hubungan Masyarakat Jemaah Muslim Ahmadiyah Inggris, organisasi induk Ahmadiyah internasional.

Kapasitas ribuan jemaah

Kompleks Baitul Futuh seluas 21.000 meter persegi dibangun dengan biaya £15 juta atau sekitar Rp285 miliar dan seluruh biayanya disebutkan berasal dari sumbangan komunitas Ahmadiyah di Inggris.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Bagian keamanan Masjid Baitul Futuh berseragam jaket dan celana warna hitam.

Rampung pembangunannya pada tahun 2003, masjid ini mampu menampung 8.000-10.000 jemaah pada saat bersamaan. Di sini semua pengunjung, termasuk jemaah Ahmadiyah sekalipun, harus melalui pemeriksaan keamanan cukup ketat. CCTV dipasang di segala sudut.

"Karena ini adalah masjid terbesar di Eropa Barat dan malangnya sebagian saudara-saudara sesama Muslim yang ekstrem dan membenci komunitas kami telah mengancam jemaah dan mengancam khalifah Ahmadiyah dunia, Masroor Ahmad.

"Beliau memimpin salat Jumat di sini dan setiap Jumat ada ribuan, sejatinya 5.000 sampai 10.000 orang mengikuti salat Jumat. Itu tantangannya dan kami ingin memastikan semua orang aman," papar wakil presiden Jemaah Muslim Ahmadiyah yang membidangi keamanan, Mohammad Nasser Khan.

Ada dua lapis pengamanan di Baitul Futuh.

Di pintu gerbang, personel keamanan siap memeriksa setiap mobil dan orang yang hendak masuk ke kompleks masjid. Diperlukan kartu tanda masuk di sini. Maka mereka yang tidak punya, harus meninggalkan kartu identitas dan menukarkannya dengan kartu tanda masuk

Di lapis kedua, petugas mencocokkan kartu masuk setiap pengunjung dengan data di komputer. Nah yang terakhir, pengunjung melewati mesin pemindai metal detactor. Jika membawa tas maka tas itu juga diperiksa dengan mesin pemindai khusus barang.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Usai salat Jumat, jemaah meninggalkan Baitul Futuh. Kotbah diberikan dalam bahasa Urdu dan diterjemahkan langsung ke tujuh bahasa; Inggris dan Jerman di antaranya.

Serangan terhadap tempat ibadah umat Islam, tidak hanya masjid Ahmadiyah, bukannya tidak pernah terjadi di Inggris.

Kepolisian Inggris mencatat kenaikan besar adanya tindak kejahatan ujaran kebencian dengan sasaran masjid-masjid, baik non-Ahmadiyah maupun Ahmadiyah, dalam enam bulan pertama tahun 2017.

Selama periode itu tercatat 110 ujaran kebencian, naik lebih dari 50% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ujaran kebencian yang dilaporkan ke pihak berwenang meliputi vandalisme masjid dan ancaman.

Di antara kasus yang serius, Darren Osborne, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena terbukti bersalah secara sengaja menabrakkan kendaraan ke jemaah masjid di London pada Juni 2017. Seorang jemaah meninggal dunia.

Hak atas foto Metropolitan Police
Image caption Akibat aksi Darren Osborne, seorang jemaah masjid di Finsbury Park, London, meninggal dunia.

Jaksa meyakini Osborne melakukan aksinya sebagai balas dendam atas serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok Islam garis keras di Inggris.

Masjid Ahmadiyah di Indonesia

Apa yang dinikmati oleh Choesnah Idarti dan Fareed Ahmad di Inggris, yang menjamin kebebasan beribadah dan menerapkannya dalam tataran praktik, merupakan suatu angin segar yang didambakan oleh Fauzi, seorang Ahmadi di Depok.

Sebagaimana dituturkan oleh Fauzi di bagian awal tulisan ini, ia merasa khawatir jika tiba-tiba diserang ketika sedang beribadah di masjidnya, Masjid Al Hidayah, di Depok, Jawa Barat.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Janji pejabat tertinggi di tubuh kepolisian terhadap persekusi dipajang di papan dan kemudian ditempatkan di pintu masuk Masjid Al Hidayah.

Kekhawatiran Fauzi berasalan. Pasalnya, sebagian besar umat Islam berpendapat Ahmadiyah sebagai aliran agama Islam yang diyakini Fauzi merupakan ajaran sesat.

Seakan ada pembenarnya, sebagian kalangan melakukan tindak kekerasan dan menunjukkan ketidaksimpatian terhadap Ahmadiyah, apalagi setelah Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan.

Riak-riak penolakan

Didirikan pada tahun 1996, Masjid Al Hidayah dari awal sudah dibangun sebagai tempat ibadah Ahmadiyah dan diperkuat pula oleh izin pendirian tempat ibadah dari pemerintah setempat pada tahun 2007.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Penolakan terhadap masjid Ahmadiyah di Depok, menurut Farid Mahfud, diawali dengan riak-riak kecil.

Namun menurut mubalik Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk wilayah Depok, Farid Mahfud, keadaan mulai berubah pada 2011 ketika muncul riak-riak penolakan dari orang-orang yang mengatasnamakan organisasi Islam.

"Mereka hanya melakukan demonstrasi-demonstrasi kecil pada awalnya, dan memobilisasi massa yang lebih besar dan meminta kepada wali kota pada waktu itu untuk menutup Masjid Al Hidayah ini yang mereka sebutkan sebagai rumah ibadah yang tidak boleh digunakan.

"Pada akhirnya pada 2011 keluarlah surat peraturan wali kota yang ditandatangani oleh wali kota dan juga ketua DPRD. Itulah yang dipakai oleh mereka untuk menuntut bahwa masjid ini harus ditutup," papar Farid Mahfud.

Peraturan wali kota tidak secara khusus merinci kegiatan yang dilarang, entah itu ibadah di dalam masjid atau mengumandangkan adzan.

"Yang ada melarang kegiatan-kegiatan jemaah Ahmadiyah. Menyikapi hal ini, kita belum memahami dalam konteks hukum bahwa ini masih bisa didebatkan sehingga pemahaman satu dan banyak orang bahwa ini bukan sesuatu yang pasti.

"Apa yang dimaksud kegiatan itu. Kalau dari kacamata hukum harus jelas kegiatan apa yang dilarang, kapan dan di mana saja," tanya Farid Mahfud.

Sesat, aksi anarkis tak dibolehkan

Peraturan wali kota seperti di Depok itu dituding kerap digunakan sebagai pembenaran atas aksi-aksi anarkis dan persekusi terhadap jemaah Ahmadiyah, seperti penutupan paksa tempat ibadah dan penyerangan.

Kendati demikian, dalam keterangan sebelumnya Mohammad Idris, wali kota Depok saat ini, yang menjabat sebagai wakil wali kota ketika peraturan pelarangan aktivitas Ahmadiyah di Depok dikeluarkan, mengatakan pihaknya hanya menjalankan ketetapan wali kota sebelumnya, yang dibuat berdasarkan ketetapan gubernur Jawa Barat.

"Mereka selalu membongkar segel sebelumnya, yang sebetulnya merupakan tindak pelanggaran, namun tidak diambil tindakan," kata Wali Kota Depok, Mohammad Idris dalam keterangan sebelumnya.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Ma'ruf Amin tak menafikkan fakta ada pihak-pihak yang menyalahtafsirkan dan menyalahgunakan fatwa tentang Ahmadiyah.

Berbagai peraturan mulai dari tingkat pemerintah kota, kabupaten hingga provinsi bermunculan tentang pelarangan Ahmadiyah dengan mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2005, sebuah penegasan dari fatwa MUI tahun 1980, yang ''menetapkan aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam)".

''Karena Ahmadiyah menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu suatu pendapat yang tidak boleh dipersoalkan lagi."

"Karenanya ketika ada yang mengatakan pendapat berbeda, seperti Ahmadiyah, maka dia dianggap sesat atau keluar dari Islam. Karena hal itu bukan bagian dari perbedaan," kata Ketua Umum MUI, Ma'ruf Amin, dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia di kantor pusat MUI, Jakarta.

Ma'ruf Amin menandaskan aksi anarkis terhadap tempat ibadah Ahmadiyah dan pengikut-pengikutnya tidak pula dibenarkan.

"Walaupun Majelis Ulama mengatakan dia menyimpang, tidak boleh semena-mena umat ini melakukan eksekusi karena eksekusi di negeri ini hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Karena itu Majelis Ulama melarang adanya sweeping, adanya penindakan yang dilakukan (oleh umat)."

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Rumah Suparman, seorang penganut Ahmadiyah di Cikeusik, Jawa Barat, yang dirusak massa pada tanggal 6 Februari 2011, kini tinggal temboknya.

Dalam praktiknya, larangan MUI tidak diindahkan dan justru kerap disebut memicu tindak kekerasan atas nama agama.

Ketika ditanya lebih lanjut mengapa isi fatwa yang sama tak diindahkan di lapangan sehingga terjadi tindakan di luar hukum, ketua umum MUI, Ma'ruf Amin mengatakan, "Itu namanya penyalahtafsiran dan penyalahgunaan fatwa dalam bentuk tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan."

Ia mengaku pihaknya sudah mengeluarkan teguran, bukan dalam bentuk fatwa sebagaimana fatwa Ahmadiyah sebagai aliran sesat.

"Tentu kita sering memberikan teguran. Sweeping juga tidak boleh, apalagi melakukan penghancuran, pengrusakan. Jelas tidak boleh.

"Bahwa dia adalah sesat, ya. Tetapi tidak serta merta orang boleh melakukan penganiayaan, pengrusakan, pengdzaliman, memukuli. Itu sama sekali tidak dibenarkan," tegas Ma'ruf Amin.

Tak dibubarkan, tak dilarang

Yang juga menjadi acuan dari bermacam-macam produk hukum di tingkat daerah adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung terbitan tahun 2008 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Peraturan yang dikenal dengan nama SKB Tiga Menteri itu diterbitkan setelah ramai kontroversi dan demonstrasi menuntut pelarangan dan pembubaran Ahmadiyah di Indonesia.

Beberapa organisasi yang menuntut pembubaran Ahmadiyah kala itu antara lain meliputi Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam, dan Forum Majelis Taklim Jakarta.

Hak atas foto JEWEL SAMAD/Getty Images
Image caption Berbagai protes digelar di sejumlah kota di Indonesia tahun 2008, terutama di Jakarta, menuntut pembubaran Ahmadiyah.

SKB Tiga Menteri tidak sampai membubarkan atau melarang gerakan Ahmadiyah, namun lebih pada jalan tengah yang antara lain menyebutkan, ''Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya, seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.''

Poin lainnya,'' Memerintahkan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.''

Juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Yendra Budiandra, menilai di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, persekusi secara umum menurun kendati belum signifikan dan belum jelas pula arah penyelesaiannya.

"Namun ada yang sangat serius kami monitor adalah perubahan pola persekusi dari konflik horisontal memakai kekerasan fisik berubah pola menjadi persekusi melalui perarturan peraturan daerah di level gubernur atau bupati/wali kota yang membuat masjid-masjid Ahmadiyah di segel/dilarang dipakai dan kegiatan ibadahnya juga dilarang di beberapa daerah, terutama di Jawa Barat," terang Yendra.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Menurut Prof Abdurrachman Mas'ud, Kementerian Agama belum melakukan penelitian khusus tentang apakah JAI tidak menyebarkan ajarannya.

Seperti halnya MUI, pemerintah sudah menyatakan tidak akan mencabut SKB Tiga Menteri walaupun diakui penafsiran dan pelaksanaan di lapangan melebihi isi SKB.

"Kalau standing point kami tetap pada SKB dan SIB. Mungkin ada sesuatu yang belum efektif dari regulasi ini, dari segi pembinaan, misalnya" tegas Kepala Balitbang Kementerian Agama, Prof Abdurrachman Mas'ud.

Tak dipungkirinya pula masih belum ada evaluasi terhadap penerapan peraturan itu secara spesifik, misalnya apakah JAI tidak menyebarkan paham bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad.

Penutupan paksa tempat ibadah dan bentuk-bentuk pelanggaran lain terhadap kebebasan beragama Ahmadiyah tergolong persekusi karena terjadi di banyak tempat dan berulang-ulang, kata Bonar Tigor Naispospos, pendiri dan wakil ketua Setara Institute, lembaga periset dan advokasi bidang demokrasi, kebebasan politik dan hak asasi manusia.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Seorang pengungsi Ahmadi telah menempati Wisma Transito, Mataram, Nusa Tenggara Barat, selama 12 tahun sejak diusir dari desanya.

Dalam banyak kasus, lanjutnya, pemerintah di tingkat lokal malah terlibat persekusi karena tekanan kelompok-kelompok intoleran.

Berdasarkan penelitian Setara Institute, pada tahun-tahun setelah dikeluarkan fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri, Ahmadiyah kerap menjadi sasaran serangan yang mencapai 546. Jumlah itu termasuk kekerasan yang mengakibatkan hilangnya tiga nyawa di Cikeusik, Jawa Barat, tahun 2011.

"Di tahun 2017, memang tidak ada persoalan baru tetapi juga tidak ada perubahan baru. Pemerintah belum mengambil tindakan berarti, jadi stagnan."

"Beberapa masjid masih disegel dan para pengungsi Ahmadiyah masih menempati Wisma Transito di Lombok," tambah Bonar Tigor Naipospos.

Ia merujuk pada penganut Ahmadiyah yang terpaksa menempati wisma Kementerian Transmigrasi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, selama 12 tahun terakhir karena dipaksa keluar dari desa mereka.***

Tulisan ini merupakan bagian dari laporan khusus BBC Indonesia bertajuk Dua realitas Ahmadiyah.

Topik terkait

Berita terkait