Natal di Monas: Anies Baswedan diharapkan 'lebih konkrit' dalam kebebasan ekspresi agama

monas, islam, yerusalem Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Massa Aksi Bela Palestina dan 'boikot Amerika' yang berlangsung di Monas pada 17 Desember.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menghargai tawaran pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk merayakan Natal di Monumen Nasional (Monas), tetapi seperti dikatakan Kepala Humas PGI, Jeirry Sumampow, terjadi pro dan kontra di kalangan umat Kristen sehingga tawaran itu ditolak.

Selain itu, tambah Sumampow, Monas belakangan ini juga terkait dengan kegiatan bermotif politik.

"Monas itu memang oleh ormas-ormas atau kalangan tertentu dijadikan sebagai simbol perjuangan politik. Nah kita nggak ingin perayaan-perayaan Natal kita itu dipahami dalam kerangka perjuangan politik tertentu atau ditunggangi untuk kepentingan politik tertentu," kata Jeirry.

Untuk pertama kali pemprov DKI berinisiatif melakukan perayaan Natal sementara perayaan rutin versi pemerintah pada tingkat nasional 2017 akan dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 28 Desember.

Monas memang sudah beberapa kali dipakai sejumlah kelompok Muslim tertentu untuk menyuarakan pendapat, antara lain Desember 2016 ketika puluhan ribu orang berunjuk rasa menentang Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atas tuduhan menghina Al Quran.

Minggu 17 Desember, ribuan umat Islam juga menggelar unjuk rasa yang disebut sebagai Aksi Bela Palestina dengan seruan antara lain 'boikot produk Amerika Serikat' sebagai tanggapan atas keputusan Presiden Donald Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Perlu 'lebih konkrit'

Namun alasan PGI tersebut dipertanyakan salah seorang satu anggota panitia perayaan Natal pemprov DKI, Haposan Paulus Batubara.

"Yah saya juga bingung karena yang ribut justru di dalam internal sendiri. Ini kan penolakannya bukan terjadi di umat non-Kristen. Justru datangnya dari umat Kristiani itu sendiri," jelas Haposan yang juga menjabat Ketua DPP Gerindra Bidang Agama Katolik.

Hak atas foto ADEK BERRY/AFP/Getty Images
Image caption Pasangan Anies-Sandi berjanji untuk membebaskan Monas untuk kegiatan agama dalam kampanye Pilkada Gubernur DKI Jakarta lalu.

Tetapi apakah penawaran pemakaian ruang publik ini memang dapat mewakili pemberian kebebasan ekspresi keagamaan di bawah Gubernur Anies Baswedan? Peneliti Setara Institute, Ismail Hasani, berpendapat hal itu seharusnya direalisasikan dalam hal yang lebih konkrit.

"Yang perlu dijamin dari hak untuk bebas beragama berkeyakinan itu adalah kebebasan memeluk agama dan keyakinan dan juga ekspresi-ekspresinya dalam yang paling dekat, misalnya adalah pendirian-pendirian tempat ibadah."

"Dan dalam dua bulan terakhir saya belum melihat upaya progresif dari pemimpin baru Jakarta ini," kata Ismail dari lembaga yang memperjuangkan demokrasi dan hak asasi tersebut.

Terlalu dini menilai?

Ismail Hasani berpendapat jika dilihat dari kelompok pendukung Anies Baswedan saat pemilihan gubernur DKI Jakarta awal 2017 lalu, maka ada kemungkinan pilih kasih kepada kelompok tertentu akan semakin besar.

"Akan menguatnya state favoritism terhadap kelompok-kelompok agama tertentu, yang dalam hal ini Islam atau kelompok agama lain yang berafiliasi politik dengan dirinya. Karena bagaimanapun kita tidak bisa melepaskan bagaimana kemenangan pak Anies-Sandi ditopang oleh praktik politisasi identitas agama."

Namun Gerindra -salah satu parpol yang mendukung kepemimpinan Anies- membantah tuduhan tersebut dengan menegaskan pasangan Anies-Sandiaga Uno berada di semua kelompok.

"Pak Anies ini berdiri di atas semua golongan. Baru-baru ini kan beliau acara Hindu kalau nggak salah. Hindu atau Buddha. Kemudian kelompok Kristiani. Ah itu (tuduhan keberpihakan), saya rasa terlalulah, kalau orang punya pendapat seperti ini. Saya rasa nggak begitulah. Ya terlalu mengada-ada," tegas Haposan.

Sementara pihak lainnya memandang kepemimpinan Anies masih harus diuji lebih lanjut, salah satunya lewat polemik pemakaian ruang publik untuk merayakan acara keagamaan.

"Usul untuk melaksanakan perayaan Natal di Monas kan mungkin bisa jadi contoh dari adanya upaya dari pemerintah DKI Jakarta untuk memberikan kesempatan yang sama kepada warga masyarakat yang berbeda agama," kata Jeirry Sumampow, Kepala Humas PGI.

"Tapi kan lagi-lagi, seperti yang saya kemukakan, kita harus uji apakah ini memang betul-betul sebuah kesungguhan dan komitmen yang tulus atau memang ada hal hal lain."

Berita terkait