Puluhan ribu akun fiktif jadi pemohon paspor online, apa sebab?

Paspor Indonesia Hak atas foto BBC Indonesia

Pemerintah Indonesia dianggap kurang memperkirakan kemungkinan besarnya lonjakan permohonan paspor lewat internet, jika dikaitkan dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia yang ke luar negeri, khususnya untuk melakukan haji atau umrah setiap tahunnya.

Jika dilakukan antipasi dalam menangani hal ini, menurut pengamat teknologi, maka lonjakan 72.000 pemohon paspor online seharusnya tidak perlu menjadi masalah.

"Seharusnya bisa diantisipasi. Dari 252 juta penduduk Indonesia, itu ada sekitar 100 juta kelas menengah, hampir 98% adalah penduduk yang beragama Islam. Dengan antisipasi ini kan kita bisa menghitung, kalau terjadi lonjakan permintaan terhadap perjalanan umrah misalnya pada musim liburan..." kata pengamat teknologi dan pendiri Kompas.com, Rene Pattirajawane.

Bagaimanapun Rene berpendapat 72.000 akun fiktif itu tidak banyak dibanding jumlah perjalanan ke luar negeri warga Indonesia yang harus menggunakan paspor.

Kebijakan pengurusan paspor online yang dilakukan sejak bulan Mei 2017 dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan pengurangan pungutan liar.

Tetapi kemudian terjadi peningkatan pendaftaran yang diduga berulang-ulang, dengan rata-rata transaksi di atas 1.000, seperti dijelaskan Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Agung Sampurno.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Antrean pemohon paspor pada acara Festival Keimigrasian di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (21/01) lalu.

"Ketika aplikasi ini diperkenalkan, ada beberapa orang yang secara sengaja mengganggu aplikasi ini dengan modus melakukan pendaftaran secara terus menerus, secara periodik, tetapi tidak datang ke kantor yang dituju sesuai dengan data yang dia isi.

"Motifnya adalah untuk menghabiskan kuota yang tersedia. Jumlah transaksinya itu sangat tidak wajar. Ada satu akun yang melakukan transaksi sampai 4.700. Dari 72.000 yang diduga pengganggu ada kurang lebih 50-an akun. Rata-rata transaksinya di atas seribu," kata Agung.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Pihak imigrasi sudah memberikan data antara lain ke Badan Intelijen Negara dan Polri.

Blokir atau pemusatan data kependudukan?

Pihak imigrasi telah memberikan data-data di atas ke Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, dan Polri untuk melakukan penyelidikan terkait dengan pelaku dan tujuan tindakan mengganggu sistem permohonan paspor online.

Sejumlah asumsi muncul terkait dengan transaksi yang diduga dilakukan oleh robot tersebut. Kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan paspor atau pihak yang dirugikan paspor online karena layanannya tidak lagi digunakan anggota masyarakat.

Saat ini imigrasi menyatakan akan menutup, membuat daftar hitam, dan memperbaiki sistem pengajuan paspor, kata Agung Sampurno.

"Memblokir akun-akun tersebut, memasukkan ke dalam daftar black list. Akun itu bukan saja tidak bisa masuk, tetapi tidak bisa digunakan. Mengembangkan versi yang ada sekarang dengan versi yang dilengkap fitur-fitur pengaman," Agung menjelaskan.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Dari 72.000 yang diduga pengganggu ada kurang lebih 50-an akun dengan rata-rata transaksinya di atas seribu.

Langkah-langkah itu dipandang tidak cukup untuk mengatasi masalah besar tersebut sehingga Rene memandang perlu diterapkannya kebijakan data kependudukan terpadu.

"(Dengan) kemajuan teknologi sekarang ini, dengan internet of things termasuk block chain, seharusnya persoalan ini bisa diselesaikan secara menyeluruh. Dalam konteks yang lebih besar, yang perlu disiapkan sebenarnya adalah penataan secara komprehensif dan holistik sistem kependudukan di Indonesia."

"Satu orang itu punya nomor identitas kependudukannya satu. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau ada di dalam satu unit institusi pemerintah, hanya imigrasi yang harusnya melakukan itu semua," jelas Rene Pattirajawane.

Sejumlah negara dilaporkan telah menyatukan semua surat-surat kependudukan dan kewarganegaraan, seperti KTP dan paspor di pihak imigrasi.

Berita terkait