Lima berita terpopuler pekan ini: Gempa Jakarta-Banten hingga atraksi Kopassus gigit ular

Meme Hak atas foto Twitter
Image caption Berbagai foto 'editan', meme terkait gempa Jakarta-Banten.

Jika anda terlalu sibuk untuk membaca berita selama minggu ini, berikut beberapa berita yang paling banyak dibaca.

Hak atas foto EPA
Image caption Bangunan runtuh di Desa Megamendung, Kabupaten Bogor, akibat gempa pada Selasa (23/01).

Gempa di Jakarta-Banten serta meme terkait yang muncul

Gempa 6,1 skala Richter mengguncang wilayah selatan Banten dan Jakarta pada Selasa (23/01) siang dengan pusat gempa terletak di Samudera Hindia, sekitar 61 km dari kota Lebak, Banten.

Lebih dari seratus bangunan di sekitar Lebak mengalami kerusakan ringan namun tidak ada laporan jatuhnya korban jiwa.

Gempa tektonik ini menyebabkan getaran keras di Jakarta, termasuk di kantor BBC Indonesia di lantai 15 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Media playback tidak ada di perangkat Anda
Gempa 6,1 SR, karyawan dievakuasi lewat tangga darurat

Di Gedung KPK, tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto pun diungsikan keluar gedung.

Gempa ini pun menyebabkan "guncangan" di dunia maya dengan berbagai foto 'editan', meme dan bahkan foto-video hoaks terkait gempa beredar deras di lini massa.

Hak atas foto Twitter
Image caption Berbagai foto 'editan', meme terkait gempa Jakarta-Banten.

Salah satu unggahan terkait gempa yang paling banyak dicuit ulang, berasal dari TNI Angkatan Udara yang kemudian dikritik warganet.

Pengamat media sosial Enda Nasution mengatakan masyarakat Indonesia sebaiknya jangan terlalu cepat berkomentar jika terkait bencana alam.

Dan untuk foto dan video hoaks yang tersebar, sebaiknya foto dikonfirmasi ulang dengan menggunakan Image Reverse di Google. Sementara, video bisa dicek lewat detail lokasi dan bahasa yang digunakan orang di video, serta menunggu konfirmasi lewat media massa.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Sultan Hassanal Bolkiah melaporkan akun Instagram karena pencemaran nama baik.

Kontroversi Kesultanan Brunei Darussalam di balik meme Instagram

Akun Instagram @anti_hassanal dengan nama BRUNEI NEEDS DEMOCRACY, memuat sejumlah meme Sultan Brunei Darussalam, Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaidin Waddaulah.

Meme-meme tersebut menggambarkan sang sultan dengan aneka ejekan, dari yang mengandung unsur LGBT, seks, hingga hukum syariah.

Hak atas foto ISTIMEWA
Image caption Akun instagram yang dilaporkan Sultan Hassanal Bolkiah ke Polda Metro Jaya.

Merasa keberatan dengan berbagai unggahan akun Instagram itu, perwakilan polisi Brunei bernama Pengiran Zaidi bin Pengiran Haji Metali melaporkan pemilik akun ke Polda Metro Jaya pada Minggu (21/01).

Unggahan Instagram yang kontroversial itu mengolok-olok penerapan hukum syariah di Brunei dan gaya hidup "berstandar ganda" keluarga monarki.

Sultan Brunei sendiri mengatakan bahwa penerapan syariat Islam dalam hukum positif adalah bagian dari sejarah bangsanya. "Karena menyediakan tatanan yang bagus dari Allah," katanya pada 2014 lalu.

Sultan yang kini berusia 71 tahun merupakan salah satu orang terkaya dunia dengan total kekayaan US$20 miliar.

Ia tinggal di istana dengan 1.700 kamar, dan memiliki ratusan mobil mewah. Ia juga membangun stadion untuk menggelar konser pribadi Michael Jakson dengan bayaran US$17 juta saat berulang tahun yang ke-50.

Saudaranya, Pangeran Jefri juga dianggap memiliki gaya hidup yang tak jauh berbeda.

Pengamat Asia Tenggara Universitas Indonesia, Cecep Hidayat mengatakan olok-olok di Instagram itu merupakan kritik atas kondisi politik Brunei.

"Tidak ada demokrasi di Brunei. Semuanya terpusat di tangan sultan dan hampir tidak ada oposisi di sana," kata Cecep kepada BBC Indonesia

Warga Brunei juga terlarang untuk membicarakan soal keluarga kerajaan di ruang publik. "Dilarang oleh hukum positif yang ada di sana," kata Cecep.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Protes pada penerapan hukum syariah Brunei saat kunjungan Sultan Hassanal Bolkiah ke Amerika Serikat.

Namun di balik kehidupan politik yang serba terbatas tadi, pemerintah Brunei sukses memenuhi semua kebutuhan warganya. Baik dari sisi pendapatan maupun jaminan sosial.

Brunei adalah negara yang indeks pembangunan manusianya adalah tertinggi kedua di Asia Tenggara, setelah Singapura. Majalah Forbes pada 2012 menempatkan Brunei sebagai negara terkaya kelima di dunia.

Hak atas foto AFP/GETTY IMAGES
Image caption Atraksi Kopassus gigit ular hingga putus di depan Menhan AS.

Atraksi Kopassus gigit ular hingga putus di depan Menhan AS

Atraksi menggigit ular sampai putus dan meminum darahnya diperagakan sejumlah tentara Indonesia saat Menteri Pertahanan Amerika Serikat, James Mattis, berkunjung ke Markas TNI di Cilangkap, Jakarta pada Rabu (24/01).

Atraksi dengan ular dimulai ketika para pria berpakaian loreng itu membawa karung-karung berisi sejumlah hewan melata itu dan menyebarkannya di tanah, beberapa meter dari kaki Mattis.

Di antara berbagai ular terdapat King Cobra yang telah melebarkan rahangnya, bersiap menyerang.

Prajurit-prajurit itu mengambil ular tersebut, merentangkannya, memakannya hingga putus, dan menyemprotkan darahnya ke mulut satu sama lain.

Menhan AS Jim Mattis memuji atraksi itu, dan menyanjung kemampuan para prajurit Indonesia dalam menangani ular-ular itu.

"Anda lihat bagaimana mereka membuat ular-ular itu lelah dan menggenggamnya? Cara mereka melemparnya ke sana ke mari. Ada seekor ular yang ternyata sangat cepat lelah," kata Mattis kepada wartawan.

Salah satu peragaan di hadapan Menhan AS menampilkan para prajurit TNI menghancurkan blok batu dengan tangan kosong.

Hak atas foto AFP/GETTY IMAGES
Image caption Salah satu peragaan di hadapan Menhan AS menampilkan para prajurit TNI menghancurkan blok batu dengan tangan kosong.

Menurut wartawan harian Kompas yang berpengalaman meliput bidang pertahanan, Iwan Ong, kesan yang didapat Mattis sebenarnya adalah tujuan atraksi tersebut.

"Kemampuan tempur individu itulah yang menjadi kekuatan militer Indonesia. Deterensi, daya gentar. Menunjukkan, 'nih kemampuan kita'. Senjata mungkin kita kalah teknologi, tapi keberanian dan deterensi boleh diadu," papar Iwan.

Aksi itu menjadi bagian dari beragam suguhan para anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus), yang justru masih dikenai sanksi oleh pemerintah AS yang menganggap mereka terlibat dalam sejumlah pelanggaran HAM.

Pengakuan pasien korban pelecehan seks perawat di rumah sakit

Sebuah video yang beredar luas pada pertengahan minggu ini menunjukkan seorang pasien perempuan mengungkapkan kemarahan kepada perawat lelaki yang dituduhnya menggerayanginya tatkala ia tak berdaya di bawah pengaruh obat.

Korban berada di atas ranjang dengan kondisi tangan masih diinfus dan diapit oleh dua perawat perempuan memarahi perawat yang tampak pasrah.

Dikelilingi sejumlah petugas rumah sakit, pasien itu memapar detil pelecehan itu, dan video berujung pada adegan si perawat meghampiri dan menyalami sambil menunduk meminta maaf.

Hak atas foto INSTAGRAM

Manajemen Rumah Sakit National Hospital mengakui tindakan yang dilakukan oleh seorang perawatnya dan menegaskan pihaknya sudah langsung memecat perawat tersebut.

Pengalaman yang dialami oleh pasien tersebut menggugah Uly Siregar, warga Indonesia yang kini tinggal di Amerika Serikat untuk menceritakan pelecehan seksual yang dia pernah alami ketika dirawat di rumah sakit di Bandung, Jawa Barat pada pertengahan 1990an lalu.

Uly diraba dadanya, namun tidak bisa bereaksi karena dilanda ketakutan.

Hak atas foto ULY SIREGAR
Image caption Selama bertahun-tahun Uly memendam pengalaman dilecehkan oleh perawat pria ketika menjadi pasien di rumah sakit di Bandung.

Tiap malam perawat itu membangunkan dan melakukan hal serupa. dan dia tetap ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Baru ketika perawat itu mulai berbuat lebih jauh dengan menggerayangi bagian bawah tubuhnya, bangkitlah keberaniannya.

"Dia mencoba untuk menyentuh saya lebih jauh lagi, coba ke arah selangkangan. Dan mungkin saya tersadar, kok kurang ajar banget. Akhirnya saya bentak dia 'Hey, jangan! Dia kayaknya kaget juga dan setelah itu nggak lagi menyentuh saya," jelas Uly.

"Pengalaman yang traumatik buat saya. Waktu itu masih kuliah tingkat awal, belum pernah disentuh, perawat ini malah yang nyentuh saya," kata dia.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Sebagian besar masyarakat menyebut kelompok LGBT tak sesuai agama namun akan tetap menerima jika ada anggota keluarga yang LGBT.

Mayoritas rakyat Indonesia menerima hak hidup LGBT

Survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang hasilnya disampaikan pada Kamis (25/1) di Jakarta menunjukkan, mayoritas rakyat Indonesia memandang negatif namun tetap menerima hak hidup mereka dan bahwa mereka harus dilindungi keamanannya.

"Kendati disebut bertentangan dengan agama, 57,7 persen publik berpendapat bahwa LGBT punya hak hidup di negara kita. Adapun yang berpendapat sebaliknya hanya sebesar 41,1 persen," kata Ade Armando, peneliti senior SMRC.

Temuan lain survey itu, kata Ade, 45% responden menyatakan bersedia menerima anggota keluarga mereka yang berorientasi seksual LGBT. Namun mereka yang menjawab 'tidak menerima' berjumlah lebih besar.

Secara umum, dalam survey SMRC, mayoritas mereka yang dalam rentang usia 22 hingga 25 tahun, merupakan kelompok masyarakat yang paling ramah terhadap kelompok LGBT.

"Semakin muda semakin menerima LGBT. Semakin tua seseorang, semakin dia tidak bisa menerima," kata Ade.

Temuan lain dalam jajak pendapat itu, 90% responden menolak kepala daerah LGBT. Ade berkata, persentase tersebut berkorelasi dengan anggapan sebagian responden bahwa LBGT merupakan ancaman dan dilarang agama.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Beberapa waktu belakangan, muncul gerakan anti LGBT di berbagai lapisan, termasuk di kalangan politisi.

Beberapa waktu belakangan, ketika di berbagai belahan dunia lain kaum LGBT makin diakui memiliki hak setara dengan manusia lain, di Indonesia dan di beberapa negara lain justru muncul gerakan anti LGBT di berbagai lapisan.

Sebagian partai politik di DPR berusaha memperluas delik pidana asusila dalam RUU KUHP sehingga dapat mempidanakan kaum LGBT yang dianggap para pegiat hak asasi manusia sebagai langkah yang lebih dilatari oleh kepentingan politik menjelang pemilu.

Berita terkait