Disidik Mahkamah Pidana Internasional, kepala polisi Filipina dapat penghargaan dari Indonesia

Kepala polisi Filipina dinilai tidak layak dapat Bintang Bhayangkara Utaram karena pembunuhan ekstra yudisial Hak atas foto NOEL CELIS
Image caption Kepala polisi Filipina dinilai 'tidak layak' dapat Bintang Bhayangkara Utama karena pembunuhan ekstrayudisial.

Kepolisian Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala kepolisian negara tetangga.

Namun penghargaan untuk kepala polisi Filipina dikritik 'karena persoalan hak asasi manusia'.

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada delapan penghargaan Bintang Bhayangkara Utama untuk kepala polisi negara lain. Termasuk juga mantan kepala polisi dan menteri dalam negeri.

"Tujuan memberi penghargaan adalah dalam rangka hubungan lebih baik. Karena mereka semua adalah tetangga kita. Kita sharing border dengan mereka," kata Tito di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (15/02).

Penghargaan untuk Kepala Polisi Filipina (PNP) Jenderal Ronald 'Bato' dela Rosa mendapat sorotan, terutama karena sepak terjangnya dalam menangani kasus-kasus narkotika.

Di Filipina, polisi mendapat mandat untuk menembak mati pelaku narkotika dari Presiden Rodrigo Duterte. Semua itu dilakukan dalam kerangka kampanye 'perang terhadap narkotika'.

Ronald 'Bato' sendiri menyatakan apresiasinya terhadap penghargaan tertinggi dari kepolisian Indonesia itu. Dalam sebuah video yang beredar, Ronald 'Bato' mengatakan terima kasihnya.

"Penghargaan ini menginspirasi saya untuk menggunakan usaha lebih dalam perang kami melawan narkotika dan obat-obatan terlarang," kata Ronald 'Bato'.

Hak atas foto TRIBUNNEWS
Image caption Selain kepala polisi Filipina, penghargaan juga diberikan kepada kepala polisi negara-negara tetangga.

Ronald 'Bato' dela Rosa pernah minta maaf dan kini diperiksa ICC

Perang melawan narkotika, berdasarkan catatan pegiat HAM Filipina, sudah membunuh setidaknya 12.000 orang. Laporan Human Rights Watch 2018 menyebut 4.000 di antaranya 'dibunuh polisi Filipina' sementara sisanya oleh 'orang tak dikenal'.

Selain menembak mati para pecandu dan bandar narkotika, aparat Filipina juga dituding melakukan penghilangan paksa dan penyiksaan dalam kampanye perang melawan narkotika tersebut.

Dari berbagai tindakan terhadap para pelaku narkotika itu, polisi pernah salah bertindak yang kemudian diikuti permintaan maaf dari kepala polisi Jenderal Ronald 'Bato'.

Salah satunya adalah terhadap Wali Kota Albuera, Rolando Espinosa, yang tewas dalam penjara provinsi Baybay di Leyte pada November 2016. Jenderal Ronald 'Bato' sudah pernah meminta maaf atas tindakan polisi itu.

Hak atas foto SANTIGAO
Image caption Korban pembunuhan ekstrayudisial diperkirakan lebih dari 12.000 orang.

"Saya tidak bisa menyalahkan publik jika mereka kehilangan kepercayaan terhadap kepolisian," kata Ronald dalam panel Senat Filipina, sembari menangis di samping putra Espinosa, November 2016.

Atas tindakan 'pembunuhan sewenang-wenang' atau extrajudicial killing itu, pengacara hak asasi manusia melaporkan Presiden Rodrigo Duterte bersama Jenderal Ronald 'Bato' ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court.

Dalam pengaduan setebal 77 halaman, pengacara Jude Josue Sabio mengatakan kampanye melawan narkotika mengarah ke pembunuhan massal yang berkelanjutan sejak diluncurkan 2016.

Setelah diteliti selama dua tahun, jaksa penuntut pada ICC Fatou Bensouda menyatakan akan melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap kasus pembunuhan massal terkait narkotika di Filipina.

"Ada tuduhan dari berbagai laporan bahwa insiden melibatkan pembunuhan massal ekstrayudisial dalam operasi antinarkotika polisi," kata Fatou, pekan lalu.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Presiden Duterte dan Jenderal Ronald 'Bato' dilaporkan ke ICC.

Kritik penghargaan Polri untuk Jenderal Ronald 'Bato'

Aktivis hak asasi manusia Haris Azhar mengkritik pemberian penghargaan bagi kepala polisi Filipina tersebut. Terutama karena sudah ada pemeriksaan pendahuluan oleh Mahkamah Pidana Internasional tersebut.

"Apa yang terjadi di Filipina adalah keresahan global," kata Haris kepada BBC Indonesia.

"Agak menyedihkan Kepala Polri memberi ke pejabat yang diduga melakukan pembunuhan ekstrayudisial. Itu tidak patut," ujar Haris.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Pembunuhan ekstrayudisial oleh polisi juga mendapat kritikan di dalam negeri Filipina.

Menurut Haris, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian seharusnya bisa lebih baik karena punya gelar profesor dan doktor.

"Berarti dia punya basis filsafat ilmu disokong etika yang ada nilai kemanusiaan," ujar dia.

Tindakan polisi Filipina dalam memerangi narkotika dinilai Haris sebagai cara yang barbar. "Kalau narkoba membunuh orang, dan dibalas dengan membunuh juga, maka itu adalah cara yang barbar," kata dia.

Polisi Indonesia akan meniru Filipina?

Dalam pidato pemberian penghargaan Bintang Bhayangkara Utama pada Rabu (14/02) tersebut, Jenderal Tito Karnavian sempat menyebutkan bahwa Jenderal Ronald 'Bato' terkenal dan populer.

"Untuk Jenderal Bato yang terkenal dan populer, terima kasih atas inspirasinya, layaknya bintang rock,untuk polisi Indonesia dan rakyat Indonesia tentang bagaimana memerangi narkotika," kata Tito seperti dikutip CNN Filipina.

Hak atas foto KOMPAS
Image caption Jenderal Tito Karnavian menyebut pembunuhan ektrayudisial di Filipina adalah urusan dalam negeri mereka.

Namun, ketika ditemui di Komnas HAM Kamis (15/2), Tito Karnavian menyatakan Indonesia tidak mungkin meniru cara Filipina dengan membunuhi pelaku narkotika.

"Di sini Komnas HAM kita kuat, media kuat, DPR kuat, publik kuat, civil society kuat. Polisi macam-macam sedikit langsung dipanggil dan diperiksa. Oleh karena itu, ikuti aturan hukum sajalah," ujar Tito.

Tito mengakui adanya pro dan kontra soal penghargaan bagi Jenderal Ronald Bato, namun menurut dia, 'itu adalah urusan dalam negeri mereka'.

"Bagi kita, justru harus merangkul Jenderal Bato dan sharing pengalaman. Di sini tangani narkotik seperti ini, di sana seperti itu. Silahkan sharing tapi jangan mendikte," kata Tito.

Berita terkait