Dukungan PDI-P atas Joko Widodo dinilai penting, tapi peluang capres lain tetap ada

Jokowi, PDI-P Hak atas foto Reuters
Image caption Kedatangan Presiden Joko Widodo di Rakernas PDI-P di Bali disambut Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto (kanan).

Rapat Kerja Nasional PDI-P di Bali, Jumat (23/02), berlangsung tertutup namun keputusannya dibocorkan juga lewat pesan Twitter dari salah seorang politisi seniornya, Pramono Anung, yang menyatakan mendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

"Dalam Rakernas III hari ini @PDI_Perjuangan memutuskan pencalonan @jokowi menjadi calon Presiden utk tahun 2019-2024, Bismillah Menang dan mendapatkan dukungan seluruh rakyat Indonesia #Bant3ngPilihJokowi #T3tapJokowi," tulis Pramono di Twitter.

Dukungan ini muncul setelah Partai Golkar akhir tahun lalu lebih dulu menyatakan dukungan atas Presiden Joko Widodo, padahal PDI-P yang merupakan pendukung utama yang mengantarkannya ke kursi presiden tahun 2014.

Namun pengamat politik berpendapat bahwa memang sudah merupakan 'kekhasan' PDI-P untuk tidak terburu-buru dalam menetapkan calonnya.

"Ini sudah termasuk agak cepat dibandingkan Pemulu 2014 lalu. Sangat alot pada 2014 lalu untuk menyatakan mendukung Pak Jokowi, penuh tarik ulur dengan argumentasi dari para elit yang ada di PDI-Perjuangan. Sekarang ini relatif mulus," jelas Dr Siti Zuhro dari Pusat Penelitian Politik LIPI.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Tidak semua pemilih, menurut pengamat, mendukung keputusan partai pilihannya.

Ketika Golkar di bawah ketua umumnya yang baru, Airlangga Hartarto, mengumumkan dukungan pada Presiden Jokowi pada pertengahan Desember 2017, sempat muncul pertanyaan atas PDI-P yang terkesan didahului oleh Golkar, yang justru sempat berseberangan dengan Jokowi.

Dan keputusan di Rakernas Bali, menurut Dodi Ambardi dari Lembaga Survei Indonesia LSI, menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

"Yang lebih penting itu adalah mengakhiri ketidakpastian. Selama ini PDI-P biasanya agak terlambat untuk memilih calonnya, apakah itu kepala daerah atau kepresidenan. Sekarang ini sudah pasti."

Selain itu, PDI-P pada saat yang sama juga menawarkan potensi pemilih yang besar yang penting artinya bagi peluang kemenangan Jokowi.

"PDI-P itu sekitar 70% pemilihnya loyal pada partai. Artinya kalau partai sudah menetapkan calon presiden yang didukung, maka sekitar 70% yang memilih PDI-P akan mengikuti keputusan partai," tambah Dodi.

Petahana, 'gampang-gampang susah'

Walau sudah mendapat dukungan dari PDI-P dan Golkar -yang merupakan dua partai terbesar Pemilu 2014 lalu- bersama PPP, Nasdem, dan Hanura, tidak berarti bahwa calon selain Presiden Joko Widodo menjadi tidak berpeluang sama sekali.

Soalnya kecenderungan politik di Indonesia memperlihatkan bahwa tidak selalu suara partai sepenuhnya sejalan dengan suara pemilih.

"Jumlah kursi dan partai yang diperoleh salah seorang kandidat presiden atau pasangan calon itu tidak sama persis dengan dukungan suara real (nyata) di lapangan. PDI-P cukup tinggi, yaitu 70%, tapi tidak semua partai seperti itu," kata Dodi Ambardi.

Hak atas foto PARTAIGOLKAR.OR.ID
Image caption Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto sudah lebih dulu menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo.

Tiga partai yang dianggap memiliki pemilih loyal adalah PDI-P, PKS dan Gerindra, sedang 'kesetiaan pendukung' partai lain -tambah Dodi- biasanya hanya sekitar 30% hingga 50%.

"Jadi kalau partainya memutuskan calon presiden yang didukung adalah Pak Jokowi, belum tentu para pemilihnya akan mengikuti instruksi partai. Oleh karena itu tentu saja, yang ada di luar koalisi partai pendukung Pak Jokowi masih punya peluang."

Sementara posisi petahana Presiden Joko Widodo tidak sepenuhnya menguntungkan walau jelas membuatnya lebih dikenal, karena -dalam istilah Dr Siti Zuhro- 'petahana itu gampang-gampang susah'.

"Sangat berbeda kondisinya ketika yang bersangkutan, Jokowi, belum pernah memimpin, belum menjadi presiden pada tahun 2014 tapi pada tahun 2019 sudah memimpin. Jadi akan ada evaluasi-evaluasi, ada review atas kinerja-kinerjanya," jelas Zuhro.

Evaluasi itu, antara lain bisa jadi menyangkut Revolusi Mental atau Nawa Cita yang sudah digaung-gaungkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Apakah sudah dilakukan dan kalaupun sudah dilaksanakan, sudah sejauh mana dan sebagainya. Termasuk mengapa ada hiruk pikuk politik selama tiga tahun terakhir, Itu semua akan menjadi review atas pemerintah, publik akan menyoroti secara tajam kinerja pemerintahan saat ini."

Siti Zuhro memperkirakan akan ada tiga pasangan calon untuk Pilpres 2019, yaitu selain dari koalisi pendukung Jokowi ada dua lagi yang berasal dari koalisi pimpinan Partai Gerindra dan koalisi pimpinan Partai Demokrat.

Pendaftaran resmi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan presiden tahun depan akan berlangsung pada 4 hingga 10 Agustus 2018.

Topik terkait

Berita terkait