Suap Pilkada Garut: anggota KPU dan Panwaslu ditangkap, calon bupati dan wakil masih bebas

Tersangka suap Pilkada Garut ditangkap Tim Satgas Antimoney politic Polda Jabar, Sabtu 24 Februari 2018 lalu. Hak atas foto Julia Alazka untuk BBC Indonesia
Image caption Tersangka suap Pilkada Garut ditangkap Tim Satgas Anti money politic Polda Jabar, Sabtu 24 Februari 2018 lalu.

Kendati seorang anggota KPU dan Panwaslu Kabupaten Garut telah ditangkap, polisi belum menetapkan status pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut, Soni Sondani-Usep Nurdin dalam kasus dugaan suap Pilkada Kabupaten Garut.

Dalam perkembangan selanjutnya, terungkap bahwa tim pemenangan pasangan calon Soni Sondani-Usep Nurdin diduga berusaha menyuap semua anggota KPUD Garut, namun hanya satu yang bisa disuap.

Betapa pun, calon bupati perseorangan, Soni-Usep, masih belum jelas posisinya.

Polisi beralasan masih mendalami keterangan dari Didin Wahyudin, tersangka pemberi suap yang membawa uang. Sejauh ini, Didin mengaku uang suap adalah miliknya, lapor Julia Alazka, seorang wartawan Bandung.

"Sementara diperiksa (uangnya) dari dia (Didin). Kita periksa nanti. Kita akan konfrontasi dengan yang lain," kata Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Agung Budi Maryoto, saat memberikan keterangan pers di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung, Senin 26 Februari 2018.

"Yang penting bisa dibuktikan, DW itu siapa yang nyuruh. Sementara dia (Didin) bilang, dia yang ngasih (uang suap)," katanya pula.

Berdasarkan penelusuran aliran dana selama dua pekan melalui pengecekan silang ke bank terkait, kata Agung, polisi mengumpulkan banyak bukti. Antara lain belasan struk transaksi ATM yang membuktikan adanya transfer ke rekening anggota Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri sebesar Rp 10 Juta dan anggota KPUD Kabupaten Garut, Ade Sudrajat sebesar Rp 100 juta.

Selain uang, Ade juga menerima hadiah satu unit mobil Daihatsu Sigra warna putih dengan nomor polisi Z 1784 DY.

Hak atas foto Julia Alazka untuk BBC Indonesia
Image caption Sejumlah barang bukti, antara lain struk transaksi ATM.

Berdasarkan pengakuan Didin, kata Agung, suap ini ditujukan untuk meloloskan pasangan calon Bupati Garut, Soni Sondani-Usep Nurdin pada tahapan Pilkada Bupati Kabupaten Garut.

Terungkap, tim pemenangan pasangan calon Soni-Usep diduga berusaha menyuap semua anggota KPUD Garut, namun hanya satu orang yang bisa disuap. Hal ini dikatakan Ketua KPUD Garut, Hilwan Fanaqih yang dimintai klarifikasi oleh Ketua KPUD Jawa Barat, Yayat Hidayat.

"Menurut pengakuan Ketua KPUD Kabupaten Garut, memang tim kampanye ini mendatangi satu-satu ketua dan anggota dengan menawarkan iming-iming yang intinya ingin meloloskan (calonnya) itu. Tapi keempat orang itu menolak dan kemudian dibawa ke rapat pleno. Rapat pleno memutuskan menolak (menerima gratifikasi)," ujar Yayat.

Dalam proses selanjutnya, pasangan calon Soni-Usep gagal ditetapkan sebagai pasangan calon yang bertarung di Pilkada Bupati Kabupaten Garut lantaran tidak memenuhi syarat.

"Usaha untuk mempengaruhi KPU Garut gagal. Perjuangan tim pasangan calon itu juga gagal," kata Yayat.

Yayat mengatakan, bahwa dia akan mengadukan Ade Sudrajat ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) berbekal surat keterangan dari Polda Jawa Barat.

"Jika keputusan DKPP memberhentikan anggota AS ini, otomatis akan kita akan PAW (pergantian antar waktu, menggantinya). Penggantinya sudah kami siapkan," kata Yayat.

Dari sisi pidana, ketiga tersangka akan dijerat Udang-undang 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tersangka Didin Wahyudin, sebagai pemberi suap, akan dijerat dengan Pasal 5 UU Tipikor dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga Rp 250 juta. Sedangkan, Heri Hasan Basri dan Ade Sudrajat sebagai penyelenggara negara akan dijerat Pasal 11 UU Tipikor dengan ancaman hukuman yang sama dengan tersangka Didin.

Saat ini, ketiga tersangka ditahan di ruang tahanan Mapolda Jabar.

Topik terkait

Berita terkait