Bagaimana etika pertemuan Parpol dengan presiden di Istana Negara?

Pengurus PSI Hak atas foto Fabian Januarius Kuwado/Kompas.com
Image caption Pengurus PSI -samara Amany (kiri), Grace Natalie (tengah), dan Raja Juli Antoni (kanan)- usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (01/03) lalu.

Isu pertemuan pengurus partai politik dengan presiden di Istana Negara terus menjadi perdebatan setelah Kelompok Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) meminta Ombudsman menyelidiki pertemuan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

ACTA menduga ada praktik maladministrasi berupa penggunaan fasilitas negara untuk diskusi strategi pemenangan Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019.

Pakar tata negara mengatakan pertemuan pengurus partai politik dengan presiden di Istana Negara pada dasarnya sah-sah saja, selama yang dibicarakan sebatas isu-isu publik.

Adapun pengurus PSI menuduh laporan ACTA berlandaskan motif politik.

Presiden Joko Widodo menerima sejumlah pengurus PSI di Istana Negara pada hari Kamis (01/03) lalu.

Seusai pertemuan, pengurus PSI mengakui kepada wartawan bahwa salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan selama 90 menit itu ialah pemenangan Jokowi di Pemilihan Presiden 2019, khususnya strategi kampanye di media sosial.

Hal inilah yang dipertanyakan ACTA, tegas Wakil Ketua ACTA Irfan Pulungan kepada BBC Indonesia, "Kenapa proses strategi pemenangan itu dibicarakan di fasilitas negara?"

"Seharusnya kalau [yang dibicarakan] konteks pribadi, pemenangan terhadap Jokowi, digunakan fasilitas pribadi," tambahnya.

Dalam surat laporan yang diajukan ke Ombudsman, ACTA menilai pertemuan tersebut adalah bentuk maladministrasi. ACTA merujuk pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

UU tersebut mendefinisikan maladministrasi sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara.

"Istana adalah pusat pengendalian pelayanan publik di seluruh Indonesia, sementara Presiden adalah penyelenggara negara sehingga digunakannya Istana hanya untuk sebagian pendukung partisan bakal calon Presiden tertentu jelas merupakan maladministrasi," tulis Wakil Ketua ACTA Ali Lubis dalam surat laporan ke Ombudsman.

Hak atas foto ACTA
Image caption Tanda terima pengaduan ACTA ke Ombudsman hari ini.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Johan Budi menyatakan bahwa pertemuan Jokowi dengan para pengurus PSI dalam rangka silaturahmi.

Ia menekankan bahwa pertemuan ketua umum partai dengan Presiden memang sering dilakukan di istana, seperti pada Senin (05/03), Presiden Jokowi juga menemui jajaran pengurus Partai Perindo.

Namun Wakil Ketua ACTA, Irfan Pulungan, mengatakan bukan pertemuan dengan partai politiknya yang mereka persoalkan, melainkan isi pertemuan tersebut.

"Bagi kami sih enggak ada masalah pertemuannya, tapi konteks pembicaraannya itu relevan enggak dengan ketentuan yang ada... Yang kedua, relevan enggak dengan sarana dan fasilitas negara yang ada," ujar Irfan.

Tanpa menanggapi dalil ACTA soal maladministrasi, Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai langkah ACTA ini hanyalah gimik politik.

"Kalau lihat track record-nya ini lembaga memang dipakai untuk mengambil panggung politik untuk melaporkan kelompok-kelompok tertentu yang memang beda kepentingan dengan mereka," kata Antoni kepada BBC.

Ia menuduh ACTA sebagai sayap informal Partai Gerindra dan menekankan bahwa ketua kelompok tersebut, Habiburokhman, menjabat ketua bidang advokasi DPP Partai Gerindra.

Tudingan tentang motif politik dibantah Irfan Pulungan: "Silakan publik yang menilainya, tapi bagi kami bukan mengacu pada itu... Sebagai warga negara kami juga berhak melakukan kritikan kan, melakukan koreksi, jika ada hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang atau regulasi."

Persoalan etika

Menurut pakar administrasi negara dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Riawan Tjandra, jika betul bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan pengurus PSI dan presiden Kamis lalu ialah isu pencalonan, maka pertemuan itu bisa jadi termasuk pelanggaran etika bernegara. "Etika bernegara memerlukan batas yang jelas antara public space dan private space," kata Riawan kepada BBC.

Riawan menambahkan, cara kerja seperti itu berpotensi melanggar prinsip dalam UU no. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Namun ia menerangkan bahwa pada dasarnya parpol berhak menemui presiden di Istana Negara, asalkan isu yang dibahas berhubungan dengan kepentingan publik.

"Misalnya membahas soal bagaimana partai politik berperan di dalam menyukseskan program pemerintah, seperti program antikorupsi, mengentaskan kemiskinan, yang sifatnya umum itu boleh," tutur Riawan.

Hak atas foto Chicca Amalia
Image caption Presiden Jokowi sering menerima kunjungan dari pimpinan partai politik, misalnya Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Sementara itu Sekjen PSI Raja Juli Antoni –meski mengatakan bahwa pertemuan dengan Presiden Jokowi membahas banyak hal– tidak menyangkal bahwa pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 termasuk dalam topik pembicaraan.

"Ya tidak terkait langsung. Tapi ketika kita bicara tentang isu intoleransi ya kan menyebar ke situ, bahwa sekarang Pak Jokowi selalu diserang dengan isu itu, anti-Islam dan sebagainya."

"Pak Jokowi mengatakan strateginya adalah kerja. Media sosial harus diperbanyak dengan informasi yang positif, konstruktif, dibanjiri dengan isu-isu yang melawan hoaks," tambah Antoni.

Bagaimanapun, Antoni menilai aduan ACTA ke Ombudsman tidak tempat karena lembaga tersebut berurusan dengan layanan publik, sementara Istana Negara tidak berkaitan dengan pelayanan publik.

"Ini tidak ada hubungannya dengan Ombudsman sama sekali," tegasnya.

Topik terkait

Berita terkait