KPU perlu perjelas aturan main pesawat kepresidenan untuk kampanye

Pesawat kepresidenan Hak atas foto Setkab
Image caption Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo selalu menggunakan pesawat kepresidenan dalam lawatannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehken calon presiden petahana menggunakan pesawat kepresidenan untuk berkampanye pada pemilihan presiden dengan alasan keamanan. Namun, banyak pihak menilai aturan mainnya perlu diperjelas.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menjelaskan bahwa merujuk regulasi yang berlaku, jika presiden mencalonkan diri kembali dalam pemilihan presiden, maka ada tiga fasilitas yang masih melekat, yaitu protokoler, keamanan, dan kesehatan.

Di sisi lain, ada ketentuan yang secara tegas mengatakan presiden tidak boleh menyalahgunakan fasilitas jabatan dan fasilitas negara selama kampanye pilpres, kecuali alasan pengamanan.

"Ini yang harus diperjelas, aturan-aturan soal ini. Apakah pesawat kepresidenan itu instrumen keamanan dan instrumen protokoler?," ujar Titi kepada wartawan BBC Indonesia, Ayomi Amindoni.

Jika pun akhirnya diperbolehkan, Titi menuturkan, yang terpenting adalah memastikan pesawat tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan pemenangan kampanye.

"Yang penting dipegang adalah pesawat presiden adalah fasilitas presiden, jadi struktur kepresidenan. Dia tidak boleh ditumpangi kepentingan-kepentingan pemenangan kampanye," imbuh Titi.

Sebenarnya aturan penggunaan pesawat presiden untuk kampanye masih sedang digodok dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) namun sudah muncul polemik dan keberatan kubu oposisi yang menyebut aturan ini 'tak adil' bagi capres non-petahana.

Juru Bicara Presiden, Johan Budi, menilai semestinya polemik itu tak perlu karena hingga kini aturan KPU soal penggunaan pesawat presiden untuk kampanye belum tuntas.

"Kan aturan KPU-nya belum ada, bagaimana kita bisa mendebatkan. Kalau peraturan KPU-nya rinci, baru bisa kita debatkan. Intinya peraturan KPU tidak boleh melanggar Undang-Undang Pemilu dan atau Undang-Undang yang lain," ujarnya.

Risiko Keamanan

Sebelumnya, Ketua KPU, Arief Budiman, memandang pesawat kepresidenan sebagai salah satu fasilitas yang melekat bagi presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.

Alasan keamanan, menjadi faktor utama diperkenankannya pesawat kepresidenan untuk keperluan kampanye.

"Itu kan melekat, kalau nanti menggunakan alat transportasi yang tidak terstandar keamanannya itu bisa berisiko. Kalau enggak punya, presiden risikonya besar," ujar Arief di Gedung DPR, Selasa (10/4).

Hak atas foto Ari Saputra/detikcom
Image caption Ketua KPU Arief Budiman mengatakan alasan keamanan, menjadi faktor utama diperbolehkannya pesawat kepresidenan untuk kepentingan kampanye.

Sekadar informasi, Pasal 281 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara jelas menyebutkan kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilarang menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan sebagaimana diatur undang-undang.

Pasal ini juga mewajibkan para pejabat yang terlibat kampanye mengambil cuti.

Merespon hal itu, Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, menegaskan presiden sebagai kepala negara sudah semestinya diperkenankan menggunakan pesawat kampanye ketika dirinya kembali mencalonkan diri.

Alasanya meski berstatus calon presiden, hak dan tanggung jawab dia sebagai kepala negara masih melekat padanya.

Penggunaan pesawat kepresidenan dianggap sebagai bentuk pengamanan penuh terhadap kepala negara.

"Sebagai contoh, pada saat pemilu ada emergensi kedaruratan padahal memerlukan kehadiran pemimpin di situ. Nah masak nggak boleh pakai pesawat? Padahal itu masa-masa kampanye," ujar Moeldoko.

Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Dia memandang pesawat kepresidenan sejatinya merupakan bagian dari fasilitas pengamanan yang melekat pada presiden namun Tjahjo berpendapat pesawat kepresidenan tak digunakan saat berkampanye.

Jadi, menurutnya, selama kampanye calon presiden petahana seyogyanya menggunakan pesawat lain.

Tidak adil dan layak

Wakil Ketua DPR yang juga politisi Partai Gerindra, Fadli Zon, malah terang-terangan menolak aturan KPU dengan alasan penggunaan pesawat kepresidenan untuk kampanye sangat 'tidak adil' dan 'tidak layak'

"Tidak boleh dong, pesawat itu pesawat kepesidenan. Kalau sedang bertugas kepresidenan maka apapun bisa dilakukan, tapi kalau sebagai capres dan pesawat dipakai maka itu sangat tak layak," kata Fadli Zon kepada media di gedung parlemen, Selasa (10/04).

Dilanjutkannya adalah tidak adil jika capres petahana bisa memanfaatkan fasilitas negara sementara calon lainnya harus merogoh kocek sendiri untuk menyewa pesawat saat kampanye.

Bahkan sebelum ada pesawat kepresidenan, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbiasa menaiki pesawat sewa milik Garuda Indonesia, tapi keamanan SBY ketika itu tetap terjamin.

Pasalnya, saat menaiki pesawat komersil Presiden juga mendapatkan pengawalan penuh dengan fasilitas pengamanan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Hak atas foto Twitter Fadli Zon
Image caption Calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo dan Fadli Zon Salat Id bersama tahun lalu.

Merujuk pada pasal 304 ayat (1) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) disebutkan dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

Fasilitas negara itu antara lain sarana mobilitas seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai serta alat transportasi dinas lainnya.

Namun, pasal 305 ayat (2), (3) dan (4) mengatur calon presiden dan calon wakil presiden tetap mendapat fasilitas pengamanan, kesehatan dan pengawalan yang bersumber dari APBN.

Pasal 305 ayat (5) UU Pemilu pula menyatakan pengawalan dan pengamanan diatur dalam peraturan pemerintah (PP)

Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan saat ini KPU tengah menunggu peraturan yang masih diharmonisasi oleh pemerintah itu, yang salah satunya mengatur mengenai cuti dan fasilitas jabatan bagi calon presiden dan wakil presiden petahana.

Nantinya, PP itu akan digunakan akan digunakan sebagai acuan untuk membuat aturan pencalonan pada Pilpres 2019 bagi calon presiden dan wakil presiden petahana.

Titi dari Perludem menegaskan peraturan pemerintah dan PKPU itu perlu mempertegas peruntukkan pesawat kepresidenan.

"Apakah sekedar moda transportasi, ataukah dia dimasukkan dalam bagian pengamanan dan protokoler. Kalau dia bagian dari pengamanan presiden, maka boleh saja presiden menggunakan pesawat kepresidenan."

Hak atas foto Setkab
Image caption Pesawat dengan tanda panggil Indonesia One dan berkode registrasi RI-001 ini pertama kali digunakan pada 10 April 2014.

"Kalau dia hanya sekedar menjadi moda transportasi untuk memudahkan pergerakan presiden, maka dia tidak boleh digunakan. Karena yang boleh digunakan hanya untuk fasilitas keamanan, protokoler dan kesehatan," jelas dia.

Terkait tudingan aturan main yang tidak mencerminkan kesetaraan antara calon presiden, Titi menegaskan bahwa sebagai calon presiden petahana, status dia tetap saja sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Dengan begitu, sudah pasti tetap mendapat fasilitas keamanan, protokoler dan kesehatan.

"Karena sebagai kepala negara simbol negara, tentu by default, secara otomatis dia memiliki privilege. Bukan privilege personal, tapi kepentingan negara ini,"

"Karena kita juga tidak menginginkan kan kepala pemerintahan dan kepala negara kita mengalami kendala atau permasalahan."

Berita terkait