Apa alasan pemerintah pangkas 14 dalam daftar Proyek Strategis Nasional ?

MRT Hak atas foto ROMEO GACAD/AFP/Getty Images
Image caption Proyek MRT Sudirman- Lebak Bulus tengah dikerjakan, namun untuk koridor Timur -Barat dicabut dari PSN.

Presiden Jokowi memutuskan untuk menghapus 14 proyek dari daftar Proyek Stategis Nasional (PSN), setelah adanya evaluasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastuktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun pencoretan tersebut disebutkan bukan karena masalah anggaran, lebih pada kesiapan pelaksanaan proyek.

Pembangunan prasarana didengungkan sebagai ujung tombak pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan sasaran 245 proyek hingga tahun 2019 mendatang namun setahun sebelum batas waktu itu, 14 di antaranya dicoret dari daftar Proyek Strategis Nasional dengan alasan pengerjaan fisiknya tidak dapat dimulai sebelum kuartal III-2019. Pemangkasan proyek tersebut dilakukan setelah adanya evaluasi KPPIP di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengatakan berdasarkan evaluasi proyek tersebut tidak dapat memenuhi kriteria.

"Nah kriteria yang kita pakai adalah utamanya kita minta proyek itu bisa dilakukan dimulai kontruksinya paling lambat sebelum kuartal III - 2019, jadi proyek yang tak bisa pekerjaan fisiknya sebelum kuartal III - 2019 kita usulkan statusnya kita lepas dulu sebagai PSN," jelas Wahyu.

Empat belas proyek yang dikeluarkan dari daftar PSN ini memiliki nilai investasi sebesar Rp264 triliun.

Wahyu menegaskan pencabutan proyek dari PSN itu bukan karena masalah anggaran.

"Tidak, coba Anda lihat datanya ya anggaran untuk infrastukrur itu makin meningkat setiap tahunnya, jadi tak ada hubungannya alasan bahwa karena tidak ada dana segala macam.

"Tapi upaya untuk mempercepatnya kita melibatkan swasta kita dorong, dari awal kita begitu niatnya. Uang APBN ini kita gunakan sebagai pendamping atau Viability Gap Funding untuk proyek kerja sama pemerintah swasta KPS," jelas dia.

Sejumlah proyek yang dicabut dari PSN antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Merauke, MRT di Jakarta dan juga pembangunan jalan kereta api di wilayah Sumatera Selatan serta bandara di pulau Sebatik.

"Kajian Kementerian Perhubungan tidak dibutuhkan segera karena arus penumpang masih dapat ditampung di Bandara Nunukan yang letaknya berdekatan," kata Wahyu.

Hak atas foto ROMEO GACAD/AFP/Getty Images
Image caption Jokowi ketika memantau proyek Mass Rapid Transport (MRT) di Jakarta.

Sementara proyek lain yang melibatkan anggaran dari donor, masih harus menyelesaikan syarat.

"Masalah eksternal, rencana mau dikasih pinjaman dari luar negeri sudah masuk tapi dari negara donor itu mensyaratkan ada kajian dulu, jadi ini kan jadi persyaratan untuk turunnya loan," jelas Wahyu.

Sementara itu, untuk pembangunan kereta api di wilayah Sumatera Selatan akan tetap dilakukan namun menunggu kajian proyek selesai.

Kabag Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan M Iqbal Alisyahbana mengatakan pencabutan proyek pembangunan sejumlah jalan kereta melintasi wilayahnya akan berdampak pada perekonomian daerahnya.

"Mau bagaimana lagi, mungkin pemerintah ada proyek lain yang lebih diprioritasnya, meski sebenarnya sangat bagus bagi perekonomian Sumsel dibangun tepat waktu ya," jelas Iqbal.

Evaluasi penting agar tak sia-sia

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menyebutkan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap proyek startegis penting dilakukan agar proyek yang dijalankan dapat berdampak pada ekonomi masyarakat dan juga tidak sia-sia.

Dia menyoroti pembangunan kereta bandara dan juga sky train yang tidak dirasakan manfaatnya.

"Kebijakan membangun rel untuk kereta waktu itu setelah tujuh atau delapan tahun tidak ada kabarnya jadi dipakai oleh KRL.

"Kalau sekarang dibagi dua itu ada problem bagi KRL karena harus dikurangi, lalu ada perubahan desain dari skytrain itu tadinya di dalam, jadi yang naik skytrain sudah pegang boarding pass," jelas Agus.

"Apa bedanya skytrain dengan bus Damri, itu yang saya tanyakan tapi ya dikerjakan terus".

Stasiun kereta bandara yang berada di Dukuh Atas, menurut Agus, juga membuat warga enggan untuk naik kereta terutama yang tinggal jauh dari pusat kota.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Kecelakaan kerja terjadi di proyek tol Becakayu pada Februari lalu, melukai tujuh pekerja.

Cegah proyek mangkrak

Wahyu menjelaskan evaluasi dilakukan pemerintah untuk memastikan proyek lain yang dilakukan dapat dimulai pembangunannya sebelum pemerintahan berakhir pada akhir tahun ini. Apakah ini dilakukan untuk mencegah proyek mangkrak?

"Bisa dbilang begitu, karena kita tidak mau bicara proyek mangkrak ya, tapi kalau proyek itu sudah mulai itu akan lebih cenderung untuk terus dikerjakan. Itu saja sih. Kita tak ngomong begitu, karena proyek yang sudah dilepaskan statusnya dari PSN masih terus dikerjakan karena tidak dikeluarkan dari RPJMN," jelas Wahyu.

Namun meski tidak lagi tercantum dalam PSN, menurut Wahyu, proyek-proyek tersebut masih termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Menurut Agus, evaluasi merupakan jalan yang terbaik untuk menghindari proyek mangkrak, karena Proyek Strategis Nasional dikerjakan berdasarkan peraturan presiden, sehingga sudah ditetapkan pelaksanaannya.

"Semua proyek biasanya pakai perpres karena percepatan, dari pada melanggar perpres jadi sebaiknya dibatalkan," kata Agus.

Transparansi perencanaan

Direktur Institute for Development of Economics and Finance(INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan penentuan dan pemangkasan proyek dalam PSN merupakan wewenang pemerintah, namun yang penting keputusan tersebut harus dilakukan secara transparan.

"Yang utama adalah menurut saya, adalah mengapa 14 proyek itu dtunda, penundaan itu apakah disebabkan pemerintah mengalihkan itu," ujar Enny.

Enny mengatakan yang harus dijelaskan misalnya dalam evaluasi ternyata proyek jalur kereta api tidak dibutuhkan di daerah tersebut, namun pemerintah menggantikanya dengan pembangunan yang mendesak seperti penyediaan air bersih.

Dengan pemangkas proyek dalam PSN, namun tetap mencantumkannya dalam RPJMN, menurut Enny, menunjukkan adanya tumpang tindih perencanaan. Di sisi lain, ada proyek yang tidak ada dalam RPJMN namun masuk dalam PSN, seperti kereta api cepat.

Padahal, dia mengatakan transparansi dokumen pembangunan ini penting untuk dijadikan acuan bagi dunia usaha untuk berinvestasi.

"Di dalam benak pelaku dunia usaha, dengan perencanaan yang sudah sematang itu saja, ternyata ketika ada perubahan rezim atau pemerintahan bisa berubah.

Pertanyaannya ketika ada perencanaan pembangunan yang dokumentasinya tidak jelas itu bagaimana kesinambungan dari proyek-proyek itu, itu mungkin salah satu yang menjadi pertanyaan besar dan menjadikan mengapa komitmen berbagai komitmen percepatan infrastruktur ini tak kunjung membuat pelaku usaha confident untuk melakukan investasi," jelas dia.

Enny juga mencontohkan Progam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) yang memiliki dokumen lengkap dan bisa diakses pihak yang berkepentingan, seperti para pengusaha.

Enny mengatakan proyek insfrastuktur sebaiknya bersifat jangka panjang dan tidak berhenti pada suatu rezim atau pemerintahan.

Topik terkait

Berita terkait